oleh

Serapan dan Akuntabel Dana Desa Masih Lemah

Depok, TribunAsia.com – Serapan anggaran dana pembangunan desa masih sangat lemah di seluruh Indonesia. Serapan dana desa hanya lumayan baik di tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ini pun belum optimal.

Padahal alokasi anggaran per tahun mencapai Rp1 miliar per desa per tahun. Tidak optimalnya serapan ini disebabkan oleh ketidakmampuan aparat  pemerintah desa (pemdes) dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKPD). Hal ini disebutkan Pakar Pembangunan Pedesaan Universitas Pancasila (UP) Prof Dr Suratno, SE, MM, Ak, CA.

Padahal, menurutnya, regulasi pemerintah terhadap pembangunan desa  dan tata kelola dana desa sudah lengkap. Kendalanya ialah, Pemdes kurang memahami PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Keuangan (PMK) nomor 283 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintah (PUSAP), dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dilaporkan TribunAsia, Rabu (18/7).

“Jangankan desa di wilayah lain, desa-desa di provinsi di Pulau Jawa saja mencapai 45 sampai 50 persen aparat desa belum faham pada regulasi-regulasi tersebut. Sedangkan jumlah SDM bidang akuntansi hampir 70 persen di desa tidak tersedia,” ujar Pakar Pembangunan Desa ini dalam Pidato Ilmiah ‘Preferensi Sistem Akuntansi Pemerintah Desa, Suatu Kajian Etnografi Kritis Pada Pemerintahan Desa.

Soalan, dari kajian di Jawa saja masih lemah, demikian pula kelemahan pada kemampuan akuntansi pertanggungjawaban dana desa di wilayah lainnya. Bila ada pembinaan kepada pemdes yang dilakukan dari pemerintah kota atau kabupaten hanya sekadar pada pelatihan kemampuan umum saja.

“Dari penelitian kami, masyarakat di desa belum faham atau mengetahui tata kelola yang baik sesuai standar akuntansi pemerintah terhadap sumber dan besaran dana desa dari APBN. Tidak sedikit pemdes yang harus berurusan dengan masalah hukum kesalahan tata kelola dana,” sebutnya.

Senada, Rekto UP Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof Wahono Sumaryono mengajak akademisi dari semua perguruan tinggi untuk peduli dan melakukan pendampingan kepada masyarakat atau aparat pemdes dalam kemampuan pemahaman tata rencana, tata kelola, dan tata akuntansi dana dan pembangunan desa.

“Sehingga desa semakin maju. Perekonomian masyarakat desa maju karena pemanfaatan dana pembangunan desa tepat guna dan tepat sasaran sehingga output dan outcome-nya optimal dan maksimal. Jika desa.sejahtera maka Indonesia pun secara nasional akan maju dan sejahtera. Nanti di tahun 2020 program pemerintah mengenai desa berbasis iptek dapat tercapai,” ujarnya. (HIR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *