oleh

Transaksi Pajak Fiktif Perusahaan, Majelis Hakim: Saya Sudah Tahu Ini Semua Mafia Pajak

Jakarta, TribunAsia.com – Transaksi pajak fiktif dibeberkan saksi-saksi yang menyeret sejumlah perusahaan dan berpotensi merugikan negara. Ketua Majelis Hakim PN Jaktim, Gede Ariawan SH MH meminta kepada saksi untuk menjelaskan secara jujur diruang sidang tentang pengurangan pajak.

“Jadi tolong memberikan keterangan yang sebenar-benarnya jangan dibuat-buat ada masalah apa ada pajak dikurangi atau pajak fiktif,” kata Gede, Senin (22/4/2019).

banner 336x280

Saksi yang mengaku dirinya akunting dan pernah bekerja disebuah perusahaan lalu dia mengatakan pernah ditawari untuk mengurus proses pajak atas perantara salah seorang yang bernama Andi.

“Kejadian memang ada penawaran untuk pembayaran lebih, saya dulu kerja disebagai akunting. Andi ini dulu sering main ke kantor kebetulan ada yang membutuhkan, perusahaan lain ada kelebihan PPN,” ujar saksi Daud.

Kemudian, saksi memperkirakan transaksi pajak mencapai miliaran rupiah dalam kasus yang melibatkan sejumlah perusahaan diantaranya PT Seruli Jaya. Akibat kerugian pajak, dia menyebutkan perusahaan yang digunakan tersebut dirinya tidak mengetahui secara pasti hingga bermasalah ke jalur hukum.

“Saya tidak tahu.saya ceritakan sesuai adanya berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya. Ada ratusan juta dan miliaran,” tadas saksi.

“Holding company, tidak ada kaitannya dengan perusahaan saya tidak tahu maksudnya perusahaan yang dipakai saya tidak tahu,” tambahnya.

Selain itu, dengan nada tegas Majelis Hakim PN Jaktim mengutarakan dihadapan saksi-saksi dan meminta rincian nominal jumlah pajak. Kata Gede, hasil pajak yang tersetor ke negara dapat rasakan oleh rakyat namun atas kejadian tersebut, dia menilai hanya mafia pajak yang menikmatinya.

“Berapa besaran yang dinikmati atas masalah itu saya sudah tahu mafia semua. Saya tahu ini mafia pajak semua. Pajak ini untuk kepentingan umum untuk rakyat kecil jangan main-main,” terang majelis hakim.

Sementara, JPU mempertanyakan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan meminta saksi untuk menjelaskan peran masing-masing dalam mengurus perpajakan.

Terlebih, Zulkifli SH juga mengharapkan kepada saksi untuk menyampaikan perusahaan-perusahaan lain yang terlibat serupa dalam permasalahan pajak fiktif.

“Apa sih peran-perannya, siapa yang pertama kali Pak Erik terkait kerjasama. Apakah dua orang ini bertemu dengan saudara. Apakah ada perusahaan lain seperti PT Seruli,” tanya JPU.

Dilanjut, Tri Wahyu SH kembali meminta agar saksi dapat mengungkap dipersidangan tentang kronologi terjadinya penyimpangan pajak. Tim penuntut umum turut meminta maksud dan tujuan dokumen-dokumen pajak yang diterima oleh saksi dengan Terdakwa Bambang Sukamto.

“Disuruh itu dalam rangka apa. Dokumen-dokumen SPT saudara tahu siapa yg membuat. Saudara tahu tidak dokumen-dokumen  yang diserahkan saudara,” sebut JPU. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *