oleh

GBHN Perlu Dimasukkan Kembali dalam Konstitusi

Jakarta, TribunAsia.com – Jelang berakhirnya Keanggotaan MPR RI periode 2014-2019 pada Oktober yang akan datang, Isu GBHN makin ramai dibincangkan. Menurut Ali Taher Parasong, Anggota MPR RI, isu tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menjadi tema yang menarik, menghadapi  wacana amandemen  terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain persoalan GBHN, kata Ali Taher nyaris tidak ada lagi isu yang lebih menarik. Tetapi wacana amandemen tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sisa periode anggota MPR tahun 2014-2019.

Karena itu, Ali Taher mengaku tetap mendukung rencana pelaksanaan amandemen terhadap UUD 1945, yang salah satu agendanya adalah, mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara ke dalam konstitusi.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Dengan kembalinya GBHN ke dalam konstitusi, diharapkan dapat menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Tidak seperti sekarang, pemerintah melakukan pembangunan hanya berdasarkan Visi dan Misi saat kampanye” jelasnya, Selasa (30/7).

Menyinggung masalah  rekonsiliasi partai politik di parlemen pasca Pemilu, Ali Taher berpendapat hal itu akan berjalan alami. Memang, awalnya  terasa sulit, sebagai akibat kontestasi yang keras dalam pemilu. Namun, seiring berjalannya waktu, partai-partai yang sempat bersitegang itu akan mencair dengan sendirinya.

“Hampir sulit lembaga legislatif bisa berlaku sebagai penyeimbang, jika koalisi pemerintah hasil pemilu 2019 terlalu gemuk. Padahal, salah satu fungsi DPR itu jelas sebagai lembaga pengawas” kata Ali Taher menambahkan.

Mestinya, kata Ali Taher jumlah partai oposisi setidaknya jangan sampai terpaut terlalu jauh. Ini penting, agar keseimbangan bisa benar-benar diwujudkan. Karena kalau tidak, koalisi pemerintah yang terlampau gemuk bisa memicu munculnya tirani kekuasaan.

“Pembangunan jalan tol misalnya, ternyata tidak cukup signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Padahal, seluruh potensi pendanaan terlanjur dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan bebas hambatan” pungkasnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *