oleh

Peringati Mayday Buruh Orasi di Depan Air Mancur Patung Kuda

Jakarta, TribunAsia.com – Peringati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada pada Rabu tanggal 1 May 2019 seluruh elemen buruh padati jalan utama di depan Patung Kuda disepanjang Medan Merdeka, Jakarta. Kedatangan ribuan massa aksi dari berbagai wilayah di Jabodetabek menggelar orasi dan tuntutan terkait kesejahteraan anggota buruh.

Buruh berharap, pemerintah segera mencabut PP 78 Tahun 2015 yang mengatur tentang upah atau penghasilan buruh. Kata Nining diatas mobil komando menilai kebijakan sistem kontrak (outsourcing) tidak memiliki kepastian status pada buruh.

banner 336x280

“Kita tahu kebijakan yang dikeluarkan TDK  punya kepastian kerja krna ada kebijakan sistem kontrak dan outsourcing. Rakyat menginginkan cabut PP 78 kita butuh penegakan hukum, kita tidak ingin buruh turun kejalan seolah rusuh dan ingin menurunkan rezim ini,” tegas orator wanita ditengah-tengah massa buruh, Rabu (1/5/2019).

Kembali ditegaskan, buruh tidak akan tunduk dan patuh terhadap pemerintah karena menurutnya rezim Jokowi-JK selama ini tidak berpihak terhadap rakyat. Terlebih, dia mengkritisi pemerintah atas pembangunan jalan tol yang dinikmati hasilnya oleh kalangan pemodal.

“Kita tidak akan patuh dan tunduk yang tidak berpihak kepada rakyat. Jalan tol dibangun siapa yang menikmati kaum pemodal dan kapitalis. Tidak hanya di perusahaan, pertanian, buruhnya outsourcing itu tugas kita bagaimana membangun persatuan,” kata dia lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) mengapresiasi aksi buruh yang di laksanakan di Jakarta tersebut. Tiwi mengatakan, pelanggaran hukum tentang perburuhan harus ditindak tegas dan meminta aparat penegak hukum untuk berkomitmen tentang perkara pidana yang mana korbannya adalah bagian dari buruh.

“Kami apresiasi kawan-kawan buruh sampai sore ini menyampaikan aspirasi didepan patung kuda, karena tadi kita dihadang di Hotel Indonesia (bundaran HI) menembus aparat keamanan. Kami secara tegas menyampaikan kami meminta komitmen tegas terkait perburuhan. Pidana tetap pidana polisi harus menindak tegas,” tegas anggota LBH Jakarta disela-sela aksi Mayday.

Kemudian, dia juga sepakat menolak PP 78 yang ditentang oleh berbagai organisasi buruh di Indonesia. Selain itu, dia menambahkan dari permasalahan hukum yang berkaitan dengan buruh. Tiwi turut menyampaikan, dirinya mendapat pengalaman dan pelajaran bernilai selama mendampingi elemen buruh.

“Kami menolak PP 78, LBHI dan LBHJakarta mengapresiassi kami justru belajar dari teman-teman. Hidup buruh, hidup buruh hidup buruh… ,” ujarnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *