oleh

Ahli Perpajakan Sarankan Undang-Undang Pajak di Uji ke MK dalam Perkara Transaksi Faktur Pajak

Jakarta, TribunAsia.com – Ahli Perpajakan dihadirkan untuk menjelaskan perkara transaksi faktur pajak fiktif dengan delik ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b tentang undang-undang perpajakan.

Tito Hananta Kusuma, SH MM mengatakan, dalam perkara yang melibatkan Terdakwa Bambang Sukamto dalam perkara pajak baik kealpaan dan kesengajaan dapat merugikan pendapatan negara. Maka dari hal tersebut, dikatakan dia kerugian atas tindakan perkara pajak belum diatur secara detail.

banner 336x280

“Kealpaan dipasal 39 dan kesengajaan pasal 39. Istilah dipakai adalah kerugian pada negara yang istilahnya kerugian pada pendapatan negara. Auditor dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kerugian pada pendapatan negara belum diatur secara detail,” terang ahli, Kamis (2/5/2019).

Namun, Gede Ariawan selaku Ketua Majelis Hakim PN Jaktim turut menyampaikan kepada Ahli Perpajakan perihal undang-undang yang diterapkan atau didakwakan kepada Bambang Sukamto.

“Artinya antara undang-undang yang diterapkan dalam konteks kasus yang diterapkan atau yang didakwakan. Apakah kedua-duanya undang-undang yang diterapkan,” kata Gede.

Saat itu, Ahli mengatakan permasalahan pajak yang menyeret berbagai Perusahaan tentang transaksi faktur pajak fiktif dapat dikenakan undang-undang pajak.

“Hanya dipajak ini yang dikenakan undang-undang pajak. Deliknya delik kesengajaan karena kealpaan karena kelalaian. Peraturan pajak itu offline kalau pelakunya bukan orang pajak, maka dikatakan itu alpa,” ujar ahli.

Dalam perkara yang menyangkut Bambang Sukamto, persoalan tersebut dianggap unik, karena dia memandang dari literatur yang dipelajari dan dipadukan dalam kasus yang berjalan di PN Jaktim dengan cara menggunakan PT yang berbeda.

“Jadi dari literatur yang saya baca unik sekali tentang persoalan pajak, kalau orang itu melanggar peraturan pajak mudah sekali. Karena pajak PT A ada digunakan pada PT B, memang faktur pajak asli tapi digunakan di PT lain ,” beber dia kembali.

Menurut dia, dalam transaksi faktur pajak fiktif dokumen tersebut dapat dilacak melalui transaksi di Bank. Ahli turut menambahkan, lembaga yang berwenang untuk mengaudit pajak diantaranya BPK.

“Harus ada dokumen transaksinya. Klo bisa bisa pada kategori yang lain karena orang pajak bisa cek di Bank. Nah memang yang seperti saya sampaikan ke majelis lembaga mana yang mempunyai audit. Disini tidak dijelaskan tetapi yang mengalir pajak,” imbuh ahli.

Ketika itu Daniel Setiawan, SH juga meminta penjelasan dari Ahli Pajak yang dihadirkan diruang sidang tentang kerugian negara dari faktur pajak Perusahaan yang diketahui telah lama tidak melakukan kegiatan akan tetapi dimanfaatkan oleh Perusahaan lain.

Disamping itu, Kuasa Hukum Bambang Sukamto kembali mempertanyakan kepada Ahli Pajak tentang waktu kerugian negara dalam transaksi faktur pajak fiktif.

“Pada waktu dibuat faktur pajak itu sudah masuk unsur kerugian negara. Kapan timbul kerugian negara pada saat dibuat atau dikreditkan,” tandasnya.

Bahkan, kasus tersebut dinilai abu-abu oleh Ahli Pajak dan dia menyarankan dalam pasal pajak itu menurut dia perlu dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau Dirjen mau menghitung dia punya mekanisme tersendiri, tapi menurut saya ini masih abu-abu saya katakan lagi sebaiknya di uji ke MK. Didalam undang-undang pajak sendiri kalau dia tidak tahu, dia dikatakan alpa tapi kalau dia tahu dia keterlibatan,” jelas Tito Hananta Kusuma.

Sementara, Tri Wahyu SH bertindak sebagai JPU dalam perkara pidana khusus itu meminta pendapat Ahli Pajak dan kasus hukum yang menyeret Bambang Sukamto dalam pelaporan pajak SPT. Ia kembali mengharapkan keterangan Ahli memandang kasus transaksi faktur pajak fiktif masuk kedalam unsur sengaja ataupun lalai.

“Dari serangkaian perbuatan pelaku dia juga melaporkan SPT menurut pendapat ahli apakah itu kesengajaan atau kelalaian. Jadi perbuatan pelaku ini cenderung kemna dilihat dari sisi mana,” ungkap Tri. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *