oleh

Ramadhan ; Tranformasi Kekuasaan

Jakarta, TribunAsia.com – Kedatangan bulan puasa kali ini membersitkan makna khusus selepas bangsa Indonesia menjalani pesta demokrasi yang memecah, yang menandai retakan dalam imaji sejarah bangsa.

Dalam tradisi Islam, ibadah puasa adalah tanda kemenangan; diwajibkan setelah pertempuran Badar, saat pasukan kecil dengan komitmen kebenaran dan keadilan bisa mengalahkan pasukan besar dengan jiwa penindasan dan keangkuhan. Puasa sebagai tanda kemenangan juga mewarnai sejarah bangsa.

Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tanda kemenangan atas penjajahan diproklamasikan pada bulan puasa. Berbeda dengan imaji puasa di awal kemerdekaan yang memijarkan harapan, bulan puasa tahun ini membiaskan imaji kegalauan.

Politik yang mestinya menjadi katalis bagi integrasi sosial, dengan mentransendensikan warga dari irasionalitas komunalisme ke rasionalitas publik, malah menjadi sumber disintegrasi dan irasionalitas.

Sepanjang masa kampanye pemihan umum, nilai-nilai etika agama dan Pancasila berulang kali ‘dibunuh’ serangkaian kampanye hitam. Setelah 15 tahun reformasi digulirkan, politik menjadi berisik sebagai ‘ujaran kebohongan dan kebencian’ di sepanjang gonta-ganti peraturan dan prosedural dalam skala masif.

Sebegitu jauh, belum ada tanda bahwa pelbagai perubahan itu kian mendekatkan bangsa ke jalur kemenangan. Berbagai perubahan yang terjadi tidak membawa transformasi dalam watak kekuasaan.  Watak elite politik secara umum masih tetap bersifat NARSISTIK; Lebih melayani kepentingan sendiri dan kelompoknya ketimbang kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Faktor pemimpin memang selalu memainkan peran penting dalam transformasi watak kekuasaan. Di masa krisis, pemimpin harus bisa mengatasi kelemahan institusional lewat kekuatan personal.

Pemimpin harus menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme, dengan mengorbarkan tekad, kehendak, dan tindakan bersama, melalui keteladanan yang memberi inspirasi kepada rakyatnya untuk meraih kemuliaan hidup lewat kesediaan bergotong-royong merealisasikan kebajikan bersama. Yang diperlukan memang pemimpin kuat yang berani mengambil keputusan yang sulit.

Namun, tidaklah berarti bahwa kita harus memalingkan imaji kita kembali ke kepemimpinan yang bersifat represif. Yang diperlukan ialah pemimpin transformatif yang mengandalkan kekuatannya pada keteguhan menjalankan hukum dan etika kekuasaan.

Gerak lurus keteguhan kememimpinan dalam mengemban nomokrasi (rule of law) tidak hanya bergantung pada kualis kudanya, tetapi juga kekuatan pelananya.  Rekayasa pelana institusional harus dirancang secara ketat untuk memastikan agar kuda bisa bergerak terus di jalan yang benar.

Prinsip-prinsip pemilu yang mudah (simple) dan murah, rekrutmen kepemimpinan yang lebih menekankan daya otoritatif ketimbang daya beli, penyelenggaraan pemerintahan yang melayani publik secara transparan dan akuntabel, harus diinkorporasikan ke dalam desain institusi politik. Dalam buku Buku Why Nations Fail (2012),

Daron Acemoglu dan James A Robinson menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan, betapa pentingnya rancangan institusi politik dalam membentuk perekonomian, perilaku kolektif (budaya) dan watak kekuasaan, yang pada gilirannya menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa. Namun, betapa pun kuatnya pelana kendali yang kita siapkan, tidak ada jaminan pemimpin dapat mengemban tugasanya secara benar.

Banyak di antara krisis dan kesulitan yang kita hadapi menyembunyikan krisis spiritual yang dalam. Kita menghadapi ancaman krisis lingkungan, ketika bumi tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang suci, tetapi sekadar ‘sumber daya’ untuk dieksploitasi.

Agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk itu, selain menyiapkan pelana yang kuat, kita memerlukan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas-asih.

Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Armstrong dalam The Great Transformation (2006), persoalan agama bukan soal apa yang kita percaya, melainkan apa yang kita perbuat.

Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas, bahwa satu-satunya cara untuk meraih kasih ‘Yang di Langit’ adalah dengan cara mengasihi ‘apa-apa yang ada di bumi’.

Kuasa dan agama harus ditransformasikan dari alat perampasan dan kekerasan menjadi wahana belajar melayani dan mengasihi.

Ali bin Abi Thalib mengatakan, “Rakyat tidaklah akan menjadi baik kecuali penguasanya juga baik.  Pun penguasa tidak akan baik kecuali dengan kelurusan rakyat.

Maka, jika rakyat menunaikan kepada penguasa haknya, dan penguasa menunaikan kepada rakyat hak mereka, maka akan kuatlah kebenaran di antara mereka, dan berdiri tegak prinsip-prinsip agama dan rambu-rambu keadilan.” Pelatihan puasa semoga menjadi momen restorasi mental menuju transformasi kuasa.

Sekiranya semua warga mampu berpuasa sungguhan, gumpalan lemak yang berlebih di satu kelompok bisa disalurkan menjadi energi hidup bagi kelompok lain, tidak menjadi kolesterol keserakahan yang memicu kelumpuhan sosial. Seperti dedaunan yang jatuh di musim gugur bisa memupuk rerumputan di bawah dan seketarnya.

Sesekali kita pun perlu meranggas; Membiarkan keakuan terbakar, tersungkur sujud; Menginsafi Kefanaan yang menerbitkan hasrat untuk berbagi, membuka diri penuh cinta untuk yang lain. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *