oleh

Miliki Bukti Pelanggaran Pilpres 2019 Presidium F-GAM Sarankan ke MK

Jakarta, TribunAsia.com – Presidium Front Gerakan Aceh Merdeka (F-GAM), Tgk Sufaini Usman Syekhy sarankan ke Mahkamah Kontitusi (MK) jika memiliki bukti-bukti pelanggaran terkait pemilu.

Pemilihan calon kepala negara telah dilalui melalui pemilu serentak dia mengharapkan masyarakat untuk tetap bersatu. Kemudian, dikatakan dia harus menempuh jalur kontitusi.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Jadi begini sebenarnya secara konstitusional intinya saya sebagai mantan kombatan GAM kita anggap pilpres ini sudah selesai artinya kita bersatu. Ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi ini untuk menjadikan Indonesia ini keos (chaos) ini sangat berbahaya,” tandasnya, Senin (10/6/2019).

Ia mendukung untuk membawa perkara tersebut sesuai prosedur bila ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kecurangan-kecurangan pemilu secara sistematis dan terstruktur menurut dia harus dapat disertai dengan bukti-bukti yang lengkap.

“Manakala ada kecurangan nanti disampaikan saja ke MK, mungkin kita juga mendukung bila ada kecurangan yang sistematis dan terstruktur dan harus diikuti dengan bukti-bukti,” jelas Syekhy kepada TribunAsia.com.

Kericuhan yang terjadi di Bawaslu dia menilai ada upaya asing yang akan mengobok-obok negara Indonesia. Bahkan, mantan juru bicara GAM tidak ingin Indonesia seperti negara Suriah terbelah akibat rentetan politik yang berdampak chaos.

“Bila itu (kecurangan) tidak ada, tidak terbukti maka kita mengucapkan kepada pihak Pak Jokowi. Saya melihat ada kondisi asing yang mau mengobok-obok Indonesia seperti Suriah saya sangat tidak setuju Indonesia ini terbelah-belah lagi nanti,” ujarnya.

“Bawaslu itu dari tim Prabowo sudah mengajukan bahwa menyatakan dari KPU itu ada kesalahan-kesalahan dan itu sudah direspon oleh Bawaslu. Dan kemudian ketika disebutkan kesalahan terstruktur sistematis dan masif itu yang nggak sanggup dibuktikan,” tambahnya.

Dengan demikian, Syekhy menyampaikan kembali atas keputusan dari KPU tetap dihormati dan pihak-pihak yang merasa tidak puas atas hasil pemilu dapat dilanjutkan ke MK. Karena, dampak dari kericuhan rakyat akan menjadi korban. Terlebih, marwah bangsa Indonesia akan dipertanyakan dimata negara-negara lain.

“Ke-MK itu lebih baik dari pada kondisi ini dimanfaatkan oleh kepentingan lain atau kepentingan asing. Saat ini sekarang sayang yang korbannya nanti rakyat. Apapun itu menolak dan menurunkan orang turun ke jalan apapun itu inkonstitusional. Jadi, apa jadinya marwah Indonesia di mata Internasional,” kata dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *