oleh

Penduduk Miskin Indonesia Masih Banyak

TribunAsia.com

Oleh : Dwi Supatmi (Peneliti Ekonomi Institut Harkat Negeri (IHN))

Dinamika ekonomi dunia modern memang makin dinamis, sehingga tiap orang bisa menjadi apa saja dan memperoleh berapa banyak. Peluang luas sekaligus memungkinkan jurang perbedaan pendapatan dan gaya hidup. Diantara gemerlap dan riuhnya ibu kota, orang bermacet ria menggunakan busana terbaik dan parfum terwanginya untuk merayakan akhir pekan. Saat bersamaan, seorang ibu memeluk anaknya yang tidur kedinginan dalam gerobak sampahnya di tepian jalan. Ketimpangan yang kasat mata dan terasa.

Timbul pertanyaan tentang berapa banyak yang kehidupan ekonominya seperti ibu tadi. Berapa banyak yang hanya sedikit lebih baik, atau bahkan lebih buruk. Dan apakah kondisinya lebih baik di perdesaan?  Tidak sulit untuk merasakan bahwa orang miskin masih ada di mana-mana, dan kemiskinan masih menjadi persoalan negeri.

BPS pada minggu lalu mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 masih sebanyak 25,14 juta jiwa. Jumlahnya hampir setara dengan seluruh penduduk Korea Utara. Berdasar data BPS sebelumnya, jika ditambah dengan penduduk yang tergolong Hampir Miskin dan Rentan Miskin Lainnya maka total akan mencapai 90 juta jiwa. Bisa dikatakan bahwa tiap bertemu dengan tiga orang Indonesia, maka satu diantaranya memiliki karakteristik miskin dalam kriteria BPS. Ini penting diketahui agar kita tidak berpuas diri dengan informasi bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin saja. Rasanya kurang bijak jika soal kemiskinan sering dilihat sebagai angka persentase.

Indonesia memiliki pengalaman buruk pada masa krisis moneter 1997/98, jumlah penduduk miskin bertambah 15 juta orang dalam kurun kurang dari dua tahun. Diperkirakan jika kriteria Hampir Miskin dan Rentan Miskin Lainnya diterapkan, jumlahnya akan berlipat. Proses pengurangan kembali sejumlah itu butuh lebih dari 10 tahun. Sebagai informasi, mengurangi penduduk miskin sebanyak 24,36 juta orang butuh waktu 21 tahun (1998-2019). Jika terjadi krisis, maka jumlah penduduk miskin bertambah lebih cepat dari laju penurunannya.

Dilihat dari aspek lokasi, penduduk miskin yang berada di perdesaan sebanyak 15,15 juta orang atau 12,85% dari total penduduknya, dan di perkotaan sebanyak 9,9 juta orang atau 6,69%. Sementara itu, penduduk miskin memang lebih banyak berdiam di pulau Jawa karena total penduduknya juga jauh lebih banyak. Namun, Maluku dan Papua memiliki porsi penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 20,91% dari total penduduknya, dan khusus di pedesaannya mencapai 29,12%. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kemiskinan masih soalan serius di perdesaan, terutama di beberapa Provinsi.

Sebenarnya upaya penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas pada tiap era pemerintahan, termasuk era Presiden Jokowi. Ada sangat banyak program serta banyak dana yang dikucurkan. Sebagai contoh, Anggaran perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan pada APBN 2019 tercatat sebesar 381 trilyun rupiah.

Untuk mengerti besarnya dana itu antara lain dengan “pengandaian” jika dibagikan langsung kepada 25,14 juta penduduk miskin tanpa melalui program-program. Setiap orang miskin akan memperoleh subsidi 1,26 juta per bulan. Padahal garis kemiskinan nasional per kapita per bulan Maret 2019 hanya 425,25 ribu rupiah. Garis kemiskinan itu merupakan nilai rata-rata pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan logika ini, maka seharusnya tidak ada lagi penduduk miskin di Indonesia. Akan tetapi tentu saja kita memahami bahwa dalam realisasi pelaksanaan program terdapat banyak faktor.

Salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dari program pemerintah adalah kurang tepatnya sasaran, atau yang masih banyak penduduk tidak miskin yang justeru memperoleh manfaat. Sebagai contoh, BPS mengatakan bahwa hanya 61,26% dari program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra) pada Februari 2018 yang diperoleh oleh 40% penduduk berpendapatan terbawah. Sebagian cukup besar lainnya masih diterima oleh yang lain.

Faktor lain yang harus diperhitungkan adalah dinamika perekonomian. Penentu utama status kemiskinan seseorang tetap saja pendapatan yang berasal dari pekerjaan atau usahanya, bukan bantuan pemerintah. Dengan program dan anggaran Pemerintah yang cukup banyak namun baru berhasil menekan jumlah penduduk miskin menjadi 25,14 juta orang, dapat diartikan dinamika perekonomian belum berpihak pada penduduk lapisan bawah.

Pemerintah tampak memang telah berupaya, namun ada indikasi program sosial dan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah membenahi kebijakan ekonominya secara keseluruhan agar lebih banyak memberi kesempatan penduduk lapisan terbawah memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Harus selalu diingat bahwa tujuan kemerdekaan bukan sekadar mengurangi kemiskinan, melainkan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *