oleh

Kuasa Hukum Pemenang Tender Damkar Jaktim Menilai Perkara Kliennya Masuk Ranah Perdata

Jakarta, TribunAsia.com – Pemenang tender pengadaan alat pemadam api ringan (Apar) di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Damkar) Jakarta Timur, Achmad Fadlan dituntut oleh jaksa penutut umum (JPU) dijerat dengan Pasal 378.

Abraham Nempung, SH bersama Reinhart Frans Cesar, SH MH menjelaskan kliennya dituntut dengan pasal penipuan di PN Jaktim. Perlu diketahui, permasalahan hukum muncul ketika Terdakwa tak kunjung dapat melunasi pesanan tabung alat pemadam kebakaran yang di order dari PT Indolok Bhakti Utama.

“Tadi adalah agenda tuntutan dari jaksa. Jaksa menuntut Muh Fadhlan dengan pasal 378 (penipuan),” ujar Abraham kepada TribunAsia.com, Kamis (13/6/2019).

Yang bersangkutan dilaporkan polisi karena melakukan pembayaran dengan cek kosong untuk pelunasan permintaan tabung alat pemadam api ringan. Kemudian, total transaksi itu diperkirakan mencapai total Rp 771 juta. Saat itu, Terdakwa baru membayar uang muka sebesar 10 persen meskipun permintaan barang telah dipenuhi oleh sales tradding atau fire and safety solusion.

Pekan depan, melalui nota pembelaan kuasa hukum akan merinci dipersidangan berikutnya dan menurut Abraham dalam perkara piutang tersebut diketemui kejanggalan-kejanggalan.

“Tim hukum akan mengajukan nota pembelaan (Pleidoi). Kejanggalan tersebut ialah jaksa memasukkan hal tersebut sebagai penipuan,” tandasnya.

Lebih lanjut, dia menilai perkara hutang piutang yang melibatkan antara PT Indolok Bhakti Utama dengan kliennya masuk kedalam ranah perdata pidana. Namun, dalam perkara 378 itu dijelaskan kembali tim penasehat hukum bahwasanya JPU telah keliru meneruskan kasus tersebut ke pidana justru sebaliknya harus diselesaikan kejalur perdata.

“Yang mana dalam perkara ini telah dengan jelas adalah hutang piutang yang seharusnya dibawa ke ranah perdata sebagai bentuk wanprestasi,” ungkapnya.

“Oleh karena itu tim hukum berpendapat jaksa telah keliru dalam meneruskan perkara ini secara pidana,” sambungnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *