oleh

KOMANDO Menilai Jatuhnya Korban di Bawaslu Adalah Pelanggaran HAM

Jakarta, TribunAsia.com – Tiga kampus yang mengatasnamakan diri Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) mengatakan, massa yang menyampaikan pendapat di Bawaslu RI pada tanggal 21-22 Mei lalu yang menjadi korban dihantaman aparat keamanan dinilai melanggar HAM.

Kehadiran mereka, dalam agenda putusan sidang gugatan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi diwarnai aksi kemanusiaan dengan menggelar spanduk dan berkumpul di samping lampu merah patung kuda, Jakarta Pusat.

Adit salah seorang perwakilan dari Kampus Universitas Pamulang menjelaskan, dia bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya mengambarkan rasa kemanusiaan karena telah banyak jatuh korban di Bawaslu.

“Sebenarnya kita berperan atas nama kemanusiaan. Disini kita menggambarkan bertapa menyakitkan hati kita, orang tua kita pada tanggal 21 pada tanggal 22 Mei memang mereka menyuarakan suaranya aspirasinya di depan gedung Bawaslu. Mereka dihantam dan dihajar sedemikian rupa,” ujar koordinator aksi kepada TribunAsia.com, Kamis (27/6/2019).

Ia menambahkan, tanggal 21-22 Mei 2019 telah banyak menelan korban jiwa dan luka-luka dengan aksi unjuk rasa tersebut Komando akan mengawal kasus kemanusiaan itu hingga tuntas. Menurut dia, menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang.

“Bagi kita, ini urusan kita sebagai mahasiswa menyampaikan pendapat menyampaikan aspirasi di muka umum itu dilindungi undang-undang. Itu dilindungi konstitusi juga undang-undang dasar 1945 itulah yang akan kita sampaikan dan kita akan mengawal penuh bagaimana orang tua kita menyuarakan aspirasinya,” tandasnya.

“Ini tidak lagi dibombardir ini tidak lagi di hantam dihantam oleh aparat negara karena kita yakin benar orang-orang tua kita dalam frame yang sama (menyampaikan pendapat) dalam skup yang sama. Kita dari aliansi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia atau disingkat Komando. Ini ada 3 kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Universitas Pamulang,” imbuhnya.

Barisan mahasiswa yang tergabung didalam Komando itu pun memaparkan, jika nantinya pasangan nomor urut 01 atau kosong 02 menang mereka berharap tidak terulang lagi pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Bawaslu.

“Hari ini keputusannya siapapun pemenangnya 01 atau 02 kan begitu. Siapa pun nanti yang terpilih tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia. 21-22 Mei masuk dalam skup pelanggaran hak asasi manusia. Kita berharap ataupun menekankan bahwa 21-22 adalah tragedi kemanusiaan bukan kerusuhan,” ungkap mahasiswa.

Yang menyakitkan hati mereka, antara lain korban yang berjatuhan dianggap perusuh oleh negara. Terlebih, anak-anak dibawah umur menjadi korban di Bawaslu. Tentunya, kata mahasiswa warga negara harus dilindungi.

“Ada adik-adik kita di bawah umur mereka bukan perusuh mereka adalah masyarakat yang harus dilindungi. Setelah terjadinya 21-32 Mei kemarin yang menyakitkan hati kita adalah dikatakan negara adalah meninggalnya para perusuh-perusuh saat kerusuhan,” tegasnya.

Diterangkan lagi oleh mahasiswa, korban di Bawaslu RI itu tidak bisa disebut bagian dari perusuh. Namun, diutarakan mereka, sesuai dengan mekanisme hukum kejadian pelanggaran HAM itu jika disebut perusuh harus melalui persidangan.

“Bagi kita tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah perusuh ketika dalam persidangan atau mekanisme hukum mereka tidak bisa dikatakan perusuh. Terlebih kita ingin menyampaikan bahwa ini adalah ini kemanusiaan seperti itu,” tuturnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *