oleh

Penjelasan Gubernur Tentang IMB Bangunan di Pulau Reklamasi

TribunAsia.com

Oleh : Tatak Ujiyati

Tadi saya baca penjelasan tertulis Gubernur Anies Baswedan tetang IMB bangunan di Pulau reklamasi. Pada intinya mas Anies menjelaskan bahwa komitmen menghentikan reklamasi tetap jalan. Ijin reklamasi telah dicabut. Sebanyak 13 pulau tak lagi bisa diteruskan.

Tapi ada 4 pulau yang terlanjur dibangun. Dan pada tahun 2016 Gubernur pada waktu itu (Ahok) mengeluarkan Pergub 206/ 2016 yang menjadi dasar pembangunan di Pulau reklamasi. Bangunan-bangunan-pun terlanjur tumbuh. Walau tanpa IMB. Tahun 2018 Pemprov DKI juga melakukan penyegelan terhadap bangunan tak ber-IMB tersebut.

Setelah penyegelan, penyidik Pemprov DKI melakukan penyidikan terhadap bangunan tak ber-IMB tersebut, lalu dibawa ke pengadilan. Demikian prosedurnya. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu diputuskan pengembang membayar denda atas kelalaian membangun tanpa IMB itu. Bukan pembongkaran. Jadi ya yang memberi keputusan bahwa bangunan boleh tetap berdiri itu pengadilan. Pengadilan tidak dibawah kewenangan Pemprov DKI. Ia institusi mandiri.  Dus Pemprov DKI memang hanya bisa melaksanakan keputusan pengadilan.

Setelah diputus oleh pengadilan, prosedur selanjutnya adalah mengurus IMB. Lagi-lagi ini adalah akibat dari keputusan pengadilan yang memutuskan hukuman denda bukan pembongkaran bangunan. Bangunan-bangunan itu memiliki landasan hukum yaitu Pergub 206/ 2016 tadi. Mau tak mau IMB harus dikeluarkan karena memang sudah sesuai prosedur dan aturan.

Kalau dibilang Pemprov DKI terkunci ya mungkin saja demikian. Karena reklamasi memang tak bisa total dihentikan. Ada 4 pulau yang sudah terlanjur dibuat. Ada bangunan-bangunan yang juga terlanjur dibangun. Ada keputusan pengadilan yang memutuskan hukuman denda terhadap pelanggaran IMB dan bukannya pembongkaran bangunan.

Pertanyaannya, mengapa tidak banding?  Mengapa Pemprov DKI akhirnya menerbitkan IMB? Jika yang menjadi dasar adalah Pergub 206/ 2016, kenapa tak dicabut saja pergubnya? Itu semua adalah pilihan kebijakan, yang terbaik dari yang buruk. Setelah ditimbang dengan matang. Sekitar 1.000 bangunan sudah terlanjur berdiri. Jika dibongkar terlalu banyak biaya dan tenaga yang harus keluar dari Pemprov DKI. Jika Pergub dicabut, kepastian hukum akan hilang. Iklim berusaha terganggu. Apalagi jika mengingat bahwa kesalahan membangun itu baru berdiri pada 5% saja dari total luasan pulau reklamasi.

Maka segala pilihan kebijakan yang diambil itu. Merupakan pilihan terbaik dari segala keterlanjuran yang ada.

Walau demikian, Gubernur memastikan bahwa segala sesuatu yang belum terlanjur akan diatur sesuai visinya. Reklamasi ke 13 pulau berhenti. Memastikan pemerintah sebagai pemilik kewenangan, Pemprov menguasai peruntukan ke-4 pulau hasil reklamasi. Tak seperti sebelumnya yang cenderung lepas dan lebih dominan dikuasai swasta. Pihak swasta juga hanya akan berhak memanfaatkan 35 persen saja dari seluruh lahan pulau reklamasi yang telah terlanjur dibangun. Dan sebagian besar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Itu yang saya baca dari penjelasan tertulis Gubernur DKI tadi. Ditambah dengan sedikit opini saya. Kemungkinan sebentar lagi juga akan ada di media.

Semangat. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan akan terus demikian.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *