oleh

Dukcapil Bekasi Menjadi Saksi Dokumen Fiktif Dana Pinjaman Nasabah

Jakarta, TribunAsia.com – Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bekasi menjadi saksi di PN Jaktim dalam perkara kredit fiktif pencairan dana pinjaman.

Ahmad Firdaus selaku pegawai Dukcapil yang bertugas mengelola data kependudukan dilingkungan Kota Bekasi mengatakan, Nini Nuraini tidak terdaftar sebagai penduduk Bekasi Jawa Barat.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Dinas kependudukan di Bekasi mengolah data dan menyajikan data penduduk. Ternyata dalam pengecekan nama Neni Nuraini tidak ada,” kata saksi Firdaus, Selasa (9/7/2019).

Dalam perkara pemalsuan identitas penduduk tersebut, Fikri selaku salesman berhasil mencair sejumlah dana pinjaman dengan data debitur yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam pengajuan pinjaman.

Bahkan, Terdakwa juga melampirkan persyaratan dokumen calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman dengan menyerahkan foto copy maupun kartu keluarga yang tinggal diarea Bekasi Utara.

Namun, dijelaskan petugas Dukcapil atas nama Neni Nuraini sebagai nasabah yang bekerja sebagai guru dinyatakan bukan penduduk Bekasi. Selain itu, Nimah binti Nimun pun sebagai nasabah yang mengajukan pinjaman disebut-sebut dalam persidangan.

“Tidak sesuai, fiktif. Pembuatan KTP itu harus ada keterangan dari RT, RW. Atas nama Nimah binti Nimun,” tandas saksi.

Sementara Majelis Hakim PN Jaktim turut menyampaikan, terkait proses kepengurusan data-data atas nama nasabah tersebut dan terdapat stempel maupun paraf dibagian Dukcapil.

“Pernah nggak yang bersangkutan mengurus dan stempel paraf sesuai tidak yang terdaftar didukcapil Bekasi,” ujar Muarif selaku pimpinan sidang.

Akan tetapi, Fikri menegaskan untuk memenuhi target sales, dia terpaksa melakukan identitas fiktif terhadap para nasabah yang sebelumnya telah disurvei.

Kata dia, selaku marketing data base harian yang telah dikunjungi ke tempat nasabah diantara dokumen itu dimanfaatkan untuk mencairkan dana dikantornya yang terdapat di Pondok Gede.

“Mohon maaf yang mulia kalau saya memasukkan data pada saat survei kunjungan kepada Neni Nuraini,” ungkap Terdakwa.

Menurut JPU, data PNS yang dijadikan sebagai nasabah dilingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Timur tidak terdapat didalam sistem. Ia juga menambahkan, Terdakwa dijerat dengan pasal 378 dikarenakan menggunakan identitas palsu.

“Data PNS tidak terdaftar karena tidak sesuai dengan sistem dipemerintah Jakarta Timur,” jelas Evrin.

Namun, dari perkara tersebut keuntungan yang diperoleh Terdakwa pun dipertanyakan oleh penuntut umum. Atas dokumen fiktif itu, penuntut umum juga mempertanyakan Fikri yang diduga kerap melakukan tindakan dokumen yang tidak sesuai.

“Terdakwa sudah berapa lama, Sering ya melakukan ini. Keuntungan kamu apa sih,” tanya JPU. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *