oleh

Quo Vadis Kawasan Margonda (?)

Depok, TribunAsia.com – Ketika saya ajukan pertanyaan soal utilitas box di Jalan  Margonda, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Depok, Nuraeni Widiyatti  merespon dengan petamsilan sebuah film fenomenal. Kamis, (8/4/2019).

“Mas, pernah nonton film Beuaty and the Beast, nggak?” tanya Nuraeni Widiyatti, kepada saya.

“Tonton dong,” jawab saya spontan.

“Nah, itu si the Beast tinggalnya di mana?”

“Di gorong-gorong,” jawab saya sembari hati terusik,jika tidak up to date.

“Dia tinggal di gorong-gorong kota, tapi gorong-gorongnya besar dan ‘bersih’,” jelas insinyur ini.

“Itu keberadaan utilitas box bagaiman Bu?” tanya saya.

“Itulah maksud saya. Untuk pembangunan kota modern, jangankan untuk kebutuhan drainase dan semua jaringan berada di dalam gorong-gorong atau utilitas, malah bisa didiami oleh manusia,” ujarnya.

Dari literasi, ‘Beauty and The Beast’ diproduksi oleh Walt Disney Pictures dalam pelbagai versi adalah film berdasarkan adaptasi dari dongeng karya  Jeanne Marie Leprince de Beumont yang berkisah tentang seorang pangeran yang kutuk seorang penyihir yang akan berubah kewujud normal kembali  bila mendapat cinta sejati dari seorang puan yang berhati tulus.

Ironi nan paradoks. Kawasan Jalan  Margonda merupakan ‘etalase’ atau gerbang utama masuk ke Kota Depok, Jawa Barat. Bila ditilik dari letaknya maka, Jalan  Margonda nyaris terletak di bagian tengah Kota Depok bila  masuk dari DKI Jakarta melalui Jalan  Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Bagian timur Kota Depok yaitu Kecamatan Cimanggis dapat di akses jalur utama  dari  Jalan  Jakarta-Bogor dan Jalan Tol Cijago. sedangkan mengakses wilayah barat Kota Depok ialah melaui Jalan  Raya Ciputat-Parung  dan Jalan Tol Desari.

Dalam masa usianya ke-20-nya, pembangunan pesat infrastuktur  jalan, gedung tinggi bisnis, permukiman, dan pendidikan terjadi diluar prediksi dan proyeksi. Pemkot depok gamang. Hal ini  kerap terlihat dari pernyataan aparatur pemerintahan dan wali kotanya yang pernah menjabat  seperti  mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (2011 – 2016) dan wali kota sekarang Muhammad Idris (2016 – 2021) yang bernada nyaris putus asa atau tak tahun mesti berbuat bagaimana sehingga dapat menjadi kota modern yang ama, nyaman, dan relijius untuk dihuni.

Kawasan Jalan  Margonda  terutama. Jalan arteriprimer ini sepanjang sekira lima kilometer masih belum tertata rapi. Pembangunan seperti tambah-sulang. Jalan ini melintasi Kecamatan Beji dan Pancora Mas untuk masuk ke jantung kota. Di kawasan inilah terpusat segala aktivitas bisnis, niaga, pendidikan tinggi dan juga tumpah-ruah aktivitas kuliner, hiburan, pasar besar perniagaan, perhotelan, dan apartemen.

Dan, untuk mengejar pertumbuhan, pemerintahan Kota Depok tak dapat menolak permintaan pebisnis untuk membangun infrastrukturnya dengan pertimbangan sebagai pemasukan pendapatan asli daerah  (PAD).

‘Kita tidak bisa menutup investasi dong. Untuk mengejar pertumbuhan dan untuk membiayai apartur dan pembangunan wilayah,” sebut anggota Badan Angggara DPRD Kota Depok, Edi Sitorus dalam suatu kesempatan perbincangan dengan awak pers.

“Perda Kota Depok Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Tahun 2012 -2032  mengatur kawasan Jalan  Margonda sebagai pusat bisnis, jasa, pendidikan, dan perdagangan.  Maka walau kondisinya padat seperti sekarang ini, permitaan untuk membangun infrastruktur swasta di kawasan Margonda tidak bisa ditolak,” sebut Kasubbid  Prasarana dan Sarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Prasarwil Bappeda) Kota Depok, Herniwaty, Rabu (8/5/2019).

Konfirmasi kepada pihak Bappeda dapat dilakukan kepada Hernawaty karena Kepala Bappeda Kota Depok Widyati Riyandini tidak bersedia mengagenda waktunya untuk ditanyai tentang penataan kawasan Jalan  Margonda ini.

Herniwaty mejelaskan perihal kepemilikan dan  kepengeloaan Jalan Margonda yang dibangun oleh tiga tingakatan instansi pemerintah yaitu, dari Jalan Layang Akses UI hingga Simpang Jalan Ir Juanda, Pondok Cina dan hingga Simpang Ramanda itu dibangun pemerintah pusat sehingga berstatus jalan nasional dikewenangan permintah pusat,  dari Simpang Ramanda hingga Simpang Jam-Jalan Prabu Siliwani milik Kota Depok, dan dari Simpang Jam ke Simpang Jalan Portal Kereta-Jalan RA Kartini dimilik Provinsi Jawa Barat. Untuk pembanguan properti-aksesoris jalan dilakukan oleh Pemkot Depok.

Seorang sitizen, Maryono (68), pensiunan pegawai negeri sipil, menyebutkan bahwa Kota Depok mulai terasa padat dan jalanan padat dan macet sejak sekitar 15 tahun belakangan setelah menjadi kota mandiri selepas ‘merdeka’ sebagai kota administrasi dari Kabupaten Bogor di tahun 1999.

“Sejak ‘merdeka’ dari Kabupaten Bogor, gitulah istilahnya, pembangunan kota sangat pesat. Seperti tidak terkontrol. Pemerintah kota seperti kebingungan ini pembangunan kota mau seperti apa. Apalagi kawasan Margoda dikepung pusat bisnis dan kepadatan manusia dan kepadatan kendaraan. Mau bagaimana lagi demi kepentingan bisnis, setiap wilayah ya, perlu PAD. Jadi, strategi nasional duhulu bahwa wilayah Kota Depok jadi tempat pemukiman penyangga Jakarta jadi terlupakan,” sebutnya, Senin (15/4/2019).

Yang kerap dikeluhkan oleh warga adalah seringnya kawasan Jalan  Margonda ada proyek penggalian untuk membangun pelbagai instalasi jaringan salurang air konsumsi, telekomunikasi, dan kelistrikan saban tahun. Sarana jalan dan pendistrian yang sudah dibangun dengan anggara yang tak sedikit kembali ‘dirusak’ digali untuk menanam jaringan-jaringan tersebut.

Seharusnya, kawasan Margoda sudah mempunyai  tata-rancang yang terintegrasi dalam jangka panjang. Untuk menata kawasan Margonda. Disebutkan Herniwaty, kawasan Margonda dirancang sejak tahun 2000/2011 yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2016. Dana anggaran yang digelontorkan sebesar Rp79 miliar sudah terserap. Namun disayangkan hasilnya masih berantakan.  Semestinya, right of way (ROW) atau daerah milik jalan (DMJ) 32 meter berikut taman jalan dan pedestrian apiknya.

“Anggarannya suah Rp79 miliar terpakai—untuk penataan kawasan Margonda—tersebut ialah untuk fisik pelebaran jalan, pedestrian, drainase, utilitas box, trotoar, dan temasuk pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Penataan fisik kawasan Margonda dimulai dari tahun 2012. ROW Jalan  Margonda ialah 32 meter. sebenarnya, Pelebaran untuk pedestrian dan untuk gorongan juga belum merata semua. Masih ada beberpa titik yang pemilik lahan tidak bersedia. Ya, sudah dilewati saja. Sehingga, ada kan terlihat pedestrian dan gorongannya tidak lurus dan menyempit,” sebut Herniwaty.

Demikian pula, disebutkan mantan Kepala Dinas Tata-Ruang dan Permukiman (Distarkim) Wijayanto, di setiap sisi jalan dua arah berlawanan ini yang dibatasi taman separasi ini, sejak tahun 2012 hingga 2016 sudah dibangun dua saluran atau gorong-gorong untuk drainase dan utilitas box. Saluran drainase untuk penampuangan air hujan dan dari kawasan permukian dan usaha. Sedangkan utilitas box dirancang untuk sarana terpadu pelbagai instalasi penunjang yaitu kelistrikan (PLN), telekomunilkasi, gas, dan pipa penyaluran air dari PDAM Tirta Asasta. Dia atasnya dibangun trotoar berlantai dari keramik, yang sekarang sudah dalam kondisi rusah tak terawat. Informasi  yang didapat, sedikitnya ada belasan provider telekomunikasi yang ‘bermain’ di Kota Depok.

“Iya sudah dibangung saluran atau gorong-gorong di setiap sisi jalan yaitu untuk drainase dan utilitas box. Sebelah mana yang utilitas box dan mana drainase saya tidak tahu. Di dalam utilitas box itulah bisa dimasukkan semua instalasi yaitu listrik, telekomunikasi, gas, dan air,” ujarnya Wijayanto yang sekarang mejabat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Budaya,dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok ini, Rabu (8/5/2019).

Wijayanto pernah menjabat Kadis Tarkim dua periode yaitu  selama setahun di 2013/2014 sebagai pelaksanan tugas merangkap sebagai Sekretaris Distarkim dan periode beriode berikutnya sebagai Kadis Tarkim dua tahun 2016  dan 2017.

Disebutkan Wijay, untuk penataan kawasan Margonda, banyak dinas yang telibat berkoordinasi dan bersinergi yaitu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskomifo), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta, dan tentunya wajib terlibat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Untuk bisa tahu site plain kawasan Margoda ada di Bappeda,” jelas Wijayanto. Sedangkan Hernawaty mengatakan Bappeda tidak punyak site plannya. “Kami tidak punya, yang punya itu Dinas Tarkim tapi, Tarkim sekarang sudah digabung dengan PUPR,” kilah Herniwaty.

Penataan kawasan ikon dan pintu gerbang Kota Depok ini merupakan persolan yang sangat pelik bagi Pemkot Depok. Sudah 20 tahun Kota Depok mandiri, kawasan Jalan  Margonda semakin rumit dengan kemaceta, banjir air hujan, dan parkir liar. Penataan pertokoan dan  rumah makan yang umumnya tidak punya lahan parkri, gagal.

Pemandangan parkir liar di jalur kiri menjadi hal yang dianggap lumrah yang semakin menyebabkan kesemberautan lalulintas. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Persyaratan Jarak Bebas Bangunan serta Penetapan Pada Daerah Sepadan  meharusan tentang garis sepadan jalan bagi bangunan sebagian besar tak ditaati pemilik bangunan.  Ditambah dengan marak diberdirinya pusat perniagaan, perhotelan, dan permukiman apartemen semakin mebebani kepadatan di kawasan ini. Ditambah pula pemakaian air tanah yang tak terkontrol.

“Jalan  Margonda ialah berstatus arteri primer maka, ruang milik jalan (Rumija) garis sepadan bangunan dengan tepi jalan harus berjarak 10 meter dari tepi jalan,” jelas Hernwaty.

 

Ibarat ‘Jauh Panggang dari Api’ Ludas Sudah Rp79 miliar

Diawal tahun, Januari 2019 ini, warga disuguhi pemandangan rutin tahunan di kawasan Jalan  Margonda. Apa itu, mudah diterka yaitu proyek galian yang bertepatan di waktu puncak musim pengujan.

Ada dua proyek galian yang sedang berlangsung dari Januari sampai beberapa bulan kemudian yaitu proyek pemasangan instalasi pipa saluran air konsumsi PDAM Tirta Asasta milik Pemkot Depok dan kabel fiber optik telekomumikasi PT Jabartel. Jabartel adalah perusahaan ‘pelat merah’ BUMD milik Pemprov Jawa Barat.

Ironinya. Efek dari kedua proyek ini, warga diharapakan untuk bersabar dan positive thinking dan tak boleh kesal apalagi marah demi target azas kejar petumbuhan perekonimian. Hal yang dirasakan dari galian tersebut ialah gangguan lalulintas yaitu penyempitan ruas jalan dari adanya aktivitas galian dan tumpukan tanah dan becek kubangan lumpur. Disebutkan sejumlah warga-kota yang dikonfirmasi, punca permasalahannya  ialah tidak dipakainya utilitas box yang sudah dibangun sepanjang Jalan  Margonda ini.

Diakui oleh Juru Bicara Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kota Depok, Budiono, PLN belum memakai fasilitas utiltas box lantaran jaringan instalasinya sudah ditanam sejak lama di dalam tanah di bawah jalan. Malahan, sebut Budiono letak kabel jaringan listrik tersebut sudah lama dan nyaris berada di bawah beton jalan karena pelebaran Jalan Margonda.

“Untuk memindahkannya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Jadi biarkan saja begitu. Nanti bila ada keperluan pemasangan jaringan baru maka akan diletakkan dalam utilitas box seperti ketentuan. Sekarang belum perlu,” ujar Budiono, Jumat (26/4/2015).

Masalahnya, bila pun jaringan PLN dimasukkan ke dalam utilitas box mendapat penolakan dari pihak perusahaan telekomunikasi dengan alasan khawatir jaringanya terinduksi oleh setrum listrik.

 

Kompensasi Proyek Jabartel

Dijelaskan Direktur Jabar Telematika (Jabartel), Hanarso, pihaknya saat ini sedang membangun jaringan fiber optik sepanjang 2,5  kilometer di ruas jalur timur di Jalan  Margonda. mulai dari Simpang Ramanda di utara ke arah Simpang Jam di selatan. Selanjutnya, Jabartel akan membangun jaringan tanam mulai dari Simpang Jam hingga Simpangan Depok yang melintasi Jalan Prabu Siliwangi, Jembatan Panus, Jalan Sersan Anning, dan Jalan Tole Iskandar.

Disebutkan Hanarso, Jabartel memberikan kompesasi keutungan usaha 10 persen kepada Pemkot Depok dalam bentuk  Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemkot Depok dari keuntuang usaha.

“Sudah MoU dengan Bapak Wali Kota Depok. Proyek ini adalah proyek yang direkomendasi oleh Pak Gubernur Jawa Barat era Pak Ahmad Heryawan pada kira-kira Agustus 2018 lalu,” jawabnya, Kamis (4/4/2019).

Bentuk CRS ini dapat berupa pembangunan televisi monitor displai di tempat umum dan penyediaan running text kampanye, sosialisasi, atau pengumuman informasi pemerintah kepada masyarakat.

Jabartel ini ialah penyedian layanan terpadu jaringan telematika yang dapat dipakai oleh sejumlah provider. Dari sembilan belas  provider telekomunikasi sudah ada tujuh provider yang bersedia gabung dengan Jabartel. Kebelakang waktu, Semua kabel jaringan yang masih terpasang ‘centang-perenang’  di atas bergantungan di tiang tidak adalagi dan harus sudah tertanam di dalam tanah—yang seharusnya diletakkan di dalam utilitas box.

Paradoks. Kenyataannya, Jabartel tidak meletakkan jaringannya di dalam utilitas box.  Alasananya, tidak diberitahukan oleh Pemkot Depok ketika mengajukan perizinan pembangunan instalasi jaringan fiber optiknya.

Pantaua di lokusnya, dikerjakan oleh perusahaan rekanan, pemasangan jaringan dilakukan juga, dengan menggali tepi daripada badan Jalan  Margonda. Merusak asset kota, sudah pasti. Dan aktivitas ini menimbukan gangguan lalulitas yang mepersempit jalur jalan ketika pengerjaan oleh lubang galian dan tumpukan gundukan tanah yang berubah jadi kubangan lumpur ketika hujan.

“Saya dapat info bahwa kawasan di ruas jalan tempat proyek Jabartel ini belum ada utilitas box,” ujar Hanarso berdalih.

Numun masalah lainnya, pun, menggunakan utilitas box akan menimbulkan masalah reduksi bila bersama dengan jaringan listrik. Tapi, jaringan listrik pun belum ada masuk ke dalam utilitas box dan, ini masih belangsung lama sebab, jaringan kabel listrik PLN sudah kadung ditanam di dalam tanah yang sudah berada di bawah jalan Benton yang tak mungkin dipindahkan lagi.

Konon, yang membuat para-pihak enggan memakai utilitas bok sebab tidak terawat. Pantauan, gorongan itu dalam kondisi kotor sampah dan dipenuhi pasir dan tanah. Selain itu, kondisinya juga dipenuhi air yang tak ada bedanya dengan drainase box.

Gorongan air ini pun tidak tidak berfungsin maksimal lantaran tidak ada perawatan. Juga dipenuhi sampah dan tanah-pasir. Lubang masuk air ditepi jalan juga tak berfungsi lantaran lubang kasti trotoar tertutup kotoran atau sudah pecah. Di beberapa bagian lokasi, tutup ventilasi gorong yang berada di atas di bagian lantai troatar tak sedikit yang rusak atau hilang berganti dengan jalan akses yang dibeton padat ke pertokoan di sepangjang Jalan Margonda. Maka kondisi ini, bila hujan lama dan lebat, mengakibat daya serap air hujan masuk ke gorongan drainase minin sehingga menimbulkan banjir kenangan air hujan yang mencapai ketinggian 30 centimeter di jalanan.

 

Agresivitas Tirta Asasta Raih Pelanggan

Dijelaskan oleh Manajer Marketing sekaligus Juru Bicara PDAM BUMD Tirta Asasta, Imas Dyah Pittaloka, program prioritas PDAM di tahun 2019 ini yaitu pengembangan jaringan ke kawasan Margonda. Dimulai dari Jalan RA Kartini dari selatan, sampai ujung Jalan  Margonda ke Apartemen Melati di bagian utara. Hal ini dilakukan karena potensi bisnis dari pelanggan bisnis besar yaitu apartemen, mal, hotel, dan restaurant. diakuinya  instansi swasta di sini masih minim mekonsumsi air PDAM. Alasannya, pelayanan yang masih lemah lantaran jaringan penyaluran yang belum optimal.

“Untuk revitalisasi jaringan maka, dilakukan pemasangan pipa besar ukuran bervarisi mulai dari ukuran 50 milimeter di Jalan RA Kartini dan Jalan Margonda (di depan Balkot Depok), 30 milimeter di  Jalan Marganda (Kemiri Muka), dan 20 milimeter di Jalan Margonda (Pondok Cina).

“Pekerjaan ini selama enam bulan, mulai Januari sampai Juli 2019 ini. Kami tahu, pekerjaan ini menimbulkan ketidaknyamanan kepada masyarakat dari galian proyek penanaman pipa. Untuk itu kami mohon maaf,” ujar Imas, Senin (1/4/2019).

Menjawab, mengapa pemasangan pipa jaringan tidak di dalam utilitas box? “Soal itu bagian operasional yang tahu,” jawannya.

Berupaya konfirmasi kepada petinggi Tirta Asasta, Direktur Utama Muhammad Olik Abdul Holik, payah. Direktur Umum E E Sulaeman merespon. EE Sulaeman mengakui tidak mengetahui tahun soal proyek jaringan bernilai miliaran rupiah ini karena, tidak pernah dilibatkan walau hanya sekadar diinformasikan padanya. Sulaeman mefasilitasi dengan memanggil Manajer Teknik Tirta Asasta, Sudirman.

Sudirman pun menceritakan tentang proyek PDAM dengan nilai sekira Rp15 miliar ini. Secara teknis, hal yang menjadi pertimbangan utama proyek revitalisasi jaringan PDAM di kawasan Jalan  Margoda ialah visus ketergangguan aktivitas sitizen berlalu-lintas. Ini akibat dari adanya galian lubang untuk memasang pipa penyaluran air konsumsi.

“Ada pebahasan cara pemasangan pipa tersebut. Kita tahu sudah ada utilitas box di kawasan Jalan  Margonda maka sempat kita upayakan pemasangan dilakukan di situ ketika proses perizinan proyek ini. Masing-masing ke Kementerian PUPR, Kanwil PUPR Provinsi, dan Dinas PUPR Kota. Sebab, Jalan  Margonda itu punya tiga instansi itu yaitu, dari selatan, dari Simpang Jalan RA Kartini ke Simpang Jam itu milik Provinsi, dari Simpang Jam ke Simpang Ramanda milik Kota, dari Simpang Ramanda ke Simpang Pondok Cina milik Pusat, dan dari Simpang Pondok Cina ke Simpang Jalan Layang UI milik kota lagi. Tapi, sedangkan utilitas box itu asset dan dibangun oleh Pemkot Depok,” papar Sudirman, Senin (25/3/2019).

Diakuinya, Tirta Asasta sudah berkoordinasi dan meminta izin kepada Dinas PUPR untuk memasang pipa jaringan baru di dalam utilitas box. Sayangnnya, upaya ini tidak dikabulkan dalih  luasnya yang tidak mumpuni, hanya 1 meter x 50 centimeter sehinga tidak dapat menampung bersama dengan jaringan lain. Padahal, jaringan utiliti lain seperti untuk kelistrikan dan telekomunikasi belum memanfaatkannya.

Tindakan akhirnya, sebut Sudirman, Tirta Asasta harus meminta izin ke Kanwil  PUPR  Provinsi dan Kementerian PUPR supaya diizin pemasangan pipa di badan jalan dengan ‘merusak’ jalan atau kastin trotoar. Dengan syarat harus dirapikan seperti semula.

 

Payahnya koordinasikan antar Instansi Pebangunan

Bagian tempat untuk koordinasi dan sinergitas kepentingan instansi bisnis pembangunan tersebut adalah di Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah. Diakui Kabag Pembangunan Sekda Kota depok Nuraeni Widyatti sulit untuk mengatur pelbagai kepentingan insatasi itu. Masalahnya, bagian pembanguan tidak terlibat pada perencanaan sejak awal.

“Biasanya ketika sudah ada masalah dan gesekan kepentingan antar instansi tersebut baru berkoordinasi dengan bagian pembangunan. Untuk perencanaan kawasan Margonda ada di bapperda. Dan soal perizinan aktivitas pekerjaannya ada di dinas perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu-DPMPTSP, red). Kalau sudah ada masalah maka kemari,” jelas Nuraeni.

Dilanjutkannya, mengenai detail site plan  kawasan Margoda berada di bappeda. Utilitas box di kawasan Margonda belum maksimal karena pebangunannya belum mumpuni untuk menampung semua kepentingan jaringan. Hanya sebagian titik saja yang bisa dimanfaatka, itu pun hanya untuk jaringan telekomunikasi. Malah, umumnya mareka mendompleng di tiang milik PT Telkom dan PT PLN. Bila jaringan tersebut tidak digunakan lagi karena ada perbaikan jaringan, jarang yang melapas dan mengambil limbah kabel yang tak terpakai sehingga jadi permandangan semberaut.

Dan, sekarang, penataan jaringan telekomunikasi ini akan diintegrasikan dengan memanfaatkan utiliti yang dibangun oleh Jabartel. Jabartel ini berdasarkan izin yang diberikan—mantan—Gubernur Jawar Barat Ahmad Heryawan per Agustus 2018. Ini pun masih belum dapat diterima dan belum ada kesepakatan dari sebagian provider telekomunikasi yang ada.

Point perbicangan dengan Nuraeni tentang rumitnya penataan kawasan Margonda menggiring memorinya dengan merefleksi film ‘Beuty and the Beast’ dimana sangking ‘idaelnya’ establish gorong-gorong kota bawah tanah jalan di film tersebut sehingga bisa untuk tempat tinggal tokoh the Beast.

 

Opini Parodi-Satir Sitizen

Pembangunan kawasan Margonda dalam lima tahun (2012 – 2016) sudah berlaku sejak masa Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Wakilnya Muhammad Idris. Uang sebesar Rp79 miliar sudah lunas ludas. Hasilnya masih semberaut, padat, dan kumuh. Sekarang diera tahun 2016 – 2021 kewalikotaannya duet Muhammad Idris dengan Pradi Supriatna. ‘Mau dibawa kemana hubugan mareka’ tentang visi Margonda masa belakang nanti.

Disebutkan Maryono. Tokoh pemimpin pucuk Kota Depok dapat silih berganti sesuai dinamika politik. Namun, figur aparatur kota masih tetap sama, masih itu-itu saja sampai pensiun, mayoritasnya. Kota Depok tidak ada penataan yang berarti. Para aparatur ini berpindah tugas atau menjadi pejabat berputar di dinas-dinas yang ada saja. Kepala dinasnya berputar saling ganti pindah kedinasan sesama mareka dan digantikan oleh pejabat baru dari lingkungan kedinasan di Kota Depok juga. Sekarang, yang dibutuhkan ialah kemampuan pasangan politik kewalikotaan dari figure memimpin yang dapat memajerialkan aparatur pemerintah kota.

“Dimana letak keprofesionalitas mareka. Kemampuan mareka. Belum lagi kalau kita kritisi kualitas anggota Dewan (DPRD) yang tak mumpuni sebagai mitra eksekutif untuk mengawasi. Coba, bertemu dan berdiskusi anggota dewan dengan pejabat-pejabat dinas itu, bila terdesak jawabnya, oh, saya baru di sini, bayangkan.  Jawab meraka oh, ditanyakan saja kepada pejabat yang lama. Anehkan cara kerja kedinasan pemerintah seperti ini. Seperti kinerja warungan. Coba kamu sebagai wartawan, ada kah Pejabat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang juga mejabat sebagai sekretaris dinas. Red) yang mumpuni bisa menjawab pertanyaan kritis dari warga. Gak ada saya rasa,” sebutnya.

Oleh Nur Mahmudi Ismail, kawasan Margonda ini, sempat diimpikan “bersinar megah’ bak kawasan pedestrian dan destinasi wisata modern laiknya Orcard di Singapura. Hingga kini, kawasan Margonda masih saja ‘temaram’ bak etalase kota yang diabaikan. Gagal menjadi kawasan aman, nyaman, dan relijius. Padahal di kawasan ini banyak berdiam para mahasiswa dari pelbagai daerah negeri dari luar negeri yang harapkan menjadi pelanggan kawasan wisata malam. Juga pewisata warga DKI Jakarta. Tapi antiklimaks, visi jadi basi.

Belum lagi, nanti bila sudah selesai proyek pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Sukmajaya, Di Jalan Ir Juanda yang dekat dengan kawasan Margonda. Kampus universitas mahasiswa antar bangsa ini akan menampun sekitar 50 ribu mahasiswa ditambah tenaga pengajar dan administrasinya,  mulai dari sarjana, master, sampai doktoral. Visusi saja bagaimana estimasi pertumbuhan populasi demografi Kota Depok dua tahun lagi. Visuskan lagi, bagaimana wujud kawasan Margonda yang menjadi lokus keramaian ‘utama satu-satunya yang belum menemukan format mumpuninya.

Megelitik pendapat sederhana dari eorang sitizen yang bekerja sebagai juru parkir di kawasan Jalan Margond. “Ah, biasa saja gak usah dikeluhkanlah, biasa saja sudah dibangun lalu dibongkar lagi, sesuai keperluan proyek masing masing. Coba fikirkan, contohnya, kalau PDAM, PLN, dan Telkom pasang pipa di dalam gorong-gorong, itu yang ada kan, anggarannya lebih kecil. Tapi kalau gali-gali gitu kan, anggarannya besar, ngapain pusing, tinggal naikin aja harga biaya meteran meteran aja. Rakyat yang nanggung. Bilang rugi, habis perkara. Tinggal bilang penyesuaian.  Woles aja dah kita, rakyat mah,”satirnya miris.

Dia masghul dan apatis dengan kondisi pembangunan. “Sebenarnya kalau hasil penataan pembangunan kota seperti ini sih, ngapiai sekolah tinggi-tinggi dengan seabreg gelar sekolah berderet dan mentereng. Kalau cuman gini.  Itu ada orang pinter di universitas ternama itu di sini juga pada nggak berperan kayaknya,” ujarnya.  (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *