oleh

Forhati Tuntut Hapus RUU Kejahatan Sex

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua umum Forum Korps HMI Wati / Forhati DR Hj Hanifah Ferry Mursydan, mengatakan, Kita harus bersatu selamatkan generasi muda Indonesia maka Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Sexual atau RUU PKS harus disesuaikan dengan norma Islam dan sesuai sila 1 Pancasila, karena LGBT itu tak sesuai dengan tujuan HMI yakni “Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan turut bertanggung jawab atas terwujudnya Masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT”.

Hanifah melanjutkan, kita bingung hadapi aturan tumpang tindih dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta Perlindungan Anak.

Kendati kita para aktivis gender sibuk dengan urusan rumah tangga, harga diri dan karir, di zaman yang mengerikan ini, semoga Ormas Wanita, Kohati, BMOIWI (Badan Musyawaroh Organisasi Islam Wanita Indonesia), tanpa pragmatis hendaklah kita bersatu jihad selamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia.

Betapa Kita berbeda namun pelajaran bang Ridwan Saidi yang gigih melawan pemberontakan PKI sejak 1965 hingga ke Komitern (Komunis Internasional).

Untuk persatuan umat, Semoga PB Kohati yang kini dipimpin Sifah pada kongres 2020 mampu satukan HMI Dipo dan MPO.

Hingga kita mampu selamatkan RI dari penjajahan Obor (One Belt One Road) yang merugikan niaga rakyat seperti warnet, tambel ban yang terpaksa bersaing dengan naker impor asing.

Sambutan Hanifah Husen pada Halal bihalal Kohati Forhati bertema “Memperkuat karakter Insan Cita dan Budaya Bangsa Indonesia” di KAHMI Center, Kebayoran baru, 3 Agustus 2019 siang.

Dilanjutkan Diskusi dengan Panelis Ulla Nuchrowati (Kandidat Golkar), Siti Fatimah (Ketua Umum PB Kohati), Nurhayati Djamas, Syamsudin Chaesi dan Moderator Djumrana.

Sementara Lena Mariana (DPR PPP) yang kebetulan reses akhiri tugasnye di Dapil Jaksel dalam presentasinya menyayangkan Forhati/Kohati tak suratkan Komisi untuk hak dengar pendapat DPR bisa via Ali Thaher Parasong.

Forhati bisa adakan FGD pemilu serentak dan Kahmi FGD Strategi Parliament Threshold antisipasi pemilu transaksional karna kita prihatin 19 juta suara Pemilu hangus 2019 dari parpol kecil PBB dan PKPI yang seharusnya bisa dialokasi antara 3 – 10 kursi, namun keborong PDI-P.

Disayangkan kader mantul KAHMI seperti Viva Yoga Mauladi, Reni Marlenawati, Zainudin Maliki justru gagal terpilih lagi. (Mahdi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *