oleh

Pilpres Bukan Zero Sum Game

Jakarta, TribunAsia.com – Mengacu pada pemikiran Juan J Linz (1990), model pilpres yang kita anut saat ini sebenarnya merupakan zero sum election.

Namun, kita juga harus ingat bahwa pilpres bukanlah zero sum game karena presiden yang terpilih dalam pilpres tersebut bukanlah presiden kelompok pendukungnya saja. Namun, menjadi presiden seluruh masyarakat Indonesia.

Presiden terpilih, baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara maupun Pemerintahan, memiliki hak untuk memperluas basis koalisi pendukungnya agar apa yang menjadi agenda dan prioritasnya tidak mendapatkan penolakan di parlemen.  Bahkan, bila diperlukan, presiden dapat mengembangkan semacam partai presiden (the president’ party) (Davis & Nixon, 1994: 354). Hal itu tidak berarti bahwa dia harus membentuk partai politik baru.

Namun, lebih menyiratkan bahwa ia memiliki kewenangan untuk menyusun koalisi dengan partai-partai dan juga kelompok-kelompok kepentingan yang benar-benar loyal dan solid, yang dapat digunakannya mengawal dan mencapai agenda-agenda dan kebijakan politik prioritasnya.

(Davis & Nixon, 1994: 365) Para founding father NKRI secara implisit menegaskan kepada kita bahwa pilpres bukanlah zero sum game.

Terbukti, tidak ada satu pun regulasi di dalam Konstitusi Dasar kita (UUD 1945 hasil amendemen) yang melarang presiden terpilih untuk membangun koalisi dengan partai-partai yang pernah menjadi pengusung capres yang menjadi kompetitornya. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam UU yang mengatur sistem politik dan kepartaian kita.

Sejak pasca-Pilpres 2004 hingga 2014, para presiden terpilih juga memberikan contoh yang bagus dan positif demi menjaga kepentingan kita bersama sebagai bangsa.

Mereka pada umumnya cenderung mengakomodasi dan menarik para elite partai yang pernah menjadi kompetitornya untuk masuk dalam barisan koalisi pendukungnya.

Kecenderungan seperti itu juga tampaknya yang akan dilakukan kubu pemenang dalam Pilpres 2019 ini. Politik akomodasi dapat dijalankan presiden terpilih karena ia memiliki plebiscitary legitimacy.

Ini merupakan jenis legitimasi yang didapatkan langsung dari rakyat. Dasar legitimasi ini menyebabkan presiden terpilih berhak untuk memperluas basis koalisi parpol-parpol pendukungnya.

Di tengah kondisi polarisasi saat ini, langkah ini memang diperlukan agar presiden terpilih lebih mampu mengamankan agenda-agenda Kebangsaan dan Kenegaraan yang menjadi prioritasnya di pemerintahan mendatang. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *