oleh

Pemerhati Perburuhan Ungkap Fakta Pelanggan Hukum dan HAM yang Terjadi di PT Freeport Indonesia

Jakarta, TribunAsia.com

1. Merumahkan/mencutikan Pekerja (Furlough)

1.Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017, PTFI mengeluarkan keputusan sepihak tanpa melalui perundingan terlebih dahulu dengan serikat pekerja atau wakil pekerja untuk program furlough/merumahkan pekerja ke tempat asalnya.

2.Bahwa Manajemen PTFI dalam membuat keputusan dan melaksanakan program furlough tidak disertai dengan ukuran atau indikator pekerja yang bisa terkena kebijakan tersebut.

3.Bahwa manajemen PTFI beralasan furlough merupakan kebijakan strategis yang tidak perlu dirundingkan dengan para pekerja maupun serikat pekerja.

4.Perusahaan tidak membuktikan bentuk kerugian sebagai dasar untuk melakukan efisiensi atau pengambilan kebijakan Furlough.

5.Bahwa kebijakan furlough tidak disertai dengan kejelasan atau informasi soal berapa lama akan kembali bekerja.

6.Bahwa, oleh karenanya, sehubungan dengan poin 5 diatas, tindakan merumahkan diduga kuat merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terselubung, sebelum adanya PHK yang sebenarnya karena tidak ada jaminan kepastian kembali bekerja.

7.Bahwa perusahaan melakukan perekrutan pekerja, beberapa bulan setelah kebijakan efisiensi. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tetap memerlukan pekerja.

8.Banyak dari Pekerja yang dikenakan Furlough adalah aktivis atau pengurus Serikat Pekerja di PT FI. Hal ini bisa dilihat sebagai Union Busting, pemberanggusan organisasi (menghalang-halangi) serikat pekerja.

9.Bahwa sampai dengan saat ini, permintaan berunding oleh Serikat Pekerja PTFI mengenai “Furlough/Merumahkan” ditolak oleh perusahaan PT Freeport Indonesia, terhitung permintaan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali  pada tanggal 20 Februari 2017 dengan Nomor Surat : ADV.015/PUK SPKEP SPSI PTFI/II/2017, 11 Maret 2017 dengan Nomor Surat :  ADV/025/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017, dan pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor Surat : ADV/027/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017.

Pada intinya PTFI tidak ingin melakukan dan menolak perundingan, PTFI hanya ingin melakukan dialog tanpa ada kesepakatan terkait update status kondisi perusahaan maupun permasalahan ketenagakerjaan.

10.Bahwa jika ditelaah lebih mendalam maka dasar furlough/merumahkan Pekerja yang digunakan sebagai dasar oleh Managemen PTFI adalah SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 dan SE‑05/M/BW/1998. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah “mengapa perusahaan tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang terdapat didalam SE itu sendiri?, dimana pilihan merumahkan pekerja tidak dilakukan secara bergilir”.

Disisi lain kedua SE tersebut memiliki dua persamaan yang sangat mendasar dimana keduanya menyebutkan bahwa dalam pemilihan upaya-upaya efisiensi diharuskan untuk berunding terlebih dahulu antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja atau Perwakilan Pekerja. Atau dengan kata lain keputusan yang diambil tidak boleh sepihak karena berunding berarti berdiskusi untuk menghasilkan kata sepakat bukan dengar pendapat atau hanya menerima masukan dari satu sisi saja.

11.Bahwa perlu diketahui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau PKB/PHI 2015-2017 tidak mengatur atau menjelaskan secara terang apa yang dimaksud mengenai furlough. Dan furlough tersebut sudah melanggar ketentuan Perundang-undangan dan PKB yang ada.

12.Bahwa jika dikaitan dengan Kontrak Karya 1991periode ke 2

 

  1. Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS)
  • Bahwa PPHKS didasarkan kepada kebijakan efisiensi biaya oleh PT Freeport Indonesia akibat dari disahkannya PP No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara.
  • Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tanggal 13 Maret 2017 dalam Interoffice Memorandum Manajemen PTFI telah dilakukan Penawaran PPHKS bagi Pekerja Level 1-6 atau bisa juga disebut dengan Pekerja Pratama yang sedang menjalankan program Furlough dengan pernyataan tidak ada program dan lebih memastikan untuk kesejahteraan para pekerja kedepannya. Lebih jauh, pihak Manajemen PTFI dalam pelaksanaan program ini tidak mau merundingkan dengan serikat pekerja/serikat buruh guna mencapai kesepakatan.
  • Bahwa PTFI melakukan pemaksaan dengan menawarkan secara berkala dan terus menerus yang mendesak para pekerja PTFI untuk mengikuti PPHKS, hal ini bertentangan dengan prinsip sukarela, dimana seharusnya ditawarkan dalam pelaksanaan PPHKS, atas dasar keinginan para pekerja itu sendiri.
  • Bahwa ancaman PT FI , bisa dilihat dalam Interoffice Memorandum Manajement PTFI, pada 23 April 2017, terkait dengan PPHKS dinyatakan “Perusahaan tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para pekerja yang sedang menjalani program furlough, kami terus menganjurkan para pekerja yang terkena program furlough untuk mempertimbangkan dengan seksama dan berpartisipasi dalam PPHKS”
  • Bahwa didasarkan dengan fakta yang terjadi diatas, PT Freeport Indonesia telah terbukti secara nyata tidak melakukan dengan sungguh-sungguh upaya minimalisasi pengurangan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45 PKB XIX PTFI tentang Pemutusan Hubungan Kerja, “Perusahaan dan PUK SPKEP SPSI PTFI sepakat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sedapat mungkin harus dicegah apabila PHK tidak dapat dielakan maka untuk ketentraman dan kepastian kerja bagi pekerja kedua belah pihak sepakat bahwa tata cara PHK diatur dalam pasal-pasal berikut ini…”
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat adanya tindakan perusahaan yang sewenang-wenang berupa pemaksaan terhadap para pekerja untuk mengikuti PPHKS agar terhindar dari Perselisihan Hubungan Industrial antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dan terbukti PTFI memiliki itikad tidak baik untuk memperkejakan kembali pekerja-pekerjanya yang sedang dilanda perasaan tertekan atas tidak ada jaminan yang pasti untuk dapat bekerja secara normal dengan bukti saat ini ratusan pekerjanya diajukan untuk pemutusan kerja normal melalui jalur hukum dengan alasan efesiensi.

 

III. Unjuk Rasa yang berujung PHK sepihak

  • Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bahwa pada Pasal 25 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan juga “ Setiap Orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  • Bahwa pada tanggal 12 April 2017, ribuan pekerja PT Freeort Indonesia turun ke Timika secara bertahap dan spontan karena dilanda keresahan akibat program Furlough dan sebagian dari pekerja yang turun juga dikarenakan bertepatan dengan hari liburnya serta para pekerja yang tidak puas dengan sikap PT FI yang menyatakan menolak perundingan atas penghentian program Furlough antara Manajemen PT Freeport Indonesia dengan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia.
  • Bahwa berdasarkan ketentuan isi pasal diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, aksi spontanitas yang dilakukan oleh para pekerja PT Freeport Indonesia tergolong sebagai aksi untuk penyampaian aspirasi para pekerja dikarenakan adanya tindakan pelanggaran yang mencederai dan direnggut secara paksa hak-hak asasi para pekerja.

 

  1. Fakta mengenai MOGOK KERJA yang berujung PHK sepihak
  • Bahwa ketentuan mengenai hak bagi para pekerja untuk melakukan Mogok Kerja tertuang pada Pasal 137 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Mogok Kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat butuh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”
  • Bahwa gagalnya perundingan yang dimaksud dapat merujuk kepada Pasal 4 KEPMEN No. 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah yang menyatakan “Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.
  • Bahwa didalam pasal 137,138,139, 140 dan 142 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur pula mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan Mogok Kerja untuk dikatakan sah menurut hukum.
  • Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia sudah tergolong kepada aksi mogok kerja yang memenuhi syarat diatas, dan untuk itu sah menurut hukum, hal tersebut terlihat dari :

1.Serikat Pekerja PTFI sudah menyurati sebanyak tiga kali terhitung mulai dari bulan Februari tentang ajakan perundingan mengenai kebijakan furlough yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi perusahaan tidak pernah menanggapi perundingan tersebut dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis yang tidak memerlukan perundingan–sebagaimana disebutkan diatas, pada bagian I. Furlough, PT FI tidak pernah membuktikan apa yang dimaksud dengan Kebijakan Strategis? Tidak bisa membuktikan secara riil (dalam hitungan angka) bentuk kerugiannya.

2.Pemberitahuan mengenai Mogok Kerja sudah dilakukan terhitung dari 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan, Serikat pekerja PTFI sudah

  1. a) Menyurati manajemen PTFI dengan memuat waktu dan tempat mogok kerja dilakukan
  2. b) Beserta alasan dan sebab mogok kerja dilaksanakan
  3. c) Serta sudah ditanda tangani ketua dan sekretaris sebagai penanggung jawab mogok kerja yang akan dilaksanakan

 

3.Bahwa Syarat diatas, unsur a-c, sudah sesuai dengan pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat mengenai syarat-syarat sah Mogok Kerja yang antara lain diwajibkan untuk : 1) Memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok kerja; 2) Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab melakukan mogok kerja dan tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

  • Bahwa atas prosedur tersebut, PT FI hanya bersikeras bahwa Kebijakan Strategis mereka tidak bisa dirundingkan.
  • Bahwa selama dilaksanakannya mogok kerja, perusahaan menindak dengan memutus hubungan kerja secara sepihak kepada para pekerja yang ikut berpartisipasi dalam mogok kerja karena dianggap mangkir selama 5 (lima) hari dan tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang perusahaan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  • Bahwa dinas ketenagakerjaan telah melakukan kajian/telaahnya dan memberikan penjelasannya mogoknya para pekerja sudah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.( Nmr : 560/1271 perihal penjelasan penanganan Kasus PT Freeport Indonesia tanggal 12 September 2018 ).

 

  1. Fakta mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soial Nasional adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  • Bahwa sejak terjadinya Mogok kerja pada tanggal 1 MEI 2017 yang dikategorikan mangkir oleh perusahaan, PTFI melakukan pelanggaran dengan langsung menon-aktifkan akses kepersetaan BPJS dan menutup semua akun rekening bank yang dimiliki para pekerja
  • Bahwa perlu diketahui permasalahan penon-aktifan peserta BPJS kesehatan berawal dengan ditemukannya permasalahan Ama Nurjaman Houbrouw pada tanggal 24 Mei 2017 terdapat kendala dalam rangka penggunanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dipergunakan oleh istri Sdr. Ama Nurjaman dengan No. Kartu BPJS 001584791223. Namun, keesokan harinya yaitu pada Tanggal 25  Mei 2017 Pihak Rumah Sakit mengkomfirmasi bahwa status kepersetaan JKN a.n Sdr Ama Nurjaman tidak aktif karena telah terjadi penon-aktifan oleh PT Freeport Indonesia melalui Aplikasi E-Dabu pada tanggal 24 Mei 2017.
  • Bahwa setelah dicermati lebih jauh Sdr. Ama Nurjaman telah tidak aktif sebagai Pekerja PT Freeport Indonesia sejak tanggal 8 Mei 2017 akibat PHK secara ilegal yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
  • Pada tanggal 19 Juli 2017, DJSN bersama sama dengan perwakilan perusahaan, perwakilan BPJS, Disnaker dan perwakilan para pekerja mengadakan pertemuan terkait permasalahan BPJS yang dialami para pekerja.
  • Tanggal 31 Agustus 2017, DJSN mengeluarkan surat perihal pengaktifan pelayanan JKN untuk PPU dari PTFI kepada Direktur Utama BPJS
  • Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika terkait permasalahan BPJS diperkirakan ada sekitar 4.200 orang peserta BPJS dari pekerja PTFI yang dianggap mangkir karena mogok kerja dan sekitar 4.000 orang Kontraktor PTFI yang di PHK kemungkinan Kartu BPJS kesehatanya sudah tidak aktif.
  • Bahwa dikarenakan terjadi pemblokiran akses layanan kesehatan terdapat 40-an orang meninggal dunia yang mana hal ini telah merugikan dan menimbulkan penderitaan yang mendalam serta adanya tindakan pelanggaran hak atas jaminan kesehatan para pekerja.
  • Berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan, bahwa pekerja sudah tidak bisa mengakses BPJS kesehatan sejak dikeluarkannya keputusan PHK bagi para pekerja yag melakukan mogok kerja. Sekalipun para pekerja yang melakukan mogok kerja di PHK secara sepihak terhitung semenjak keluarnya keputusan PHK tersebut. Para pekerja sudah seharusnya tetap mendapatkan hak mereka terutama hak atas jaminan kesehatan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan seperti yang tertuang sesuai pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan:

“Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja”.

  • Berdasarkan ketentuan isi pasal diatas, BPJS yang memiliki fungsi mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial seharusnya tidak secara spontan menon-aktifkan akses kesehatan para pekerja. dikarenakan secara prosedural. jaminan kesehatan para pekerja masih dapat di akses.

 

  1. Fakta mengenai Kejahatan dan Pelanggaran tanpa hukum
  • Bahwa dalam undang – undang ketenagakerjaan Tindak Pidana atas Pasal 143 jo 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 143 (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
  • Pasal 28 UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berbunyi:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan serikat pekerja/buruh dengan cara:

  1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja buruh;
  3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat butuh.

Pasal 43 UURI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

(1)   Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2)   Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

  • Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan atau Pelanggaran tanpa hukum adalah telah adanya pengaduan dan laporan dari perwakilan Pekerja, Keluarganya dan Serikat, terhadap beberapa Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelanggaran  penyelisihan hak-hak asasi para pekerja namun tidak ada tanggapan atau tindakan secara tegas yang menunjukan keseriusan mengatasi semua permasalahan para pekerja.
  • Bahwa belum diindahkan pengaduan pelanggaran norma ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh perusahaan oleh instansi pemerintah daerah sampai pusat yang sampai saat ini belum ada sama sekali keputusan dan tindaklanjuti menunjukan tidak keberpihakan pejabat negara dalam hal menyelesaikan pengaduan permasalahan ketenaga kerjaan yang melanda pekerja freeport.
  • Bahwa adanya pengalihan issu oleh pejabat Negara kaitan mogok kerja keterkaitan kasus pidana pimpinan serikat pekerja.
  • Sejak mulai diberlakukan Program Furlough pada tanggal 26 Februari 2017,  para pekerja telah berkirim surat dengan No. ADV.019/PUK SPKEP SPSI PTFI/II/2017 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mennaker RI) perihal keprihatinan permohonan bantuan terhadap tindakan sepihak yang dilakukan oleh PTFI namun Mennaker tidak merespon dan segera menanggapi aduan yang telah diberikan.
  • Disamping Mennaker RI, para pekerja telah berkirim surat 2 (dua) kali pada Tanggal 21 Juli 2017 terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kab. Mimika (Disnaker Mimika) dengan No. ORG.106/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017 perihal permasalahan penok-aktifan akses kepersetaan BPJS yang dilakukan secara spontan oleh PTFI terhadap para pekerjanya, dan surat kedua dengan No.  ORG.107/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017 perihal mogok kerja sah yang dikategorikan mangkir oleh PTFI. Namun disini memberikan surat tanggapan dengan No. 560/800/2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan memberikan 3 (tiga) opini yaitu:
  1. Bahwa definisi Fulough tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
  2. Kami akan menugaskan  Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksan ketenagakerjaan khusus ke PTFI dan meminta bukti-bukti dar management PTFI.
  3. THR BPJS dan lain-lain terkait pekerja yang mogok menunggu hasil dari Pemeriksaan Ketenagakerjaan Khusus.
  • Berdasarkan surat tanggapan tersebut dan dipertegas kembali dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 43 Tahun 2017 tentang Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan di PTFI memutuskan beberapa hal, diringkas sebagai berikut :
  1. Membentuk Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan di PTFI.
  2. maksud dan tujuan membentuk Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjan untuk menciptakan kondisi hubungan yang kondusif dan mengantisipasi serta mencegah timbulnya permasalahan ketenagakerjan.

Berdasarkan kedua point diatas, apa yang dimaksud Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan/Tim Khusus sama sekali tidak ada progress dan tindakan walaupun telah mengklaim beberapa kali pertemuan tirpatit serta upaya yang seharusnya wajib segera dilaksanakan untuk mengatasi dan menyelesaikan serta mencari-cari bukti terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi para pekerja PTFI, akan tetapi disini Tim Khusus juga tidak dapat menjalakan tugasnya untuk mencegah atau mengantisipasi masalah ketenagakerjaan, karena faktanya permasalahan-permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PTFI kepada para pekerjanya telah menimbulkan kerugian-kerugian dan penderitaan mendalam serta meniadakan secara paksa hak-hak asasi yang melekat pada para pekerja.

  • Disamping itu, setelah meminta permohonan dan bantuan kepada Dinas dan Menteri Tenaga Kerja. Para Pekerja juga meminta bantuan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham RI), Ombudsman dan Presiden Republik Indonesia. Namun lagi-lagi tidak ada tindakan secara nyata dan tegas yang membuktikan keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami para pekerja PTFI.
  • Bahwa terkait penonaktifan BPJS, dan meminta bantuan terhadap Dewan Jaminan Soial Nasional (DJSN) dimana disini DJSN berkirim surat pada tanggal 31 Agustus 2017 kepada Preiden Republik Indonesia dengan No. 840/DJSN/VIII/2017 pengaktifan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari PTFI dengan isi surat yang diringkas sebagai berikut:

Menindaklanjuti hasil rapat pleno DJSN tanggal 15 Agustus 2017 adanya laporan aduan penokatifan pelayanan JKN PPU dari PTFI tanggal 24 Mei 2017, maka dengan ini  disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.DJSN telah melakukan penanganan laporan aduan.

2.Berdasarkan penonaktifan pelayanan JKN pada tanggal 24 Mei 2017 terhadap Sdr. Ama Nurjaman Houbrow dan kurang lebih 4000 orang PPU PTFI dan kurang lebih 9000 orang lainnya melanggar 3 (tiga) azas SJSN: Azas Kemanusiaan, Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan.

3.BPJS Kesehatan telah lalai mencegah terjadinya pelakuan diskriminatif terhadap Sdr. Ama Nurjaman Houbrow karena seharusnya status akses kesehataanya masih aktif.

  • Bahwa berdasarkan beberapa uraian diatas, kami menduga secara keras Instansi Pemerintah dan Negara tidak bisa mengambil tindakan atau keputusan untuk  menuntaskan dan mengatasi pelanggaran hak pekerja PTFI yang semakin berlarut-larut.

VII. Menghalang- halangi kegiatan  Serikat Pekerja yang dilakukan Manajemen PTFI.

  • Bahwa terhada puluhan komisaris/perwakilan anggota Serikat Pekerja diberlakukan furlough maupun pemutusan hubungan kerja sehingga mereka tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagai fungsionaris serikat pekerja karena mereka dipulangkan secara paksa ke daerah mereka masing-masing.
  • Bahwa manajemen PTFI mengintimidasi pekerja yang ingin melakukan mogok kerja dengan menulis surat  yang menyatakan rencana aksi mogok kerja yang dilakukan SPSI tidak sah dan berlandaskan pada alasan yang salah.
  • Bahwa terhadap aksi mogok kerja yang tetap dijlankan para pekerja, PTFI memberikan surat yang berisikan ancaman terhadap para pekerja jika para pekerja tetap melaksanakan aksi mogok kerja, para pekerja akan dikualifikasikan mangkir dan tidak akan mendapatkan upah bagaimana selayaknya. Perlakuan PTFI yang mengancam dan mengintimidasi pekerja Freeport tersebut melanggar Pasal 143 jo Pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Kesimpulan.

INDONESIA merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.  Sebagai negara hukum maka Indonesia terikat pada konsepsi rule of law sebagaimana yang dikemukan A.V Dicey, yaitu (1) supremasi absolut terletak pada hukum; (2) berlakunya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) yang artinya semua orang tanpa kecuali harus tunduk kepada hukum; dan (3) Konstitusi menjadi landasan bagi segala hukum yang ada di suatu negara.

INDONESIA adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis. Sumber hukum ketenagakerjaan saat ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-undangan. Namun payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung hukum utama. Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan. Selain UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan, terdapat sumber hukum lain yang menjadi tonggak pengaturan bagi urusan ketenagakerjaan, baik sumber hukum formil maupun sumber hukum materiil/privat maupun publik.

Seringkali kita melupakan bahwa masalah perburuhan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, berbagai ketentuan yang terkait dengan masalah perburuhan terdapat dalam instrument hak-hak asasi manusia. Adapun ketentuan tersebut antara lain

Deklarasi Universal HAM: Pasal 4 yang melarang perbudakan, Pasal 23 mengenai hak atas pekerjaan, upah yang layak, bebas dari diskriminasi, jaminan sosial, dan hak mendirikan serikat, Pasal 24 mengenai hak untuk beristirahat dan berlibur, Pasal 25 mengenai taraf hidup yang memadai dan jaminan ketika menganggur.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: pasal 6 tentang hak atas pekerjaan, Pasal 7 tentang kondisi kerja yang adil, dan Pasal 8 tentang kebebasan berserikat.

Konvensi Hak Anak: Pasal 32 yang mengatur mengenai perlindungan anak dari ekspoitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan.

UUD NRI 1945: Pasal 27 tentang hak atas pekerjaan, dan Pasal 28D mengenai hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 38 yang mengatur tentang hak atas pekerjaan, dan Pasal 39 yang mengatur tentang kebebasan berserikat.

Melihat peraturan di atas, sulit dibantah bahwa masalah perburuhan merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus diatur oleh hukum publik oleh Negara. Pembiaran kepentingan publik diatur dalam ranah privat dapat mengganggu keberlangsungan Negara, bahkan cita-cita berdirinya suatu Negara.

Namun, apabila dikaitkan dengan konsepsi negara hukum sebagaimana dijelaskan di awal. Penyelengaraan mineral dan batubara, khususnya bagi pemegang Kontrak Karya (KK) yaitu PT Freeport, sangat jauh dari konsepsi rule of law sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Apabila dibenturkan dengan teori Dicey di atas, pertama, supremasi absolut terletak pada hukum.

Kenyataannya, terkait KK PT Freeport telah terjadi penyimpangan terhadap hukum, khususnya mengenai Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatur bahwa sejak 12 Januari 2014 PT Freeport harus melakukan pemurnian hasil tambangnya di dalam negeri. Artinya tidak ada lagi mineral mentah baik ore maupun konsentrat yang dibawa keluar negara tanpa diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri.

Tidak ada lagi tanah air Indonesia dibawa mentah-mentah tanpa diolah dan/atau dimurnikan di Indonesia sebagaima ayang selama ini terjadi. Kenyataannya, hingga saat ini, jauh sejak 12 Januari 2014, PT Freeport tetap dapat melakukan ekspor konsentrat untuk dimurnikan di luar negeri, padahal menurut Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009, hal tersebut sudah tidak boleh. Artinya tanah air dibawah mentah-mentah ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia yang sesungguhnya pemilik kekayaan alamnya.

Konsepsi kedua negara hukum, yaitu adanya prinsip equality before the law. Namun, kenyataannya telah terjadi perlakuan yang berbeda antara pemegang KK dengan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang dalam praktiknya secara konsisten berusaha melaksanakan Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 untuk membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 2009. Namun di sisi lain, bagi PT Freeport kewajiban permurnian tersebut dapat disimpangi.

Alasan bahwa KK memiliki keberlakuan hukum yang berbeda dengan pemegang IUP, misalnya bahwa Kontrak memiliki asas pacta sunt servanda yaitu asas bahwa semua pihak yang berkontrak harus taat kesepakatan dalam kontrak secara konsisten, asas sanctity of contract yaitu asas bahwa kontrak itu suci dan tidak dapat diubah semau-maunya tanpa kesepakapan pihak.

Namun, apabila dilihat lebih dalam bahwa dalam Pasal 10 KK PT Freeport terdapat kesepakatan mengenai kewajiban PT Freeport untuk membangun smelter di Indonesia serta dalam Pasal 23 ayat (2) KK dinyatakan bahwa PT Freeport akan menaati semua peraturan di Indonesia dari waktu ke waktu. Sesungguhnya, siapa yang kemudian tidak taat dengan Kontrak yang tidak hanya mencederai peraturan perundang-undangan, namun mencerai Kontrak yang disepekatinya sendiri.

Konsepsi ketiga mengenai negara hukum yaitu Konstitusi harus menjadi landasan bagi segala hukum. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengandung prinsip ‘penguasana oleh negara’ dan prinsip ‘sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat’ harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan mineral dan batubara, termasuk mengenai kewajiban bagi PT Freeport untuk memurnikan hasil tambangnya di Indonesia. Hal itu diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan/atau pemurnian di dalam negeri atas mineral merupakan materi muatan dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 yang Konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Walau secara formalitas hukum pengujian MK terhadap Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 bukan kepada Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009, namun kedua Pasal tersebut memiliki substansi yang sama yaitu mengenai kewajiban pengolahan dan/atau permunian, Pasal 102 dan Pasal 103 kewajiban kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pasal 170 yang merujuk pada Pasal 103 mengenai kewajiban kepada pemegang Kontrak Karya.

Dari tiga konsepsi tersebut, baik Pemerintah maupun PT Freeport telah jelas melakukan pelanggaran hukum secara Konstitusional, baik terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maupun UU No. 4 Tahun 2009. Walau untuk menyatakan pelanggaran atau bukan pelanggaran hukum merupakan wewenang lembaga peradilan. Namun, secara akademik yang berbasis teori maka segala bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang secara jelas pengaturannya, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dalam dimensi ilmu pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pelanggaran hukum.

UUD 1945 telah mengatur bahwa kewajiban Presiden dan Waki Presiden untuk menaati hukum yang hal itu tertuang dalam sumpah Presiden dan Wakil Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang sumpahnya berbunyi: Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Jelas dalam sumpah tersebut terdapat kewajiban Presiden untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.Lalu, ketika Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan merupakan perbuatan hukum yang konstitusional serta aturan dalam Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa sejak 12 Januari 2014 tidak ada lagi ekspor ore/konsentrat keluar negeri namun kenyataannya Pemerintah hingga saat ini masih memberikan izin ekspor hasil tambang kepada PT Freeport yang belum diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri merupakan bentuk pelanggaran hukum oleh Presiden?

Hingga saat ini, Presiden melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tetap memberikan izin ekspor kepada PT Freeport untuk membawa konsentrat yang belum dimurnikan di Indonesia keluar negeri.

Padahal, dalam konteks yang lebih teknis-ekonomis-sosiologis pemurnian hasil tambang di dalam negeri akan meningkatkan nilai tambah produk sehingga memberikan banyak manfaat bagi negara, misalnya melalui tambahan penerimaan negara, penerimaan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri.

Sayangnya, Pemerintah lebih mementingkan PT Freeport walau Pemerintah harus menyimpangi UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009. Sayangnya, Pemerintah lebih bertekuk lutut dan tidak berkutik di hadapan PT Freeport dibandingkan kepada kehendak rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009.

Sayangnya lagi, DPR RI sebagai lembaga pengawas tidak bersuara keras untuk memastikan Presiden menjalankan UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 selurus-lurusnya. Walau pernah terdapat wacana dari Komisi VII DPR RI agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai upaya agar Presiden tidak melanggar hukum karena terus memberikan izin ekspor kepada PT Freeport. Namun, justru dengan penerbitan PERPPU maka penganak-emasan PT Freeport yang menikmati izin ekspor tanpa harus membangun smelter pun dilakukan,  lagi – lagi berlindungan demi kepentingan ketenagakerjaan dan Masyarakat Papua.

Seharusnya Pemerintah konsisten dan konsekuen dengan kebijakan hilirisasi mineral melalui ketegasan Pemerintah untuk memaksa PT Freeport membangun smelter terlebih dahulu dan seluruh hasil tambangnya dimurnikan di dalam negeri, baru memiliki izin ekspor atas produk yang telah diolah dan dimurnikan di Indonesia. Sebagai negera yang berdaulat dan memegang teguh prinsip negara hukum, ulah Pemerintah sangat jauh dari konsep negara hukum. Konstitusi dan undang-undang No. 4 Tahun 2009 telah disimpangi dan penyimpangan tersebut merugikan kepentingan hukum dan kepentingan bangsa-negara Indonesia secara filosofis, sosiologis, ekonomis, dan teknis.

Akhirnya, untuk kesekian kali Pemerintah bertekuk lutut dan tak berkutik di hadapan PT Freeport. Entah sampai kapan? Semoga dosa masa lalu dan masa kini, tidak terulang lagi di masa mendatang. Semoga kekayaan alam yang merupakan titipan anak cucu ini tidak dikuras tanpa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini, dapat dihentikan. Ketika Pemerintah memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan sebesar-besar manfaat bagi bangsanya sendiri, bukan sebesar-besar manfaat bagi bangsa lain.

 

Problem HAM

Polemik di atas mengungkap realitas sejatinya hanyalah pertentangan kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

Etika bisnis merupakan suatu hal yang harus ada dalam perusahaan karena memberikan acuan agar bersahabat dengan lingkungan sekitarnya termasuk didalamnya sosial dan alam. Namun etika bisnis tersebut dilanggar secara terang-terangan oleh PT Freeport indonesia yang merupakan cabang dari perusahaan PT Freeport McMoran yang berbasis di Amerika serikat di mana merupakan negara lahirnya teori-teori etika.

PT Freeport Indonesia, perusahaan yang pernah terdaftar sebagai salah satu perusahaan multinasional terburuk tahun 1996 adalah potretnya nyata sektor pertambangan Indonesia. Keuntungan ekonomi yang dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan, sebaliknya kondisi lingkungan dan masyarakat disekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM dampak lingkungan serta pemiskinan rakyat sekitar tambang.

Dalam berbagai diskursus, hampir semua menihilkan persoalan HAM yang selama ini terjadi, khususnya bagi pemilik wilayah adat Amungsa sebagai lokasi konsesi pertambangan. Secara khusus, problem HAM yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam empat kategori sebagai berikut.

Pertama, Sesungguhnya kehadiran PT Freeport Indonesia di Nederlandsche Nieuw Guinea ini, memiliki sejarah yang sangat panjang dan berdarah-darah,kehadiran PTFI di wilayah Papua ini awalnya merupakan bergaining politik Antara AS dan Negara (Indonesia) dalam membendung isu Komunis di kawasan Pasifik, yang akhirnya membuat Papua mengalami degradasi status dari suatu negara berdaulat menjadi suatu Propinsi dalam bingkai NKRI ini.

Inilah awal mula rasa sakit hatinya orang Papua kepada Negara Indonesia dan AS karena dipandang telah merampok Hak orang Papua untuk berdaulat penuh diatas tanah leluhurnya. Kontrak Politik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS terkait dengan hak eksplorasi tambang ini,sebenarnya telah melahirkan permasalah hukum pula, karena dengan kepongahannya kemudian AS bersama sekutunya (diluar China) yang mempunyai hak veto dalam PBB mendorong hadirnya UNTEA di Papua untuk menegaskan status Quo Papua sebagai wilayah sengketa “sehingga pemerintah AS merasa berhak untuk mewakili” orang papua dimasa itu agar menyerahkan Gunung Ertsberg kepada Pemerinta Indonesia yang saat itu baru saja bertumbuh dan dapat mengancam wilayah AS di Pasifik.

AS memahami bahwa untuk membendung kehadiran Komunis, maka perlu ada yang dikorbankan, AS terlalu pandai bagi negara yang baru saja belajar untuk bertumbuh, maka AS yang saat itu hancur-hancuran ekonominya pasca perang pasifik harus mencari sumber ekonomi baru di luar wilayahnya, karena AS tahu benar bahwa Indonesia tidak memiliki teknologi dan strategi serta kekuatan ekonomi untuk mengelola SDA di wilayah konflik (Papua)

sedari awal kedua negara ini memang penuh dengan muslihat, AS paham benar bahwa ekonomi indonesia terganggu akibat peristiwa berdarah yang di otaki oleh AS sendiri saat itu.

Posisi Indonesia yang lemah akibat gejolak politik dengan isu dewan jendral ini kemduian di manfaatkan oleh AS untuk melahirkan KK 1 tahun 1967 (Tahun dimana Papua masih dipandang tidak bertuan oleh PBB). itulah kenapa pada KK 1 posisi pemilik ulayat tidak ada sama sekali, hal ini wajar-wajar saja,karena akal sehat kedua negara ini sudah tidak ada dan situasi serta kondisi saat itu “memungkinkan untuk terjadi” klaim atas kepemilikan wilayah adat. Dasar masuknya perusahaan melakukan pertambangan adalah KK dengan pemerintah Indonesia pada 7 April 1967. Masyarakat adat, khususnya Suku Amungme, menilai kehadiran perusahaan tanpa melibatkan mereka.

Klaim tersebut sangat dipahami sebab pelibatan baru pada 1974 ketika konsep Januari Agrement dilakukan yang menekankan aspek pemberdayaan masyarakat dan “membolehkan” perusahaan meneruskan kegiatan penambangan.Hal itu bukan berarti menjadi dasar penguasaan wilayah adat masyarakat secara sepihak.

Demikian halnya, pemberian dana perwalian kepada beberapa yayasan yang menaungi masyarakat adat, belumlah cukup mempersentasikan komitmen pengakuan terhadap hak ulayat mereka. Situasi inilah yang sekarang menjadi salah satu dasar penuntutan masyarakat adat Suku Amungme untuk memperoleh saham secara cuma-cuma dalam proses divestasi.

Sebanyak 1.200 pekerja PT Freeport yang menggelar aksi mogok kerja di Area Penambangan Terbuka Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sejak 28 September 2016.(Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI)

Hal itu tentu harus dimaknai sebagai bagian dari implementasi konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan adanya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Kedua, praktik kekerasan dan bisnis keamanan. Kehadiran perusahaan secara umum selalu mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan (sebelum pemisahan Polri dan TNI pada 2000) dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bahkan, pada 2011 media massa mengulas mengenai alokasi dana pengamanan sebesar 14 juta dollar AS kepada aparat keamanan di Papua.

Berbagai catatan kekerasan terhadap masyarakat yang menuntut hak-haknya, peristiwa penembakan terhadap pekerja PT Freeport Indonesia sejak Tahun 2002, dan alokasi dana perusahaan untuk kepentingan pengamanan bukan hal yang sulit dicari di media massa. Bahkan, Komnas HAM RI pada 2011 secara serius telah melakukan pantauan atas persoalan ini.

Demikian halnya, beberapa lembaga yang concern dalam pemajuan HAM, di antaranya Elsam menyorot praktik dimaksud dan mengulasnya dalam Laporan Perjuangan Amungme antara Freeport dan Militer.

Ketiga, persoalan lingkungan hidup. Berbagai kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari pertambangan yang dilakukan perusahaan.

Tentu hal yang paling menonjol adalah dugaan pencemaran akibat limbah (tailing) yang berkait erat dengan masalah ekologis.

Meskipun sudah ada upaya-upaya pengelolaan limbah oleh perusahaan, tidak sepenuhnya diyakini terjadi pemulihan yang efektif. Problem limbah ini juga bersinggungan dengan situasi sosial, kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah untuk mendulang dan berupaya memperoleh sisa emas menjadi salah indikasinya.

Tentu, selain dampak lingkungan dan sosial yang terjadi, baik langsung atau tidak, situasi ini memunculkan peluang pelibatan jasa pengamanan.Keempat, aspek ketenagakerjaan. Faktor utama dalam aspek ketenagakerjaan adalah keselamatan kerja. Situasi ini belum sepenuhnya dijamin oleh perusahaan.Peristiwa paling dramatis adalah runtuhnya terowongan di Big Gossan (2013) yang menewaskan 28 orang dan 10 luka-luka.

Problem lain yang dihadapi oleh sekitar 32.000 pekerja PT Freeport Indonesia adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Situasi ini selalu muncul ketika pembahasan persoalan pelarangan ekspor bahan mentah, rencana renegoisasi kontrak, dan divestasi. Tentunya, dalam aspek perlindungan masa depan pekerja, mereka menjadi pihak paling rentan akibat aksi korporasi

Pada Juni 2008, Jhon Ruggie selaku perwakilan khusus PBB untuk bisnis dan HAM mempresentasikan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM oleh Perusahaan ke Dewan HAM.

Akhirnya, pada Juni 2011, PBB menerbitkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau dikenal Ruggie Principles. Prinsip ini menjelaskan tentang sejumlah prinsip pengintegrasian HAM ke dalam dunia bisnis.

Kerangka kerja dalam Ruggie Principles mencerminkan tiga pilar berikut ini.

Pertama, tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.

Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, di mana mensyaratkan adanya aksi yang sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut.

Perusahaan harus memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal.Ketiga, akses luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun nonyudisial.

Negara harus melakukan langkah dalam yuridiksi mereka untuk memastikan korban memiliki akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka penanggung jawab utama dalam perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM adalah negara melalui pemerintah. Maka sudah seharusnya kehadiran perusahaan haruslah tunduk dan taat pada instrumen hukum dan HAM, baik internasional dan nasional.

Untuk itulah, dalam menyikapi polemik yang saat ini terjadi, kita harus mendorong negara melalui pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di atasnya harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya pemilik hak ulayat sebagai implementasi UUD 1945.

Pemerintah juga perlu melakukan penilaian (audit) terhadap seluruh aspek, baik tata kelola (bisnis) dan aspek HAM untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan perusahaan.

Pemerintah hendaknya memastikan pemulihan terhadap dampak-dampak yang telah ditimbulkan akibat praktik bisnis yang selama ini dilakukan, baik sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya.

Demikian halnya terhadap para pelaku pelanggaran hukum dan HAM, perlu diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban.Dengan demikian, diharapkan bahwa kehadiran perusahaan dapat mendemonstrasikan komitmen dalam upaya penghormatan HAM.

Selain itu, negara juga mampu mewujud nyatakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM dalam dunia bisnis yang akan memberikan dampak positif bagi warga negara. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga disinyalir pelanggaran hak-hak pekerja PT Freeport Indonesia dalam 18 bulan terakhir. berbagai pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh PT  Freeport Indonesia terhadap pekerja, baik atas protes atas kebijakan Furlough dengan cara perundingan, pemogokan dan tindakan menghalangi kegiatan serikat pekerja.

Kontan, bahwa rangkaian tindakan ini setidaknya mencakup pelanggaran hak mogok, pelanggaran terhadap kebebasan berserikat, pelanggaran hak atas perundingan bersama, dan pelanggaran kebebasan berpendapat, hak tenaga kerja dan jaminan hak atas kesehatan. Hingga saat ini setidaknya 8000an pekerja melakukan aksi mogok kerja sejak tanggal 1 Mei 2017, baik pekerja langsung pada PT Freeport Indonesia (PT FI) maupun pada Pekerja perusahan kontraktor PT FI terjebak pada situasi diatas.

Sementara, PT Freeport Indonesia berdalih adanya penurunan produksi sebagai landasan kebijakan Furlough. Ditambah lagi, masih belum adanya kesepakatan Pemerintah RI dengan PT FI, dalam soal alih kerjasama dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Produksi. Atas alasan ini, PT FI menolak berunding, berdialog atau taat pada aturan hukum Ketenagakerjaan, ataupun pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Instrumen yang digunakan adalah pasal 4 pada PKB, bahwa Furlough, meskipun tidak diatur dalam hukum, dianggap sebagai sebuah kebijakan strategis yang tidak perlu di diskusikan dengan Pekerja sangat bertentangan dengan maksud isi pasalnya pada saat disepakati ( para pihak tidak dapat mengartikan sebagaimana maksud diluar yang menyepakatinya ).

Merujuk kepada Deklarasi Tripartit atas Prinsip-Prinsip mengenai Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, yang dipakai oleh Badan pimpinan ILO pada bulan November 1977, yang menyatakan bahwa (alinea 46 Deklarasi, sebagaimana diubah pada bulan November 2000):“dalam hal pemerintah-pemerintah dari negara-negara tuan rumah menawarkan insentif-insentif khusus untuk menarik penanaman modal asing, insentif-insentif

ini seharusnya tidak mencakup pembatasan apapun terhadap kebebasan berserikat para pekerja/buruh atau hak untuk berserikat dan untuk berunding bersama”.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memastikan penerapan Konvensi-Konvensi Perburuhan Internasional mengenai kebebasan berserikat yang telah secara bebas diratifikasi dan yang harus dihormati oleh semua otoritas negara, termasuk otoritas peradilan. Hak-hak serikat pekerja/buruh, seperti hak-hak asasi manusia lainnya, seharusnya dihormati tanpa mempedulikan tingkat pembangunan negara yang bersangkutan. Tingkat perlindungan untuk melaksanakan hak-hak serikat pekerja/buruh yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi-Konvensi Nomor 87 dan 98, merupakan suatu standar minimum yang dapat dilengkapi dan diharapkan bahwa jaminan-jaminan tambahan lainnya seharusnya ditambahkan sebagai akibat dari sistem undang-undang dasar dan hukum dari negara manapun, tradisi-tradisinya sehubungan dengan hubungan – hubungan perburuhan, tindakan serikat pekerja/buruh atau perundingan antara para pihak.

Kegiatan-kegiatan suatu serikat pekerja/buruh tidak dapat dibatasi semata-mata terhadap persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pekerjaan. Pilihan suatu kebijakan umum, khususnya dalam urusan-urusan ekonomis, terikat untuk berakibat pada situasi para pekerja/buruh, Kepentingan-kepentingan pekerjaan dan ekonomis yang dibela oleh para pekerja/buruh dan organisasi-organisasi mereka tidak hanya berkenaan dengan kondisi-kondisi kerja yang lebih baik atau tuntutan-tuntutan kolektif atas suatu lingkungan kerja, tetapi juga pencarian solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan ekonomis dan kebijakan sosial yang dihadapi tindakan yang diambil yang berkepentingan langsung dengan para pekerja/buruh.

Sudah semestinya untuk menekankan pentingnya untuk dilekatkan pada prinsip-prinsip dasar yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, mengingat bahwa pelanggaran mereka dapat secara merugikan berakibat pada pelaksanaan secara bebas atas hak-hak serikat pekerja/buruh.Hak untuk hidup adalah suatu prasyarat yang mendasar untuk pelaksanaan hak-hak yang dimuat dalam Konvensi No. 87. Kebebasan berserikat hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi-kondisi dimana hak-hak mendasar, dan secara khusus, hak-hak yang terkait dengan hidup manusia dan keselamatan pribadi, sepenuhnya dihormati dan dijamin.

Hak-hak organisasi-organisasi para pekerja dan para pengusaha hanya dapat dilaksanakan dalam suatu suasana yang bebas dari kekerasan, tekanan atau ancaman-ancaman dalam bentuk apapun terhadap para pemimpin dan para anggota organisasi-organisasi ini, dan adalah tugas para pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip ini dihormati. Fakta-fakta yang dapat dihubungkan dengan orang perorangan menyangkut tanggung jawab Negara yang berkenaan dengan kewajiban Negara untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Sebagai akibatnya, para pemerintah seharusnya berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sehubungan dengan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang perorangan, serta kewajiban mereka untuk menjamin hak untuk hidup dari para anggota serikat pekerja/buruh. Suatu suasana yang penuh dengan kekerasan, pemaksaan dan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada para pemimpin serikat pekerja/buruh dan keluarga mereka tidak mendorong pelaksanaan secara bebas dan penikmatan sepenuhnya atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimuat alam Konvensi-Konvensi No. 87 dan 98.

Semua Negara memiliki tugas yang tidak dapat disangkal lagi untuk memajukan dan mempertahankan suatu suasana sosial dimana penghormatan terhadap hukum berkedudukan sebagai satusatunya cara untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap kehidupan. Penyerangan-penyerangan terhadap para anggota serikat pekerja/buruh dan bangunan dan properti milik serikat pekerja/buruh merupakan campur tangan yang serius terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

Tindak-tindak pidana yang bersifat seperti ini menciptakan suatu suasana ketakutan yang secara sangat luar biasa merugikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh. Para pihak yang berwenang seharusnya terpaksa menggunakan kekuatan hanya dalam situasi-situasi dalam hal dimana hukum dan ketertiban sungguh-sungguh terancam. Campur tangan dari aparat-aparat ketertiban seharusnya dalam proporsi yang semestinya sesuai dengan bahaya terhadap hukum dan ketertiban yang diusahakan untuk dikendalikan oleh para pihak yang berwenang dan para pemerintah seharusnya mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa para pihak yang berwenang menerima instruksi-instruksi yang memadai agar dapat menghilangkan bahaya yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan yang berlebihan ketika mengendalikan demonstrasi-demonstrasi yang mungkin berakibat pada suatu gangguan kedamaian.

Penahanan para pemimpin atau para anggota serikat pekerja/buruh karena kegiatan-kegiatan atau keanggotaan serikat pekerja/buruh bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Dalam penangkapan, bahkan walaupun hanya untuk sejenak, terhadap para pemimpin serikat pekerja/buruh dan para anggota serikat pekerja/buruh, karena melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang sah sehubungan dengan hak berserikat mereka, merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

Tindakan-tindakan yang mencabut kemerdekaan para anggota serikat pekerja karena alasan-alasan yang terkait dengan kegiatan serikat pekerja/buruh mereka,bahkan dalam hal mereka hanya sekedar dipanggil atau diinterogasi secara singkat, merupakan suatu hambatan terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja/buruh. Penahanan para anggota serikat pekerja/buruh karena alasan-alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka guna membela kepentingan-kepentingan para pekerja merupakan suatu campur tangan yang serius terhadap kemerdekaan-kemerdekaan sipil secara umum dan khususnya terhadap hak-hak serikat pekerja/buruh.

Tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencabut kemerdekaan para pemimpin dan para anggota serikat pekerja/buruh menyangkut suatu risiko campur tangan yang serius terhadap kegiatan-kegiatan serikat pekerja/buruh dan, ketika tindakan-tindakan tersebut diambil karena alasan-alasan serikat pekerja/buruh, mereka merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

Akibat dari situasi diatas, setidaknya 40-an pekerja telah meninggal dunia karena tidak dapat mengakses asuransi kesehatan.

Hal ini terjadi karena BPJS menutup akses layanan para pekerja dan keluarganya. Beberapa diantaranya ada yang bunuh diri. Beberapa hari ini kami juga mendapati, satu orang dalam keadaan hilang, Martinus Baenal. Masih sedikit informasi atas kehilangan ini. Sementara pihak Pemerintah masih minim reaksinya. Komnas HAM,OMBUDSMAN Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian, sangat lambat, sekedar membuat rekomendasi dan tidak ada kontribusinya pada upaya pemulihan para Pekerja, namun tidak dihiraukan oleh perusahaan  malah mengajak penyelesian lewat hukum Privat berbanding Publik.

Berbagai permasalahan yang muncul seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika ingin membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia. Perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia selama ini tidak pernah membahas pemulihan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah konsesi PT Freeport Indonesia. Padahal, seluruh hasil perundingan dan kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup di tanah Papua.

Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan dan menyiapkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar rela pertambangan pasca habisnya bahan-bahan minerba di wilayah operasi PT Freeport Indonesia untuk 10 atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang berada di tanah Papua seharusnya dipergunakan bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat Papua.

Berbagai hal di atas seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia ketika bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Melibatkan masyarakat Papua dalam setiap negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia juga harus dilakukan. Jangan hanya mementingkan kepentingan PT Freeport Indonesia, yang kemudian akan mengorbankan kepentingan masyarakat Papua.

Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia pada masa lalu dan kini. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan, pemerintah terkesan ‘buta’ .

Persoalan Freeport bukanlah soal investasi belaka atau soal ekonomi dan bisnis, namun gurita PT. Freeport sudah merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat Papua bahkan nasional, karena keberadaan PT. Freeport di Papua selama 50 tahun ini sebagai salah pemicu dan pemacu  meningkatnya kasus pelanggaran HAM terhadap orang Papua.

Keberadaan PT. Freeport puluhan tahun di Papua menimbulkan multi dimensi persoalan yang saling berkaitan, sehingga tidak bisa di lihat sendiri-sendiri.

 

TRI PUSPITAL S.Sos

Pemerhati Perburuhan Freeport Indonesia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *