oleh

Hak-Hak Politik yang Sedang Tidak Baik-Baik Saja  

TribunAsia.com

Oleh : Zaenal Abidin Riam (Koordinator Presidium Demokrasiana Institute)

Indonesia sebagai negara demokrasi perlu memastikan hak politik warganya terjamin, ini sifatnya wajib mengingat demokrasi membutuhkan partisipasi politik yang tinggi, semakin tinggi partisipasi politik warga negara maka akan semakin baik untuk penguatan demokrasi, akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya, hak-hak politik dihambat atau ditutup ruangnya maka imbasya demokrasi akan lemah, kalaupun kuat hanya kuat secara prosedural tapi sangat rapuh dari sisi substansi, demokrasi yang sehat mengutamakan pencapaian substansi bukan terjebak pada proseduralisme.

Hak-hak politik yang dijamin UUD meliputi hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain yang setiap saat bisa melibatkan diri ke dalam politik, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan dan pikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum, kesemua hak tersebut akan perlu disalurkan melalui kerang partisipasi politik.

Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia, hasilnya hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 0,84 poin. Temuan BPS tersebut mengabarkan kepada rakyat Indonesia bahwa hak-hak politik di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah hak-hak politik paling terang bisa dilihat pada aspek kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pikiran tentang politik.

Kebebasan berserikat cenderung menemui hambatan, hambatan tersebut lahir dari regulasi formal pemerintah maupun pemberian izin untuk mimbar politik. Hambatan regulasi formal paling nyata berasal dari Perppu ormas, secara kasat mata Perppu ini mengganjal kebebasan berserikat dalam banyak sisi, Perppu ini juga rawan penyalahgunaan, sangat mungkin penguasa akan menggunakannya memberangus kelompok yang dinilai mengancam kekuasaan, terbukti Perppu ini telah memicu debat polemik berkepanjangan dan penentangan dari berbagai kalangan.

Hak untuk menyampaikan pikiran dan pandangan melalui mimbar politik juga sering dihambat, berbagai aksi dalam rangka memprotes kebijakan politik dipersulit izinnya, alasannya sering tidak masuk akal, pikiran politik memang tidak harus selalu disampaikan melalui mimbar politik, bisa saja lewat tulisan, tetapi perlu diingat mimbar politik merupakan tingkat kejenuhan tingkat tinggi dari rakyat terhadap kebijakan pemimpinnya, aksi mimbar politik juga jarang menuai respon pemerintah, hal ini menandakan ruang dialog tidak dibuka, padahal mimbar politik jalanan merupakan bentuk ajakan rakyat berdialog dengan pemerintah, tetapi bila ditolak apalagi diacuhkan berarti hak-hak politik kita memang sedang tidak baik-baik saja.

Pemenuhan hak-hak politik warga negara merupakan sesuatu yang niscaya, UUD secara jelas mengamanatkannya, sehingga bila tidak ditaati sama halnya melawan UUD, siapapun yang melawan UUD wajib diproses hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *