oleh

Perlukah Aceh Dimekarkan ?

TribunAsia.com

Oleh : Bustaman Al Rauf

Ide pemekaran Nanggroe Aceh Darussalam menjadi 3 provinsi sebenarnya sudah cukup lama sejak Aceh berada dalam era konflik dan status daerah militer (Darmil) juga sudah terdengar,  namun selalu gagal karena hegemoni pengaruh GAM saat ini tidak tertandingi.

Kegagalan ide pemekaran Aceh dilaksanakan,  karena pihak pro pemekaran kalah bermain propaganda dengan GAM,  apalagi kubu pro pemekaran yaitu tim pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara/ALA dan Provinsi Aceh Barat Selatan atau ABAS dengan koordinator Kolonel Purn Tjut Agam di Meulaboh didukung pemerintah termasuk Forkabi.  Kegagalannya disebabkan dominasi GAM belum tergoyahkan dan ide pemekaran tercium sebagai strategi memecah kekuatan TNA GAM.

Pasca penandatanganan MoU Helsinki,  dominasi GAM yang menjelma dalam KPA dan Partai Aceh masih kuat,  terbukti selama 2 kali pemilihan Gubernur Aceh,  kader GAM yang terpilih,  termasuk dalam pemilihan bupati dan walikota,  GAM juga mendominasi,  termasuk di DPRA dan DPRK.  Ide pemekaran provinsi semakin tidak laku.

Perkembangan Aceh dibawah kepemimpinan eks GAM sebagai kepala daerah ternyata tidak begitu moncer,  bahkan praktik korupsi termasuk bantuan tsunami dan bantuan terhadap eks GAM juga terjadi,  sehingga wajar dalam pemilu legislatif 2019, perolehan kursi Partai Aceh semakin merosot. Dominasi eks GAM semakin pudar berarti.

Terakhir, ada pernyataan Muzakir Manaf soal referendum juga menimbulkan pro dan kontra,  bahkan rumorsnya sejumlah kolega Mualem panggilan Muzakir Manaf seperti Zakaria Saman dan Sofyan Dawood menolak ide tersebut.  Mereka tetap inginkan Aceh dibawah NKRI,  sehingga dalam sebuah berita akhirnya Mualem mengakui tidak perlu referendum Aceh.

Pasca munculnya ide referendum dan sebagai upaya memperpendek span of control dan mempercepat pembangunan di seluruh Aceh,  maka tidak salah ide pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS dicoba kembali.  Banyak jabatan struktural birokrasi dan kepala daerah tercipta nantinya dan pemekaran perlu dipandang sebagai last efforts dan last political grip agar Aceh tetap dalam naungan NKRI. Bagaimana perlu dicoba ?

Penulis adalah pemerhati dinamika masalah Aceh.  Pernah bertugas penelitian di Aceh selama 5 tahun ketika Darmil sampai pasca tsunami.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *