oleh

Ketua DPR RI : Politik Bukan Melulu Soal Kekuasaan

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan para elit politik ketika berbicara politik dan demokrasi jangan hanya berbicara tentang kekuasaan semata saja. Masih banyak hal lain yang perlu dibahas. Seperti masalah kesenjangan dan kemiskinan, kemandirian pangan dan energi, defisit anggaran, daya saing serta investasi.

Bamsoet juga menyoroti pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, menurutnya  Berbagai pertemuan tersebut adalah bagian dari silaturahmi yang harus diapresiasi. Tidak perlu disikapi berlebihan apalagi sampai menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam.

“Berbagai pertemuan justru menandakan elite politik kita tak pernah menutup diri. Sekeras apapun persaingan politik harus tetap dalam koridor hukum dan etika politik berdasarkan ideologi Pancasila. Berbagai pertemuan tersebut juga menunjukan sifat kenegarawanan para elite politik kita” tegasnya di Jakarta, Senin (29/7).

Banyak pihak menduga berbagai pertemuan tersebut pertanda Partai Gerindra akan masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, dalam konteks membangun kebersamaan dan persatuan bangsa, memperluas koalisi adalah hal yang bagus.

“Apalagi Pak Prabowo dengan jelas mengatakan siap bersedia jika diminta membantu membangun bangsa dan negara. Apakah akan masuk dalam koalisi atau membantu dari luar pemerintahan, itu hanya masalah teknis semata. Terpenting semangat kebersamaannya sudah ada. Masyarakat di akar rumput juga harus kembali membangun kebersamaan demi kelacararan pembangunan di masing-masing daerahnya” tuturnya.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menilai, jika Partai Gerindra jadi masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, tak akan terlalu mengganggu komposisi susunan menteri dalam kabinet. Karena kebijakan penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Persaingan justru akan berada di posisi Ketua MPR RI. PDI-Perjuangan akan menempati kursi Ketua DPR RI. Sebagai partai dengan jumlah anggota DPR RI terbanyak kedua, Partai Golkar layak menduduki kursi Ketua MPR RI. Namun PDI-Perjuangan, PKB, dan bahkan Partai Gerindra juga memiliki niat yang sama. Disinilah seni berpolitik dari pimpinan partai politik akan sangat menentukan” tandasnya.

Untuk meredakan suhu politik di internal partai koalisi, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyarankan Presiden Joko Widodo bisa turun tangan. Dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, Presiden Joko Widodo bisa mengayomi anggota koalisi agar tetap solid berada dalam satu barisan, tanpa perlu meributkan jabatan Ketua MPR RI ataupun lainnya.

“Banyak partai politik yag mengincar Kursi Ketua MPR RI, karena selain menunjukan kewibawaan partai yang bersangkutan, juga terkait keinginan untuk melakukan amandemen menghidupkan kembali haluan negara semacam GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Terlepas dari berbagai hal itu, seperti apa wajah koalisi kedepan, yang pasti untuk kepentingan pembangunan demokrasi yang sehat, keberadaan oposisi tetap penting. Sehingga bisa menjaga tegaknya check and balances antara pemerintah dengan parlemen” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *