oleh

Gonjang Ganjing Polemik Menteri Muda, Direktur SIGMA: Tidak Mesti Dikaitkan Usia

Jakarta, TribunAsia.com – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin mengungkapkan pandangannya terkait isu menteri muda yang belakangan ini hangat diperbincangkan, dalam Kacamata Said Salahuddin menteri muda tidak merujuk pada usia, bila dipotret dari segi hukum tata negara itu ada dua poin penjelasan.

Pertama, menteri muda merujuk pada nama jabatan dan menteri muda merujuk pada pemegang jabatan.

“Jadi yang nama jabatan itu bukan hanya di era Soeharto di kabinet Syahrir dan Soekarno sudah ada yang namanya nomenklatur memang disebut, menteri muda” ucapnya di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (1/8).

Kedua, adalah untuk pemegang jabatan,  pemegang jabatan tidak akan berfungsi kalau tidak ada yang mengendalikan.

“Orang yang duduk pemegang jabatan itulah yang dikatakan  menteri muda, pemegang jabatan menteri dari sisi atau tingkatan usia” tambahnya.

Menteri muda berbeda dengan wakil menteri walaupun kadang orang gegabah mempersamakannya. Di era Soeharto misalnya  Menteri muda itu dibagi, misal ada sekarang ini pekerjaan umum, maka menteri muda yaitu menteri muda urusan perumahan rakyat, jadi dia tidak mewakili pekerjaan umum tapi dia menjadi sub sendiri yang dianggap penting, fokus jadi namanya menteri muda urusan perumahan rakyat ada lagi misalnya zaman kepemudaan belum menjadi kementerian, dulu masih ada Mendikbud, menteri pendidikan dan kebudayaan ada menteri urusan pemuda di dalam departemen-departemen pendidikan dan kebudayaan.

Kalau dikaitkan ini pada soal yang kedua, pada soal pemegang jabatan,  memang kalau dari sisi usia, ini agak unik, Menteri Presiden , Gubernur,  Bupati, Anggota DPR, DPRD, DPD dan sebagainya Itu jabatan politik,  untuk yang lain semua ditentukan dalam undang-undang batasan minimum usianya tetapi tidak dengan menteri.

“Misal kalau kita lihat presiden dan wakil presiden, UU pemilu jelas menyebutkan harus berusia minimal 40 tahun, kalau dia gubernur UU Pilkada bilang minimal 30 tahun,  kalau Bupati, Walikota dan wakil-wakilnya itu mau maju di Pilkada, UU  Pilkada harus 25 tahun,  di legislatif anggota DPR, DPD dan sebagainya harus 21 tahun tetapi menteri ga ada, diundang-undang kementerian ga mengatur” jelasnya.

Memang pengangkatan menteri adalah hak prerogatif Presiden, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan semua aspek.

“Apakah misalnya  anak lulusan SMA, 18 tahun, umpama hanya gara-gara hak prerogatif presiden terus kemudian boleh jadi menteri, apa ga geger  republik ini misalnya, kan tidak dengan sendirinya ada menteri Kanada umur 29 tahun, lalu kita anggap cocoknya 29 ada lagi lebih muda  Malaysia tadi 26 ada lagi 22 dari uni Emirat Arab misalnya, itukan ga bisa serta-merta menjadi satu rujukan , kalau menurut saya” urainya.

Posisi menteri merupakan level nasional, berarti dia bukan hanya lintas kabuupaten kota, dia lintas provinsi, kalau levelnya provinsi saja dimintai 30 tahun, apakah level menteri pantas dibawah 30 tahun, masalah ini perlu pengayaan perspektif. Menteri bukan sekadar pegawai negara,  bukan pegawai tinggi negara,  menteri adalah pelaksana kekuasaan pemerintahan, maka sebetulnya menteri adalah sosok negarawan.

“Ada itu kalau kita bicara tentang sejarah kementerian, jadi dia harus negarawan, bagaimana anak  umur 18 tahun atau di bawah 30 tahun , kita bisa sebut dia negarawan , ga hanya karena dia  sukses mengelola bisnis apalah gitu yang sekarang disebut unicorn atau apa, saya kira itu ga cukup untuk kita bicara menteri” terangnya.

Belum lagi bila bicara tentang nasionalisme, sejauh apa yang bersangkutam tahu Indonesia, sejauh mana dia tahu bagaimana aset-aset kekayaan bangsa ini,  bagaimana supaya kita punya daya tahan, ketahanan pangan dan sebagainya.

“Apakah dia menguasai hanya gara-gara dia sukses di bisnis, saya kira itu ga memadai” imbuhnya.

Oleh sebab itu ada baiknya posisi jabatan menteri tidak dikaitkan dengan usia, karena di UU kementerian tidak ada, disamping itu Indonesia belum punya sukses story,  setidaknya pasca amandemen konstitusi,  di era reformasi ada figur yang dibawah 30 tahun sebagai menteri.

“Tetapi kalau kemudian menteri muda dalam konteks pemegang jabatan tadi dia dari sisi usia mau dipakai kenapa enggak misalnya di posisi wakil menteri, kan bisa saja, ga harus di posisi menteri” ucapnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *