oleh

Virus KKN Berulangkali Diingatkan SPPIKB, Menteri Rini Soemarmo Diharapkan Ganti Direksi

Jakarta, TribunAsia.com – Virus KKN berulang kali diingatkan SPPIKB kepada Menteri BUMN Rini Soemarmo dengan alasan PT Pos Indonesia tengah mengalami penyakit keuangan yang memasuki stadium empat. Menurut elemen buruh tersebut, pihaknya juga telah menyampaikan dengan tegas kepada BUMN untuk segera mengganti Direksi yang bercokol di PT Pos Indonesia.

“Cukup dua tahun masa inkubasi virus KKN kini PT Pos secara keuangan sakit sadium 4. Berkali kali kami mengingat Kementerian BUMN melalui surat, tatap muka (audien) bahwa melalui gerakan aksi massa agar kementerian BUMN memberantas virus KKN yaitu dengan cara ganti Direksi,” kata Fadhol Wahab yang tak lain aktivis buruh kepada TribunAsia.com, Rabu (31/7/2019).

Kata dia, mumpung segala belum terlambat, kiranya Kementerian BUMN bisa lebih peka atas penyakit keuangan yang diderita PT Pos Indonesia saat ini. Terlebih, menyuntikkan dana (obligasi) bukan ramuan yang tepat untuk mengembalikan kesehatan keuangan di PT Pos Indonesia.

“Karena berapapun fresh money yang akan ditransfusikan ke tubuh PT Pos hanya akan membuat virus KKN semakin bahagia. Ramuan yang paling manjur yaitu ganti direksi,” ungkapnya.

Perlu diketahui, susunan pengurus Ketua Umum SPPIKB saat ini dijabat oleh Ahmad Komarudin dan Sekretaris Jenderal dipegang oleh Hendri Joni. Kemudian, SPPIKB memaparkan kembali, Direksi yang duduk di PT Pos Indonesia mencari pendapatan dengan cara mengandalkan bantuan pemerintah.

Bahkan, hingga mencari dana segar melalui hutang namun lepas dari itu, diperkirakan PT Pos Indonesia jika mempertahankan Direksi yang tidak layak bekerja akan mengalami kebangkrutan. Maka, SPPIKB meminta Kementerian BUMN untuk segera mencopot sang Direksi.

“Terlebih Direksi dalam mencari pendapatan Pos dengan menggunakan jurus mabok,  hanya mengandalkan bantuan pemerintah,  jual asset, sampai berhutang di luar kemampuan bayar. Untuk bayar gaji saja sudah kembang kempis, gali lobang buka lobang, kalau direksi masih terus di pertahankan bukan hal yang mustahil pos akan mengalami gulung kasur,” tandasnya.

Tentang tenaga kerja, dia mengatakan, karyawan yang memasuki masa kontrak habis PT Pos Indonesia tidak memperpanjang perjanjian kontrak kerja tersebut. Terlebih, menurut Hendri pihak Pos Indonesia ingin memanfaatkan karyawan yang ada dan karyawan kontrak dihentikan.

“Kebijakan saat ini, pegawai pegawai yang pensiun tidak diganti dan ingin disiapkan saja yang ada. Kemudian tenaga-tenaga kontrak yang abis tidak diperpanjang lagi, itu solusi yang dilakukan saat ini,” ujar Hendri Joni selaku Sekjen SPPIKB.

SPPIKB menilai, Menteri BUMN tidak becus mengelola PT Pos Indonesia karena menunjuk orang-orang politik yang dianggap tidak kompeten di bidang tersebut. Lebih jauh, dia berharap Menteri BUMN segera mencopot Direksi yang tidak mampu mengelola PT Pos Indonesia.

“Ini kesalahan menteri menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai mempuni, jadi orang-orang yang hanya pencitraan saja yang menjadi direktur PT Pos. Karena tidak mampu mengelola BUMN begitu. Copot saja Direksi-Direksi yang ada di BUMN tidak mampu mengelola PT Pos dan jangan masukkan orang-orang politik di PT Pos,” tegasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *