oleh

WALHI: Belt and Road Initiative (BRI) Akan Menambah Beban Rakyat Indonesia

Jakarta, TribunAsia.com – Pertemuan kedua forum kerjasama internasional Belt and Road Inititive kedua telah dilaksanakan pada tanggal 25-28 April 2019 bertempat di Beijing, pertemuan yang sama sebelumnya juga dilaksanakan  pada bulan Mei tahun 2017. Melalui Siaran Pers Wahana Ligkungan Hidup Indonesia (WALHI), pertemuan ini dihadiri oleh lebih 37 negara termasuk Indonesia. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin oleh wakil presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri koordinator bidang kemaritiman dan Menteri luar negeri, Menteri Ristek dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pemerintah memberikan syarat bagi masuknya investasi asing dari Cina antara lain: Pertama, investor China harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Kedua, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah (added value). Ketiga, perusahaan asal China wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Keempat, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business to business (B to B) bukan government to government (G to G). Kelima, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.

Kelima syarat tersebut tentu saja terlihat baik, namun perlu juga dilihat apakah selama ini proyek yang dibiayai oleh Cina melaksanakan ketentuan tersebut. Dalam laporan perkembangan pemerintah Cina tentang pelaksanaan Belt and Road Intitative yang dirilis sebelum pelaksanaan pertemuan kedua, menegaskan untuk melaksanakan Kesepakatan Paris. Namun, Proyek-proyek pembangkit listrik batubara masih mendominasi pinjaman sektor listrik di Belt and Road Initiative dan menyumbang porsi terbesar (42%) dari pembiayaan sektor energi  oleh bank-bank Cina pada tahun 2018. Hal ini tentu bertentangan dengan upaya global untuk menurunkan emisi terutama dari sektor energi.

Negara-negara lain sudah mulai meningggalkan energi kotor batubara, namun pemerintah Cina melalui pembiayaan bank-bank Cina justru melanggengkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Baik G to G ataupun B to B, kami menganggap bukan disitu persoalannya, dan kami tidak mau terjebak  pada perdebatan  itu. Karena pada dasarnya,  Indonesia  sudah mengelola  utang dari  Pemerintah China. Data  terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik di kelola Pemerintah sebesar 22,8 Triliun dan Swasta sebesar 225,6 Triliun, sebagai catatan bahwa untuk BUMN itu masuk  kategori swasta dalam catatan utang Indonesia.

Jadi baik itu G to G atau B  to B yang didominasi BUMN, tetap akan menjadi tanggungjawab Negara dan pasti menjadi Beban Rakyat Indonesia.

Pada tahun 2017, tiga bank Cina antara lain, China Contruction Bank, ICBC dan Bank of China termasuk dalam 10 Bank di dunia yang  paling buruk karena membiayai energi fosil. Total pembiayaan tambang batu bara pada tahun 2015-2017 masing-masing adalah China Contruction Bank: USD 12.608 Juta, ICBC: USD 9.464 Juta, BoC:  USD 8.215 Juta. Sedangkan total Pembiayaan PLTU Batubara masing-masing bank adalah  ICBC: USD 13.463 Juta, China Contruction Bank: USD 13.264 Juta, BoC: USD 9.064 Juta.

Selain itu dari 28 Proyek senilai Rp 1.296 T yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk didanai dalam kerangka Belt and Road Inititive juga masih terdapat proyek-proyek listrik energi kotor batubara antara lain: PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi di Kalimantan Utara. PLTU batubara berkapasitas 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali. PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 berkapasitas 2×100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2×100 Mw, Kalimantan Tengah.

Pembiayaan energi kotor batubara  masih berjalan dengan melakukan MoU untuk  3 PLTU Batubara. MoU dengan Toba Bara dengan luhut sebagai salah satu pemiliknya menimbulkan konflik kepentingan. Dua PLTU tersebut juga sudah dibiayai oleh Bank Mandiri dan PT SMI, dan projectnya sudah berjalan. Satu PLTU lagi tidak jelas lokasinya dimana dan siapa pembangunnya.

Bebeberapa project yang MoU nya ditandatangani sudah berkali-kali melakukan tanda tangan, tidak ada kejelasan saat ini tanda tangan lagi atau lanjutan dari tanda tangan kerjasama sebelumnya. Pembangunan KIPI Tanah Kuning dengan plta besar dan smeleter menunjukan bahwa paradigma pembangunnnya masih mengandalkan industri ekstraktif dan ekspor bahan mentah. Ditengah jatuhnya harga komoditas pembangunan smelter almunium dibeberapa tempat sekaligus malah akan makin merusak lingkungan secara luas dan menjatuhkan harga. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *