oleh

Partai Penolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Adalah Pihak Inkonsisten

Jakarta, TribunAsia.com – RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) disetujui oleh Badan Legislasi Nasional 2016 secara aklamasi, tidak ada satu parpol atau fraksi yang menolak, selanjutnya DPR menunjuk Komisi VIII untuk menjadi Panja,  Komnas perempuan sebagai lembaga nasional HAM dan gerakan sipil saat itu juga diberi ruang oleh Pansus, karena isu ini bukan hanya isu perempuan tetapi juga isu HAM dan isu anak. Oleh sebab itu bila belakangan ini muncul riak penolakan dari partai tertentu maka hal tersebut menunjukkan inkonsistensi, demikian pandangan Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan, Masruchah, menyikapi polemik RUU PKS.

“Jika belakangan akhirnya dekat-dekat pemilu itu ada partai yang menolak,  artinya ini inkonsistensi baik di dalam Baleg maupun saat paripurna” jelas Masruchah di Jakarta, Kamis (1/8).

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Terkait dengan fakta-fakta kekerasan seksual, data Komnas Perempuan sejak 1998 sampai sekarang makin tinggi,  keberanian korban mengadu sebelum 1998 terbilang rendah, akan tetapi pasca dirumuskannya UU PKDART tahun 2004 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban maka keberanian korban mengadu turut meningkat.

Yang sebenarnya menjadi perdebatan adalah cakupan isu plecehan seksual, pelecehan ada yang bersentuhan dengan tubuh dan ada yang tidak, misalnya terkait dengan omongan yang tidak menyenangkan dan mengarah kepada seksualitas, baik itu kepada perempuan maupun kepada laki-laki.

“Ketika pihak lain merasa tidak nyaman, itu bisa dibilang, ini kekerasan seksual, karena definisi kekerasan itu kalau kita menggunakan definisi di level PBB dan diadopsi oleh  Indonesia, yang namanya kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan seksual” urainya.

Lanjut Masruchah “Termasuk ancaman-ancaman tertentu yang berakibat pada kondisi politik,sosial, ekonomi dan seterusnya,  artinya ini meskipun dibilang tidak bersentuhan dengan tubuh, omongan yang  tidak menyenangkan misalnya,  misalnya yang menyasar pada seksualitas seseorang itu bisa dibilang pelecehan seksual, kira-kira seperti itu” terangnya.

Indonesia punya Konstitusi ,UUD 1945 menegaskan seluruh warga negara punya hak untuk aman dan nyaman, pelecehan seksual tentu menciderai bahkan merusak rasa kemanan terhadap seseorang, oleh sebab itu pelecehan seksual bisa dikategorikan sebagai penentangan terhadap konstitusi dan UUD 1945. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *