oleh

Tanah Tambang dari Cipayung untuk Tol Desari tak Berizin

Depok, TribunAsia.com – Pemkot Depok banyak terima komplain warga pada aktivitas pengangkutan tanah timbunan ke Tol Desari di kawasan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah yang diangkut bertruk-truk ini yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini diambil dari lahan di kawasan Cipayung, Kota Depok.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Rahmat Pache mengakui bahwa aktivitas penggalian tambang pengangkutan tanah ke Tol Desari belum ada perizinan.

Pache akui sudah meminta keterangan kepada pelaku pengangkutan tanah ini. “Soal izin? Belum ada perizinannya. Sebab soal aktivitas pengangkutan tanah itu sudah ada aduan ke kita. Sudah panggil seseorang yg menambang tanah disitu. Yang bertanggung jawab di situ,” ujar Pache, seperti dilaporkan TribunAsia, Selasa (6/8/2018).

Berdasarkan aduan masyarakat, Pache mempersoalkan akibat gangguan sosial. Dia juga sedang mengkaji status lahan dari tanah yang ditambang yang diangkut ke proyek Tol Desari.

“Tahu sama tahu lah. Sudah lama, sudah beberapa bulan. Kami sampaikan kepada pelakunya, soal aduan masyarakat itu, tolong direspon. Misalnya soal kemacetan, tanah-tanah yang berceceran di jalan jalan dibersihkan. Ditugaskan orangnya untuk mengatur lalu-lintas,” sebut Pache.

Dijelaskan Rahmat Pache, DPMPTSP perlu berkoordinasi dengan dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

DLHK adalah dinas yang berwenang mengkaji dan mengawasi dampak lingkungan akibat penambangan tanah tersebut. SatPol PP dapat bertindak pada penambangan tanah yang mengganggu ketertiban umum. Dinas perhubungan berkaitan lalu-lintas.

Kadis DLHK Etty Suryahati dan Kasatpol PP Lienda Ratnadiyani belum merespon permintaan konfirmasi terkait permasalahan ini.

Kadishub Dadang Wihana, mengatakan sudah mendatangi pelaksana proyek Tol Desari, dan perusahaan truk pengangkutan tanah mengatur waktu pengangkutan tanah. Disepakati, waktu pengangkutan tanah adalah dari pukul 21.00 WIB sampai 04.00 WIB.

Sedangkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nina Suzana, mengatakan tidak ada pemasukan pajak ataupun retribusi kepada Pemkot Depok sebab belum ada aturan yang dibuat untuk mengatur aktivitas bisnis penambangan dan pengangkutan tanah. “Mau gimana? Gak ada aturannya,” sebut Nina Suzana.

Disebutkan warga Mampang, Boy Rivalino, aktivitas truk tanah ini, mengganggu kenyamanan warga. Warga yang tinggal di sepanjang jalan lintas truk yaitu, Jalan Cipayung Raya, Kali Licin, Sawangan Raya, dan Pramuka Raya, mengeluhkan tanah yang berhamburan di jalan dan debu yang berterbangan. Juga, aktivitas truk sebabkan kemacetan di waktu jam sibuk di pagi dan sore hari. (HIR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *