oleh

Ini Penjelasan WALHI, Sikapi Pernyataan Presiden dan Kepala Kantor Staf Presiden

Jakarta, TribunAsia.com – Pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tentang Arahan Presiden dan Pemaparan Menteri PPN/ Kepala Bappenas di Istana Bogor, Senin 8 Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya ”agar izin investasi yang berkaitan dengan barang ekspor dan substitusi impor dipermudah.

Ia bahkan memerintahkan agar izin investasi tersebut diberikan secepat-cepatnya dengan ‘tutup mata’. Presiden menambahkan dengan memberikan contoh ”pemberian izin penggunaan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

banner 336x280

Tidak lama setelah keluarnya statment presiden tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berusaha “menjelaskan” maksud statment presiden tersebut dengan mengatakan “Presiden selalu mengatakan, persoalan perizinan harus memberi kepastian, jangan berbelit dan menyusahkan orang, tapi bukan mengabaikan hal-hal prinsip. Standarnya itu harus terpenuhi. Jangan terus mengada-ada dan seterusnya. Ada kepastian dalam bekerja itu.”

Kepada wartawan, Eksekutif Nasional WALHI Wahyu A Perdana menyampaikan, kedua pernyataan diatas tidak saja mengkhawatirkan, tetapi juga ambigu diantara lembaga dan kementerian pemerintahan, mengingat jelang berakhirnya Inpres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

“Akan berakhir pekan depan 17 Juli 2019, KLHK sedang menyiapkan “moratorium permanen”. Penting diingat juga, sekitar 42 persen izin kehutanan diterbitkan dengan memanfaatkan periode transisi pemerintahan. Jika upaya “tutup mata” ini betul-betul dilakukan, tidak kecil kemungkinan menambah daftar konflik yang telah terjadi,” jelas Wahyu Jum’at, 12/7/2019).

Pada sisi lain, disaat korporasi sudah mendapatkan berbagai kemudahan, dari proses izin, hingga konsesi di kawasan hutan, bahkan dalam kawasan gambut, korporasi mendapatkan banyak keistimewaan melalui kebijakan landswap, hingga “keterlanjuran” di kubah gambut.

Pada saat yang sama capaian Perhutanan Sosial belum signifikan, masyarakat juga harus melalui proses administrasi yang cukup panjang, terlebih hingga saat ini belum kunjung terbit aturan Perhutanan Sosial di Gambut.

“Dalam konteks ekosistem gambut sendiri, meski belum masuk puncak kemarau, WALHI telah mencatat dari januari-Juni 2019 sebanyak 1.473 titik panas yang 833 diantaranya berada di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG),” paparnya.

Ia menambahkan, alih-alih memberikan tambahan keistimewaan bagi korporasi, harusnya Presiden memberikan prioritas bagi masyarakat dalam pengelolaan wilayah kelola rakyatnya, termasuk penyelesaian konflik, upaya penegakan hukum, dan review perizinan dan audit lingkungan hidup bagi pemegang konsesi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *