oleh

Mekanisme Check and Balance Antara Lembaga Negara Sangat Penting

Jakarta, TribunAsia.com – Dalam negara yang menganut trias politika, mekanisme check and balance antara lembaga penyelenggara negara sangat urgen. Ide dasar check and balance mencegah jangan sampai satu organ menjadi tiran bagi organ yang lain maka agar tak terjadi tiran bagi organ yang lain maka dibalancing kewenangannya, itu dasarnya. Demikian diungkapkan Pakar Hukum Margarito Kamis saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Empat Pilar di ruang Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta.

“Mengapa Mesti di balancing, cara berfikirnya begni, semua orang itu punya kecenderungan untuk berkuasa mutlak dan kecenderungan ini harusdi kerangkakan dalam hukum, dijinakan dengan hukun dengan cara sebagian kewenangannya ditaruh disini dan sebagian yang lain ditaruh disana” jelas Margarito.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Dalam kerangka tersebut kalau bicara check and balance maka bicara relasi yang tumpang tindih, sebagian kewenangan yang ada disana dan disini, jadi saling check dan tidak bisa tidak, dengan cara ini demokrasi bisa dikembangkan, akuntabilitas bisa dikembangkan, transpoaransi bisa dikembangkan.

“Sekarang kita cek di UUD kita, MPR misalnya, sudah sejak 2002 terakhir perubahan UUD sampai sekarang 17 tahun MPR tidak pernah menggunakan kewenangannya, karena salah satu kewenangannya adalah mengubah UUD, kewenangan yang bersifat inperatif pool itu mengubah UUD, itu saja sedikit yang berkenaan dengan hukum” terangnya.

Adapun DPD ikut membahas Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU otonomi daerah, sumber daya alam di daerah, akan tetapi pengawasannya tidak melibatkan DPD tapi justru ditangani DPR.

“Kalau seperti ini modelnya, definisi dan kerangka kerja kerja kayak begini ini, ini bukan namanya check and balance, check and banting. Ambil, banting, simpan dan habis” tegasnya.

Margarito mengaku dirinya orang yang agak sedikit kritis, berkali-kali ia minta agar DPD harus ditata, MPR harus ditata, MPR ditata terutama dalam rangka relasinya dengan kewenangan non lingkungan, sebut saja lingkungan parlemen.

“Saya berkali-kali mengatakan ini MPR membentuk UUD tetapi ada lembaga lain sebut saja Mahkamah Konstitusi diamanahkan membuat keputusan, mengeluarkan keputusan yang dari segi substansi melampaui UUD, misalnya UUD tidak bicara rijit pemilu diselenggarakan secara serentak, digabungkan, ini lahir dari putusan mahkamah konstitusi, MPR tak bisa bikin apa-apa” ucapnya.

Menurutnya MPR perlu ditata ulang, minimal dia memiliki semacam Pos Review, sebelum MK mengeluarkan keputusan, dibuatkan kriteria kalau keputusan itu dalam sifat dan bentuknya serta esensinya melampaui kaidah UUD dia hanya bisa berlaku setelah direview oleh MPR.

“MPR harus diberdayakan dalam arti ditambah fungsinya, tambah kewenangannya, salah satu tambahan kewenangannya adalah pos review, hal yang melampaui UUD direview dulu di MPR sebelum diputuskan MK” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *