oleh

Pengamat Politik: Antara Solusi dan Kriminal di Era Kemajuan Teknologi Informasi

Jakarta, TribunAsia.com – Pengamat Politik Dr. Arbi Sanit menilai, ada kecenderungan kriminal didalam kemajuan teknologi seperti sosial media yang marak dipergunakan masyarakat. Tetapi kata dia, Undang-Undang saat ini digunakan oleh negara untuk mengkriminalkan pengguna lini masa yang dianggap bohong (hoaks).

“Ada dua kecenderungan solusi itu dianggap kriminal didalam situ (medsos) banyak, dan undang-undang lain sekarang juga mau digunakan untuk mengkriminalkan orang-orang yang dianggap membuat kebohongan kebohongan itu,” kata Arbi di Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019)

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Padahal mereka itu bohong bukannya mereka dari lahir bohong. Jadi saya katakan saja jangan dipidanakan keterlaluan, negara dipakai untuk itu. Jadi yang penting bahwa saya adalah ini harus masuk ke bidang dunia pendidikan, penerangan, semacam melatih manusia-manusia Indonesia untuk lebih siap menghadapi perubahan,” tandasnya.

Baca Juga : Dewan Pers Katakan Hoaks Terjadi Ketika Pilpres, Peran Wartawan Merelaksasikan

“Padahal apakah memang ada beban yang dibuat oleh orang-orang yang bikin bohong (hoaks) itu, menghancurkan segalanya. Perubahan teknologi dan perubahan perubahan komunikasi jangan hukumannya yang dikemukakan,” sambung dia.

Politisi PKB mengatakan, bagi para pengguna sosmed memposting berita-berita tidak benar (hoaks) yang menjadi subjek hukum. Karena, dipaparkan dia platform memiliki keuntungan dengan banyak followers.

“Saya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman pembicara, harusnya yang menjadi subjek hukum itu justru perusahaan atau platform. Yang ada (dihukum) tentu saja yang membuat,” ujar anggota Komisi III DPR-RI.

Ia menambahkan, rencana kedepan perlu adanya diskusi terkait khusus UU ITE. Kemudian, diskusi tersebut akan mendalami baik manfaatnya ataupun mudharatnya.

Mengenai hal itu, dia menuturkan perusahaan (platform) harus bertanggung jawab. Lanjutnya, platform harus mampu mendidik masyarakat tentang penggunaan sosmed dan bila terbukti hoaks diberi sangksi hukum.

“Pembuat undang-undang ite ini perlu didiskusikan madharatnya seperti apa manfaatnya seperti apa. Saya kira kita jadi kita harus mendiskusikan terus, dan kita evaluasi terus,” tuturnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *