oleh

Eks Mantan Penasehat KPK Akan Laporkan Kecurangan Pemilu ke Pengadilan Internasional

Jakarta, TribunAsia.com – Eks mantan penasehat KPK akan melaporkan kecurangan saat pemilihan presiden 2019 ke Pengadilan Internasional. Tidak hanya itu, kata Abdullah, peristiwa jatuhnya korban aksi demonstrasi di Bawaslu 21-22 Mei lalu akan dilaporkan ke Komnas HAM. Tepatnya pada esok hari, Jum’at 28 Juni 2019 akan dilaporkan ke Komnas HAM.

“Kita akan sampaikan ke Peradilan Internasional. Besok habis shalat Jum’at di Masjid Sunda Kelapa (Menteng, Jakpus) kita ke Komnas HAM,” jelas dia.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Menurut dia, permasalahan kecurangan perhitungan suara yang terdapat pada IT KPU akan dibawanya ke Peradilan Internasional. Dia berharap dengan campur tangan Internasional permasalahan kecurangan pemilu dapat terungkap.

Terlebih, dia juga akan membawa permasalahan pemilu tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Melalui DPR, dia berharap wakil rakyat itu dapat memanggil institusi-institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

“Kita akan sampaikan ke Peradilan Internasional IT KPU. Setelah ke Komnas HAM kita juga ke DPR dan semoga DPR memanggil instansi-instansi yang terlibat,” tandasnya.

Kedepan, Abdullah memaparkan jika partai-partai politik berkhianat kepada rakyat dia bersama peserta aksi unjuk rasa dibilangan Medan Merdeka Barat akan menentukan sendiri calon presiden serta wakilnya.

“Saya minta Bapak Ibu kita ajukan calon wakil dan presiden kalau partai politik tidak bisa dipercaya,” terang dia lagi.

Selain itu, Marwan Batubara menambahkan pemilihan umum harus terselenggara dengan jujur dan adil. Saat sidang putusan gugatan di MK, dia mengatakan KPU harus ditangkap karena diketemukan kecurangan sistematis, terstruktur dan masif.

“Pemilu harus dilakukan secara luber dan jurdil. Maka hakim-hakim ini harus kembali kekonstitusi. Maka sama saja terhadap KPU yang harus ditangkap dan diadili,” ungkapnya.

Mantan anggota DPD Sumut itu,  tidak ingin kesembilan orang hakim Mahkamah Kontitusi terlibat dalam konspirasi perkara pemilu. Kata Marwan, negara Indonesia tidak ingin mencatat hakim-hakim yang memutuskan gugatan kecurangan pemilu tidak berdasarkan keadilan karena temukan kecurangan telah ada.

“Jangan sampai sejarah Indonesia ke-9 orang hakim memutus dan tercatat dalam terlibat hakim-hakim konspirasi,” beber Marwan. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *