oleh

MoU Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi Diterapkan di Jaktim

Jakarta, TribunAsia.com – Memorandum of Understanding (MoU) sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi antara penegak hukum akan diterapkan di Jakarta Timur.

Menurut Sumino, SH MH sistem informasi elektronik tersebut dapat terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rumah tahanan.

Kepala PN Jaktim, Sumino SH MH.

“Kejakasaan dan pengadilan dapat mengkontrol perkara pidana sistem peradilan pidana terpadu,” kata Kepala PN Jaktim kepada TribunAsia.com Selasa, (25/6/2019).

Dalam kesempatan MoU yang dilaksanakan di PN Jaktim, Sumino pun merinci aparat penegak hukum yang menghadiri serta menandatangani kesepakatan sistem tersebut.

Selain itu, dari sistem teknologi informasi yang dimaksud mendatang masyarakat dapat melihat perkembangan perkara pidana di Jakarta Timur.

“Masyarakat juga lebih mudah mengkontrolnya. Dihadiri oleh wakil Walikota karena beliau yang punya wilayah disini Polres, Kepala kejaksaan, Karutan dan BNNK. Perkara pidana sistem peradilan pidana terpadu,” jelas dia.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menambahkan, bila sistem online digunakan maka semua kegiatan perkara pidana dapat terkontrol. Hal tersebut dikatakan dia lebih efisien dan jumlah perkara hingga putusan dapat dengan mudah diketahui.

“Sistem informasi perkara sampai eksekusi di LP apabila terlaksana dengan baik dan lancar dimonitor dipusat. Dan terjadi kecocokan angka jumlah yang dilakukan penuntutan jumlah yang dilakukan (vonis) diputus mudah terpantau,” ujar Teuku Rahman, SH MH.

Lebih lanjut, Kajari Jaktim berharap, masyarakat dapat mengetahui perkara yang berjalan sampai sidang putusan pengadilan. Kendati demikian, dia menegaskan setelah menandatangani MoU kiranya sistem teknologi informasi itu segera terwujud.

“Mudah-mudahan dalam penanganan perkaranya semoga lancar tidak ada kendala dalam proses. Sehingga harapan masyarakat dapat terwujud, mungkin nanti ada sistemnya kita akan monitor sendiri,” paparnya.

“Ini telah disiapkan jadi masyarakat tidak perlu lagi bertanya dengan jaksa, ini semua lagi diproses di pusat,” tandas Rahman.

Disamping itu, aparat sipil pemerintah kota administrasi Jakarta Timur yang dihadiri oleh Uus Kuswanto turut mengutarakan dengan formasi sistem tersebut diantara penegak hukum mudah untuk berkoordinasi.

“Diundang PN Jakarta Timur terkait sistem terpadu penandatangan MoU. Formasi ini akan lebih mudah terkontrol dan dapat koordinasi antar penegak hukum,” urai Wakil Walikota Jaktim.

Adapun kedepan dikatakan Uus, perkara yang tengah terjadi diwilayahnya dapat dipantau dengan kemudahan sistem elektronik. Terlebih, melalui sistem yang dapat terhubung kebeberapa instansi penegak hukum itu permasalahan yang terjadi mudah terpantau.

“Kami atas nama kota Jakarta Timur merasa terbantu karena dapat melihat sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan mendapat kendala. Kemudian kedepan tidak ada lagi tantangan, masalah dan sudah dibuka jalurnya semua,” ungkapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *