oleh

GNKR : MK Bukan Mahkamah Kalkulator

Jakarta, TribunAsia.com – Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menjelaskan pada prinsipnya MK bukan mahkamah kalkulator. Karena, kata Ayub perkara yang sedang diproses tersebut bukan sekedar hitung-hitungan saja akan tetapi memeriksa substansi proses perhitungan suara dan lain-lainnya.

“Yang ingin disampaikan pada prinsipnya kita ingin mahkamah konstitusi ini bukan hanya sekedar mahkamah kalkulator. Mahkamah kalkulator itu bukan hanya itung-itungan ini sekian ini sekian dengan jumlah sekian tanpa memeriksa tanpa substansi proses perhitungan suara dan lain-lain,” kata koordinator aksi kepada TribunAsia.com di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Kemudian, alumni UI yang mengenakan almamater berkelir kuning itu menegaskan banyak pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 antara Jokowi melawan Prabowo ditemui surat suara yang telah tercoblos. Terlebih, dia merinci surat suara tercoblos di negara Malaysia dan dia juga menemukan kejanggalan pada lembar C1 di website KPU tentang usia pemilih yang berbeda.

“Kurangannya banyak sekali-lah seperti surat suara yang ter coblos seperti di Malaysia malah di coblos dan dihilangkan malah kecurangan. Kecurangan setelahnya memasukkan C1 umur 57 dimasukkan umur 157 itu salah satunya contohnya, itu jelas-jelas kelihatan di dalam websitenya KPU itu sendiri coba cek,” ungkapnya.

Namun demikian, diutarakan kembali oleh pria berambut putih tentang permasalah pemilu dia menyerahkan ke MK. Lebih jauh dia menginginkan para hakim yang duduk di MK dalam memutus perkara tersebut memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung keadilan.

“Ini proses udah masuk ke Mahkamah Konstitusi kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kita inginkan adalah para hakim konstitusi ini bersidang dan dan sesuai dengan integritas yang menjunjung keadilan dan independen. Bukan hanya hukum tapi hukum for justice hukum bukan hanya pasal-pasalan saja tapi hukum adalah untuk keadilan. Apapun keputusan MK kita akan mengawal putusan MK,” bebernya.

Disamping itu mantan penasihat KPK, KH Abdullah Hehamahua berikan dukungan moril agar MK dapat memeriksa dan  memutuskan perkara dengan independen.

Kehadiran Abdullah bersama tim tak lain hanya mensuport MK yang mana dia menilai dalam melaksanakan tugas MK telah diamanatkan oleh undang-undang.

Baca Juga : Mantan Penasehat KPK Beri Dukungan Moril ke MK

“Pertama memberikan dukungan dan support moril kepada MK, supaya mereka berani dan independen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan undang-undang memeriksa maupun memutus perkara,” sebut Abdullah.

Ia menambahkan, sesuai dengan tugas pokok Mahkamah Kontitusi dalam menyidangkan perkara kecurangan pemilu, MK diharapkan harus berani mengambil keputusan tanpa intervensi. Selain itu, Abdullah mengatakan MK merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan, lantas dia meminta MK untuk tidak takut terhadap tekanan dari berbagai pihak manapun.

“Supaya mereka berani untuk mengambil keputusan sesuai dengan tupoksi MK karena Hakim itu adalah wakil Tuhan. Maka kemudian mereka tidak usah takut dengan intervensi, intimidasi dan tekanan dari berbaga pihak,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *