oleh

C1 di 54 Kelurahan se-Tangsel Menyesatkan 

Tangerang Selatan, TribunAsia.com – Masyarakat Tangerang Selatan merasa kecewa disebabkan C1 di 54 kelurahan tidak beraturan dan banyak yang hilang akibatnya banyak parpol terbitkan versinya untuk mengeluarkan informasi parpol pemenang pileg dan pilpres 2019.

Dikatakan oleh Safudin (45) warga Kedaung Pamulang yang bermaksud mengecek hasil kevalidan jumlah suara pileg dan parpol dikelurahan terpaksa pulang sebab salinan model C1 dan C2 ditiap TPS tak beraturan alias banyak yang hilang.

banner 336x280

“Saya datang ke kelurahan tidak ada pemberitahuan hasil suara yang harusnya terpampang di mading kelurahan,” ucapnya kepada awak media pagi ini (25/04).

Sementara berdasarkan surat KPUD yang terbit pada tanggal 20 April 2019 menyebutkan bahwasanya berdasarkan peraturan KPU nomor 3, Pihak KPPS mengumumkan dan dapat di akses publik selama tujuh hari pasca pencoblosan.

“Saya belum dapatkan aksesnya sementara panwas jelaskan memiliki hasil rekap pileg dan pilpres tapi nyatanya hingga hari ini nihil, sepertinya C1 di 54 kelurahan hasilnya menyesatkan,” tegas Safudin.

Berdasarkan pantauan awak media masyarakat masih mencoba mengkonfirmasi keberadaan hasil C1 sementara data C1 tersebut dalam proses penghitungan di PPK kecamatan.

Sebelumnya Politisi Partai Berkarya Subari Martadinata menjelaskan mestinya jika memang sudah ada hasil dari seluruh rapat pleno yang digelar ditiap kecamatan seluruh parpol bisa menerimanya dalam bentuk pdf.

“Bukan hanya masyarakat yang dirugikan seluruh peserta pileg termasuk parpol pun resah belum adanya kevalidan data C1 sebab masing-masing parpol akan keluarkan versinya sendiri.” tandasnya.

Surat edaran yang dibuat KPUD menurutnya cuma himbauan tidak relevan dengan hasilnya.

Sementara Komisioner KPUD yang akrab disapa Mas Taufik melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa surat edaran terkait penempelan salinan C1 diberita acara adalah bukti transparansi kinerja KPUD kepada masyarakat, dan sebetulnya juga bisa diketahui melalui ketua KPPS ditiap kecamatan.

“Hasil dari pelaksanaan pemungutan suara adalah hasil dan proses demokrasi yang kami lakukan sesuai wujud dan keterbukaan publik yang KPUD lakukan,” pesannya.

Hingga berita ini diturunkan permasalahan hasil hitung manual dan surat edaran yang ditetapkan KPUD menimbulkan polemik bagi warga Tangsel disebabkan salinan formulir C1 tiap partai pun berbeda beda hasilnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *