oleh

Salah Satu Akar Permasalahan Konflik Agraria Tumpang Tindih HGU

Jakarta, TribunAsia.com – Munculnya surat dari Menko Perekonomian ini langkah mundur dan pembangkangan dari perintah presiden terkait penyelesaian konflik yang disampaikan dalam rapat terbatas pada Jum’at 3 mei lalu.

Alih-alih melaksanakan review izin sebagaimana amanat inpres 8/2018, belum ada satupun laporan publik terkait ini, yang muncul justru langkah mundur oleh pembantu-pembantu presiden.

“Salah satu akar masalah di konflik agraria adalah terkait tumpang tindih HGU perusahaan dan tanah warga. HGU perusahaan berasal dari tanah publik seharusnya bisa diakses sangat mudah oleh publik. Kalau informasi soal HGU yang berasal dari publik tidak bisa diakses artinya memang ATR/BPN perlu dievaluasi oleh presiden, dalam kondisi ini presiden perlu bersikap tegas untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan lingkungan hidup.

KPK punya catatan terhadap sektor sawit yang diklaim sebagai sektor strategis nasional ini. korporasi sawit punya catatan buruk terhadap kepatuhan pajak, bahkan pda 2014 saat ekspor meningkat pajak dari sektor sawit justru menurun. Klaim bahwa terkait dengan petani kecil mudah sekali dipatahkan, mengingat komoditas ini sangat tergantung korporasi besar, penentuan harga hingga sebagian besar proses produksi dan ekonomi bukan di tangan petani, bahkan pengelolaan dana perkebunan sawit justru juga kembali pada korporasi.

Kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat malah dialihkan untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel, yang didominasi penggunaannya oleh lima korporasi sawit berskala besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, Darmex Agro Group, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC) (KPK 2017)

 

Upaya-upaya seperti ini akan berakibat pada :

(1) meningkatnya konflik dengan perkebunan, akibat tidak jelasnya data, angka tertinggi luasan konflik berada pada sektor perkebunan.

(2) mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang cenderung koruptif, sebab menghambat singkronisasi data antar kementerian , mengingat perbedaan data yang cukup signifikan antara BPN dan kementan.

(3) menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah Agung sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik berdasarkan putusan bernomor register 121 K/TUN/2017.

(4) meningkatkan ancaman bencana ekologis dan kerusakan lingkungan, faktanya dalam catatan WALHI, setidaknya izin HGU  seluas 1.859.932,50 ha (didominasi HGU sawit), berada di kawasan KHG (kesatuan hidrologis gambut). pada rentang waktu 2017-2018 terjadi peningkatan hotspot di ekosistem gambut, dari 346 menjadi 3.427 hotspot. indikasi kebakaran hutan yang meningkat dalam periode terakhir didominasi pada kawasan izin konsesi.

 

Salam

Wahyu A. Perdana

Manajer Kampanye Pangan, Air & Ekosistem Esensial

Eksekutif Nasional WALHI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *