oleh

Kajari Jaktim Menilai Sistem Peradilan Berbasis Informatika Mudah Terpantau

Jakarta, TribunAsia.com – Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengatakan, bila sistem online digunakan maka semua perkara pidana dapat terkontrol. Hal tersebut dikatakan dia, jumlah penanganan akan lebih efisien hingga putusan dapat dengan mudah diketahui.

“Sistem informasi perkara sampai eksekusi di LP apabila terlaksana dengan baik dan lancar dan dimonitor dipusat. Dan terjadi kecocokan angka jumlah yang dilakukan penuntutan jumlah yang dilakukan (vonis) diputus mudah terpantau,” kata Teuku Rahman, SH MH kepada TribunAsia.com di PN Jaktim, Selasa (25/6/2019).

Lebih lanjut, Kajari Jaktim berharap, masyarakat dapat mengetahui perkara yang berjalan sampai sidang putusan pengadilan. Kendati demikian, dia menegaskan setelah menandatangani MoU kiranya sistem teknologi informasi itu segera terwujud.

“Mudah-mudahan dalam penanganan perkaranya semoga lancar tidak ada kendala dalam proses. Sehingga harapan masyarakat dapat terwujud, mungkin nanti ada sistemnya kita akan monitor sendiri,” sebutnya.

“Ini telah disiapkan jadi masyarakat tidak perlu lagi bertanya dengan jaksa, ini semua lagi diproses di pusat,” tandas Rahman.

Menurut Sumino, SH MH sistem informasi elektronik tersebut dapat terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rumah tahanan. Dalam kesempatan MoU yang dilaksanakan di PN Jaktim, Sumino pun merinci aparat penegak hukum yang menghadiri serta menandatangani kesepakatan sistem tersebut.

“Kejakasaan dan pengadilan dapat mengkontrol perkara pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu,” kata Kepala PN Jaktim.

Selain itu, dari sistem teknologi informasi yang dimaksud mendatang masyarakat dapat melihat perkembangan perkara pidana di Jakarta Timur. Adapun pada kesempatan MoU turut dihadiri pihak Polres Jaktim, Karutan Cipinang dan BNNK.

“Masyarakat juga lebih mudah mengkontrolnya. Dihadiri oleh wakil Walikota karena beliau yang punya wilayah disini Polres, Kepala kejaksaan, Karutan dan BNNK. Perkara pidana sistem peradilan pidana terpadu,” tegasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *