oleh

Pakar Kesehatan Dorong Pemerintah Daerah Sambut Desentralisasi BPJS Menjadi BPJSD 

Jakarta, TribunAsia.com – Ahli Kesehatan Dr. Hermawan Saputra mengingatkan pengambil kebijakan agar konsisten menerapkan semangat otonomi daerah dalam masalah BPJS, menurutnya kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus disebar secara merata ke semua daerah.

“Kesehatan adalah tanggung jawab yang harus didesentralisasikan” tegasnya saat menjadi penanggap dalam diskusi ‘Menagih Janji Presiden: Upaya Penyelamatan JKN’” di Bumbu Desa Cikini Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Dirinya juga menekankan agar pemerintah tidak hanya merasa cukup dengan BPJS, sebab seharusnya di setiap daerah dibentuk BPJSD sebagai bagian dari upaya disentralisasi kesehatan, hal tersebut merupakan perintah UU yang wajib dijalankan.

“UU mengamanatkan BPJSD, bukan hanya BPJS” tukasnya.

Akademisi Universitas Indonesia ini juga mengkritik kebijakan Jokowi dalam hal penerapan JKN, dalam penilaian Dr. Hermawan Saputra pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi patut diragukan komitmennya dalam implementasi JKN.

“Jokowi tidak punya komitmen, buktinya ini sudah lima tahun tetapi masalah JKN belum juga kelar, padahal kesehatan bagian dari amanah nawacita” tukasnya.

Hal lain yang perlu dievaluasi adalah kesalahan pola pikir yang dibangun BPJS, secara ideal fungsi rumah sakit ada enam, pengobatan merupakan salah satunya, akan tetapi BPJS menggiringbpersepsi masyarakat seolah fungsi rumah sakit hanya pengobatan.

“Dengan adanya BPJS masyarakat memandang fungsi rumah sakit hanya sebagai tempat pengobatan saja” pungkasnya.(ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *