oleh

Prabowo : Patriot Atau Politisi

TribunAsia.com

Oleh : Andi W.Syahputra

Syahdan, siang itu selepas jamuan santap siang bersama para Purnawirawan TNI-Polri di Hambalang, Prabowo Subianto tampil ke depan podium. Dalam pidatonya, dia bercerita begini. “Suatu waktu ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, dipanggil ke Istana menghadap Bung Karno. Kala itu, Bung Karno menawarkan Soemitro posisi jabatan Dewan Penasehat Presiden. Soemitro bersedia menerima tawaran itu dengan satu syarat. Yakni, Bung Karno harus menghentikan dukungan kepada PKI. Sontak saja syarat yang disampaikan itu membuat Bung Karno naik pitam. “Saya lebih mengerti politik daripada kamu, ” begitu hardik Bung Karno kepada Soemitro kala itu.” Alhasil, tawaran menjadi Dewan Penasehat Presiden itu ditolaknya.

Beberapa tahun kemudian selepas penolakan itu, pengaruh PKI kian meluas dalam kancah politik nasional dan menjadi benalu dalam kekuasaan Orde Lama. Timbul penyesalan bagi Soemitro. Seandainya tawaran Bung Karno itu diterimanya tentu kondisi saat itu tak seperti yang dialaminya karena dia mampu berbuat banyak untuk mencegah berkembangnya dominasi PKI. Cerita ihwal ayahnya itu kemudian dijadikan alasan bagi Prabowo yang disampaikan kepada ratusan Purnawirawan TNI-Polri yang hadir kala itu sebagai pertimbangan menerima tawaran bertemu Jokowi guna membicarakan rekonsiliasi. Menurutnya, bergabung dengan pemerintah akan banyak kesempatan berbuat nyata untuk mencegah pihak asing terlalu jauh menguasai kedaulatan ekonomi Republik ini

Kini, Prabowo berdiri di tengah dilema. Dalam hari-hari ke depan boleh jadi adalah waktu yang cukup sulit bagi seorang Prabowo. Dia dihadapkan pada dua pilihan sulit. Pertama, adanya tuntutan yang begitu kuat dari jutaan pendukung militannya yang menghendaki supaya tetap istiqomah dalam satu barisan bersama jutaan pendukung hingga akhir hayat. Sesuai dengan janji sebelumnya. Langkah menjadi oposisi menjadi opsi pamungkas apabila kelak kalah dalam perhitungan suara. Pilihan menjadi oposisi adalah murni gagasan yang dilontarkan beberapa kali kepada massa pendukungnya dalam berbagai banyak kesempatan selama masa kampanye silam.

Pilihan lainnya, melakukan rekonsiliasi dan bergabung dalam koalisi Jokowi. Hingga saat ini, pilihan kedua ini dinilai paling rasional mengingat dirinya akan mampu berbuat banyak bagi masa depan Republik ini terutama dalam mencegah negeri ini jatuh terpuruk lebih dalam akibat dominasi ekonomi asing. Beda dengan menjadi oposisi yang cuma berperan sebagai check and balances tanpa mampu berbuat banyak dari pusat kekuasaan. Dalam rangka itu, sudah dua rangkaian safari politik dilaluinya dengan sempurna. Diawali dengan pertemuannya dengan Jokowi di atas kereta MRT Lebak Bulus-Senayan dan dilanjutkan dengan santap siang nasi goreng bareng Megawati di kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Pertemuan Teuku Umar pekan lalu itu mengisyaratkan Megawati memberi sinyal kuat akan menerima Gerindra untuk bergabung bersama parpol koalisi Jokowi. Sinyal ini memberi kesan Gerindra lebih diprioritaskan dibanding PAN maupun Demokrat jikal bergabung. Koalisi strategis PDIP-Gerindra diyakini mampu dalam menggalang dukungan mayoritas parlemen yang lebih kuat ketimbang parpol lainnya terutama dalam peran hegemoni DPR/MPR.

Seolah tak mau kalah, pada saat bersamaan, Ketua Umum Partai Basdem, Surya Paloh, mengundang Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan, ke kantor DPP Nasdem untuk santap siang bareng. Selepas itu,  Suya Paloh memberi sinyal akan mendukung Anies jika maju dalam Pilpres 2024 kelak  Kendati dukungan politik kepada Anies dinilai cuma gimmick politik belaka, namun dukungan itu seolah hendak menunjukkan ada kemungkinan Nasdem akan berpisah kongsi dengan PDIP dalam Pilpres 2024. Makna lainnya, Surya Paloh hendak memposisikan dirinya dirinya sebagai lokomotif koalisi Jokowi dalam menolak keinginan PDIP menjadikan Gerindra masuk bergabung. Gejala penolakan itu kuat terjadi saat Surya Paloh mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi Jokowi di kantor DPP Nasdem pekan lalu (22/7/2019). PDIP menolak hadir lantaran menolak didikte Surya Paloh terkait rencana masuknya Gerindra. Pertemuan para ketua umum parpol koalisi Jokowi itu menegaskan kembali soliditas parpol pendukung yang berhasil mampu mengawal kekuasaan Presiden Jokowi selama lima tahun terakhir. Sehingga tak perlu lagi ada penambahan anggota koalisi dari parpol yang kalah Pilpres

 

Menjadi Oposisi

Penolakan yang begitu tegas itu seyogianya harus membuat Prabowo mawas diri. Tak ada lain kecuali menjadi oposisi adalah lebih mulia dan terhormat ketimbang terus diperolok-olok oleh parpol koalisi  seterunya sebagai sosok “pengemis” kekuasaan. Pilihan menjadi koalisi mesti dimaknai sebagai wujud komitmen dan akuntabilitas kepada pendukungnya selain membangun check and balances dalam menjaga negeri ini takluk ke tangan neoliberalisme.    Dengan begitu pula, Prabowo dinilai tak menguburkan semangat dalam mewujudkan Indonesia Adil Makmur. Rakyat sudah paham bahwa Indonesia Adil Makmur adalah ikon perjuangan politik Prabowo Subianto. Selain itu pula, muncul kekuatiran bergabungnya Gerindra dalam koalisi Jokowi justru akan memadamkan perlawanan terhadap kekuasaan Jokowi yang dinilai pro-asing.

Ketokohan Prabowo Subianto dalam pentas politik nasional tak dipungkiri telah menyeruak bagaikan butiran air di tengah musim kering sejarah ketokohan nasional kita. Semestinya, semakin bertambah usia kemerdekaan Republik Indonesia di tengah kian berkurangnya kekayaan sumber daya alam, kian tegas pula posisi keterpihakan para tokoh politik terhadap masa depan bangsanya  Rakyat kian sulit menemukan tokoh panutannya yang berintegritas tinggi menyelamatkan negeri ini. Selepas reformasi, kemestian itu tak lagi kita temukan dalam hikayat tokoh politik. Para tokoh politik hanya disibukan dengan orientasi kekuasaan semata tanpa komitmen memikirkan masa depan kedaulatan bangsanya. Kian lama orientasi parpol kian sulut ditebak justtu yang dirasakan kian jauh dari semangat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Umumnya para tokoh parpol memgalami gejala serupa terjebak semata hanya mengejar kekuasaan belaka, pengaburan identitas/karakter bangsa untuk menjadi bangsa besar serta tak tekun dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa.

Prabowo boleh jadi sebuah pengecualian. Dalam soal ketokohan umpamanya, Gerindra digagas dan dikembangkan identik dengan semangat dan tekad Prabowo dalam membangun kemandirian sehingga terwujud masyarakat adil makmur terlepas dari dominasi asing. Dalam konteks itulah kehadiran Prabowo layak disebut butiran air di tengah musim kering. Kini, pada dirinya dipertaruhkan setidaknya 2 hal. Di satu sisi, menolak berkoalisi justru akan menunjukkan terhadap hasil pilpres yang diwarnai dengan penuh kecurangan yang belum diselesaikan secara baik dan penghornatan kepada puluhan bahkan ratusan para pendukungnya yang menjadi tumval demi memperjuangkan dirinya.

Pada sisi lain, langkah menjadi oposisi menegaskan diferensiasi Gerindra dengan parpol koalisi Jokowi terutama dalam hal mengusung cita-cita  mewujudkan Indonesia adil makmur. Tatkala parpol koalisi Jokowi mengalami dekandensi nasionalismenya, Gerindra bersama PAN dan PKS justru tampil menunjukkan gejala sebaliknya. Sisi lainnya lagi, posisi Gerindra sebagai oposisi dinilai mampu meredam dan menjawab menguatnya gejala radikalisme kelompok Islam yang dituding membahayakan eksistensi NKRI. Ketokohan Prabowo selaku patriot tulen dianggap mampu memelihara keseimbangan antara kekuatan nasionalis dengan aspirasi politik umat Islam.

 

Metamorphosis Peran

Studi Laver dan Schofirld (1990) tentang koalisi parpol menggambarkan bahwa koalisi tidak selalu berjalan linear. Dalam studinya, koalisi harus dimuali dengan adanya kesepakatan yang mengikat diantara parpol yang terlibat. Namun studi Laver dan Schofield  itu lebih merujuk pada kabinet parlementer ketimbang presidensial. Dalam kabinet presidesial, koalisi dapat terwujud atas kesepakatan parpol seteru dengan Presiden. Namun belum tentu terjadi kesepakatan diantara parpol pendukung. Bahkan, menurut studi Mainwaring (1993)  kesepakatan dapat terjadi hanya antara calon Menteri dengan Presiden tanpa melibatkan parpol manapun. Tentunya kedua studi itu dilatarbelakangi munculnya dualisme kepentingan yang berbeda. Polisasi kepentingan itu pula  justru yang telah membuat kekalutan dikalangan parpol koalisi Jokowi untuk bagaimana seharusnya bersikap.

Saya kira, dalam konteks penegakan kedaulatan ekonomi dan jati diri bangsa akan muncul polarisasi kepentingan dalam tafsir koalisi Jokowi. Kehadiran  Prabowo masuk bergabung dalam.koalisi Jokowi tak cuma dianggap akan membuyarkan soliditas mereka dalam soal bagi-bagi kursi tapi juga akan menganggu praktik oligarki kekuasaan  yang telah terbangun selama lima tahun belakangan ini. Sebaliknya, dukungan terhadap Prabowo sulit diperoleh apabila kebijakan pemerintah kelak tak sejalan dengan cita-citanya dan gagasan Indonesia adil makmur seperti gagasannya semula. Kecuali visi dan cita-cita itu memang sedari awal telah dibuang jauh dari benak dan sanubarinya hanya untuk kepentingan berkoalisi. Andai itu terjadi, artinya telah terjadi metamorphosis dari sosok patriot menjadi politikus. Pilihanyalah yang akan menentukan masa depannya.

The end.

27 Juli 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *