oleh

BPK dan KPK Perlu Usut Kelengkapan Aset Sitaan dari First Travel

Depok, TribunAsia.com – Riesky Rahmadiansyah,  kuasa hukum masyarakat dari jamaah umrah yang tergabung dalam  Perkumpulan Agen dan Jamaah Korban First Travel (Pajak-FT) dikasus PT First Travel mesinyalir  hal yang mencurigakan pada keutuhan daftar sitaan asset milik FT dan milik tiga mantan petinggi FT yaitu Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan yang divonis untuk negara.

Dia berpendapat, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah dapat untuk mengaudit asset sitaan ini di kepolisian dan kejaksaan kemudian,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat pada sinyalir terjadi penggelapan dan manipulasi asset tersebut.

banner 336x280

“Saya dapat bocoran bahwa banyak dari asset yang hilang seperti mobil dan rumah, serta perusahaan lain milik Andika. Apalagi, asset printilan yang mungil-mungil (perhiasan) emas, berlian yang punya harga mahal. Walaupun mungil tapi satuannya bisa berharga Rp17 juta. Kalau ada 20 biji sudah berapa harganya. Kemarin ada kejadian yang lucu, saya menemukan lagi mobil milik FT atau Andika melintas di jalanan,” sebut Riesky ketika dikonfirmasi.

Diakui Riesky, dia tanpa  sengaja dalam dua kesempaatan menjumpai dan mevideokan sekilas dua mobil mewah milik FT melintas dijalanan di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yaitu mobil Pajero Sport  warna putih dengan nomor polisi F 1111 PT dan Mercedes Benz E250 Coupe bernomor polisi F 9 MA. Disinyalirnya, pemegang asset mobil FT ini berdomisili di kawasan Pejaten.

Baca Juga : Berlarut Silang Sengketa Kasus First Travel di PN Kota Depok

Hal lain yang menimbulkan kecurigaan ialah, dari diskusi Riesky dengan kuasa hukum  Andika Surachman secara probono yaitu Irwan dan Agung,  kekhawatiran pada sebuah perusahaan milik Andika yakni PT Interkultur yang kenyataannya sudah beralih kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Andika. Sudah diteksi bahwa orang tersebut bukan dari  pihak FT dan bukan dari keluarga Andika.

“Ini yang mekhawatirkan. Atas nama siapa? Hal ini perlu penyelidikan. Waktu saya konfirmasi kepada Andika, kaget dia.  Perusahaan ini juga bergerak di bidang travel umrah. Maka bila assetnya bisa dikembalikan kepada jamaah dapat kita gunakan untuk keberangkatan. Ternyata juga asset PT tersbut sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Tambah pusing kita,” sebut Riesky.

Dan, soal Restauran Nusa Dua milik Andika di Inggris. “Keanehan lain, dijelaskan diputusan majelis hakim bahwa pengelolaan Restauran Nusa Dua di Inggris diberikan kepada kepada Bapak Doktor  Heri Jerman (Jaksa di Kejaksaan Agung) dan Bapak Kombes Dwi Irianto. Iya, Heri Jerman termasuk jaksa penuntut umum First Travel. Ini saya bingung. Coba deh awak media konfirmasi soal ini. Apakah boleh diberikan kepada pribadi,” sebutnya heran.

Sebutnya, soal perusahaan PT Interkultus diselesaikan dan dialihkan ditingkat kepolisian dan kejaksaan. Menyitir pernyataan Kepala Kejari Kota Depok bahwa semua asset bergerak dan tak bergerak milik FT ada yang dalam penguasaan pinjam-pakai pihak lain, maka Riesky meminta dibuka daftar mengenai barang-barang yang berstatus pinjam-pakai tersebut.

Selain itu, Risky juga sudah mekonfirmasi kepada Kiki Hasibuan tentang perhiasan dan pakaian  dimilikiya yang berharga mahal yang sekarang raib.

Baca Juga : Sidang Aset Sitaan, Jamaah Firts Travel Kecewa Kajari Depok Inkar Janji

“Jangan-jangan Interkultur selama ini sudah punya benefit. Nah kami minta nih, mana barang-barang yang pinjam-pakai, kasih lihat dong ke kita. Mana buktinya. Kalau gitu boleh dong tukang gorengan minta pinjam pakai motor di kejaksaan. Dari jawaban Andika, Annis, dan Kiki terhadap gugatan dari Pajak-FT ada 97 helai pakaiannya milik di rumahnya sudah tidak ada. Pakaian milik (mareka) adalah branded berharga malah,” ujar Riesky masghul.

Riesky mesinyalir,  mengenai vonis asset disita untuk negara adalah bagian cara untuk menghilang jejak manipulasi ini.

“Ini bagian dari korupsi. BKP perlu turun tangan dan merekomendasikan penyitaan ini cacat hukum, penuh dengan intrik, bukan wajar tanpa penguaculian. Saya rasa KPK bisa masuk dalam kasus ini,” paparnya.

Risky juga menduga ada pembentukan image tentang kesukaan jalan-jalan ketiga bos FT. Ini adalah bagian dari penyesatan publik oleh aparat hukum. Sudah dikonfirmasi kepada beberapa orang yang tekait pelisiran Andika, Annisa, dan Kiki yang memakai sarana first class adalah bonus dari agen perjalan sebab telah memesan tiket pesawat puluha ribu jumlahnya sehingga wajar mendapat benefit tersebut.

“Pihak pengacara Andika dibidang PK di MA, Boris Tampubolon menyatakan kepada kami ada sebuah bank yang belum memberika informasi mengenai rekening Andika. Pokoknya bank negara, bank plat merah-lah. Boris ada rencana akan melakukan pelaporan polisi pada hal rekening ini. Itu ranahnya mareka. Dan kami kuasa hukum dari kasus perdata, pidana pelbagai pihak sering berdiskusi sebab ini ialah gawean bersama untuk kepentingan semua jamah,” urai Riesky.

Hal lain, Pajak-FT punya 26 ribu koper keberangkatan umrah milik FT di sebuah di Kota Depok yang sudah diproduksi dengan nama-nama dari jamaah umrah. Asumsinya bila FT ingin menipu dan tidak ingin memberangkatkan jamaah untuk apa membuat koper seharga per buah rata-rata Rp500 ribu.  Hal ini seperti ada pihak-pihak yang ingin mempailitkan FT dan secepatnya ingin menggiring menjadi kasus pidana.

Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan ini sudah mendekam di Rumah Tahanan (rutan) Kota Depok setelah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN)  Kota depok pada Mai 2018 masing-masing selama 20 tahun, 18 tahun, dan 15 tahun. Pada vonis majelis hakim tersebut dikenai denda uang Andika selaku direktur utama dan istrinya, Annisa selaku direkur  masing-masing Rp18 miliar dan Kiki—adiknya Annisa—selaku direktur keuangan Rp15 miliar.

Karena perbuatan mereka, sebanyak lebih dari 60.000 orang calon jemaah tidak diberangkatkan umrah dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 905,33 miliar. Para calon jemaah tersebut telah membayar lunas biaya perjalanan umrah promo yang dibanderol dengan harga Rp 14,3 juta. Besaran tersebut jauh di bawah harga umrah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni sekitar Rp 21 juta. (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *