oleh

Penangkapan Komedian, Ombudsman: Rehabilitasi dan Bukan Penalisasi bagi Pengguna Narkoba

Jakarta, TribunAsia.com – Penangkapan komedian N dan suaminya terkait kasus narkoba menjadi perhatian publik. N menambah deret panjang jumlah artis dan figur publik yang harus berhadapan dengan hukum gara-gara narkotika. Penangkapan ini bagi publik juga mengingatkan kembali betapa masalah narkoba sudah darurat.

Karena itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya mengingatkan agar penanganan kasus ini dan kasus serupa lainnya harus dilakukan dengan cermat agar maksud untuk mencegah kemungkinan bertambah dan meluasnya korban serta pengguna penyalahgunaan narkotika bisa dicapai.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya menyerukan bahwa darurat narkotika perlu disikapi secara bijak dan baik oleh seluruh aparatur pemerintah termasuk penegak hukum serta mengacu pada aturan hukum dalam menangani perkara narkotika.

“Kami ingin mengingatkan kepada penegak hukum dalam hal ini Penyidik Dit Narkoba Polda Metro Jaya terkait dengan kewajiban rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Teguh P Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dalam siaran Pers, Minggu (21/7/2019).

Ia menjelaskan, penyidik memiliki waktu 3×24 jam untuk menentukan peran N dan suaminya, jika dari hasil pemeriksaan adalah sebagai pengguna narkotika maka wajib untuk segara dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN.

“Hal ini bukan semata-mata karena N adalah figur publik, upaya pemilahan yang jelas antara pengguna yang harus direhabilitasi dan pengedar yang harus dipidanakan, harus jelas,” Teguh mengingatkan.

Menurut Teguh, saat ini dampak dari penalisasi pengguna narkoba sudah sangat mengkhawatirkan.”Di tingkat nasional jumlah hunian lapas yang mencapai 266.000 orang hampir 60% di antaranya atau 160.000 ribuan orang adalah pengguna narkoba. Sementara di wilayah Jakarta Raya tingkat prevalensinya lebih tinggi mencapai hampir 70%.

Para pengguna yang dipenalisasi dan dikenai hukuman rata-rata 3-4 tahun karena pengenaan pasal 127 UU Narkoba sebagai pengguna yang tidak pernah berdiri sendiri dan selalu dikaitkan dengan kepemilikan sebagaimana tertuang dalam pasal 114.  Akibatnya mereka tidak mendapat ruang untuk rehab tapi malah menjalani hukum kurungan tanpa fasilitas rehabilitasi.

“Dari Rapid Assessment yang kami lakukan terkait Rehab Compulsory (proses rehab berdasarkan proses hukum) para pengguna hampir tidak mendapat kesempatan itu sejak dari penyidikan, penuntutan dan vonis dalam setiap tahap proses hukum,” papar Teguh.

Penghukuman terhadap pengguna narkoba membebani anggaran negara untuk pembiayaan selama mereka menjalani tahanan. Seperti yang disampaikan Dirjen PAS kepada Ombudsman Repubik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya setiap tahun mereka harus menghabiskan anggaran 1,3 trilyun rupiah untuk biaya WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) se-Indonesia dan 60% diantaranya pengguna narkoba atau sekitar 700 milyar rupiah.

Namun dampak paling utama yang dikhawatirkan oleh Ombusman adalah para pengguna yang tidak mendapat rehab dan malah pemidanaan, bukan saja tidak sembuh sebagai pengguna tapi mereka dipastikan akan kembali menjadi pengguna setelah keluar.

“Hal terburuk yang kami dapati dalam kajian kami adalah, adanya potensi besar para pengguna mendapat pendidikan dan jaringan dari para pengedar, sehingga saat mereka keluar dari Lapas, bukan lagi menjadi pengguna tapi menjadi pengedar,” ujar Teguh.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya sedang merampungkan kajian terkait Rehabilitasi Compulsory bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Kita ingin memberikan penegasan tentang kewenangan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum juga perlu selaras dengan semangat yang ada dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menempatkan pengguna narkotika sebagai korban sehingga padanya bukan di penjara tapi dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial,” tegas Teguh.

Rehabilitasi narkotika ini juga dipastikan akan menekan demand atau permintaan terhadap pasokan narkotika dari jaringan peredaran baik dalam negeri maupun internasional.

Selain melakukan kajian dan pemantauan terhadap Rehabilitasi Compulsory, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga mendorong para pengguna rarkoba untuk secara aktif memanfaatkan fasilitas rehabilitasi voluntary yang dikelola oleh BNN, Departemen Kesehatan dan Kemensos.

“Target Presiden Jokowi untuk Rehab pengguna Narkoba sebanyak 100.000 orang masih jauh panggang dari api. Lembaga-lembaga negara penyelenggaran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) masih sangat pasif. Dan untuk wilayah Jakarta Raya, kami akan memastikan pemantauan terhadap para penyelenggara IPWL akan kami intensifkan tahun ini,” papar Teguh.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya juga berharap dengan meningkatnya status Kepala BNN sebagai Pejabat Negara setingkat menteri, upaya depenalisasi dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba akan lebih baik di masa mendatang.

“Jangan sampai kekuatiran akan adanya generasi yang hilang akibat narkoba terjadi hanya karena salah strategi dengan menempatkan pengguna narkoba sama dengan pengedar. Pengguna itu korban, dan berhak kembali ke masyarakat, dan jangan jadikan mereka korban terus menerus bahkan difasilitasi oleh negara untuk menjadi pengedar dengan “bersekolah” di Lapas,” ujarnya lagi.

Teguh menyampaikan agar kepada seluruh aparat penegak hukum dalam penanganan narkotika benar-benar bijak dengan memperhatikan peran tersangka, barang bukti yang ada serta kewajiban rehabilitasi narkotika.

“Agar tidak semua pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap masuk penjara. Kalau semua masuk penjara siapa yang bisa jamin dia akan sembuh dari narkotika?,” tutup Teguh. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *