oleh

Likuiditas Keuangan PT Pos Indonesia Terganggu, SPPIKB Minta Direksi Dicopot

Jakarta, TribunAsia.com – Likuiditas keuangan PT Pos Indonesia terganggu dan untuk pembiayaan operasional perusahaan butuh pinjaman dari perbankan. Serikat Pekerja Pos Indonesa Kuat Bermartabat (SPPIKB) menjelaskan, saat ini PT Pos Indonesia tengah melakukan pengalihan sistem pada bulan Agustus 2019 mendatang.

“Untuk dikatakan pailit belum, sampai saat ini berjalan normal, cuma kalau likuiditas keuangan kita memang terganggu. Kemudian untuk mengantisipasi tersebut untuk membiayai operasional perusahaan ini memang urusan kita lagi melakukan pinjaman dari perbankan,” kata Hendri Joni selaku Sekjen SPPIKB kepada TribunAsia.com, Selasa (30/7/2019).

Menurut dia, pinjaman yang bersumber dari perbankan digunakan untuk biaya operasional. Ia menambahkan, diperkirakan bulan Agustus PT Pos Indonesia akan melakukan peralihan sistem terkait pembayaran karyawan.

Dikatakan dia, peralihan tersebut dirasa para serikat pekerja kurang tepat waktunya dan perlunya sosialisasi keberbagai tempat.

“Memang untuk pinjaman tersebut kesedot untuk biaya operasional, cuma yang jadi masalah saat ini yang jadi viral ini bahwa rencana di bulan Agustus ini PT Pos ini akan melakukan pengalihan sistem pembayaran gaji,” ungkapnya.

“Yang awalnya kita dibayar setiap tanggal 1 ini dialihkan dibayar pada tanggal 25 dan ini  disosialisasikan ke seluruh wilayah. Cuma kita dari serikat pekerja kita menolak untuk pelaksanaan perubahan ini, karena bagaimanapun juga ini waktunya dan timingnya (waktu) nggak pas,” imbuhnya.

Tentang tenaga kerja, dia mengatakan, karyawan yang memasuki masa kontrak habis PT Pos Indonesia tidak memperpanjang perjanjian kontrak kerja tersebut. Terlebih, menurut Hendri pihak Pos Indonesia ingin memanfaatkan karyawan yang ada dan karyawan kontrak dihentikan.

“Kebijakan saat ini, pegawai pegawai yang pensiun tidak diganti dan ingin disiapkan saja yang ada. Kemudian tenaga-tenaga kontrak yang abis tidak diperpanjang lagi, itu solusi yang dilakukan saat ini,” tandasnya.

SPPIKB menilai, Menteri BUMN tidak becus mengelola PT Pos Indonesia karena menunjuk orang-orang politik yang dianggap tidak kompeten di bidang tersebut. Lebih jauh, dia berharap Menteri BUMN segera mencopot Direksi yang tidak mampu mengelola PT Pos Indonesia.

“Ini kesalahan menteri menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai mempuni, jadi orang-orang yang hanya pencitraan saja yang menjadi direktur PT Pos. Karena tidak mampu mengelola BUMN begitu. Copot saja Direksi-Direksi yang ada di BUMN tidak mampu mengelola PT Pos dan jangan masukkan orang-orang politik di PT Pos,” terangnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *