oleh

Rekapitulasi Suara Tertutup, Warga, Ada Saksi Partai, Wartawan Dilarang Memantau dan Meliput di Kota Depok

Depok, TribunAsisa.com – Sejumlah pihak memprotes kepada Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Sukmajaya, Kota Depok. Soalnya Ketua PPK Sukmajaya, Makmur, menerapkan aturan ketat dan tertutup dalam Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 ini di Gedung Balai Kota Depok II, Sukmajaya. Hal ini sudah berlangsung sejak mulai Jumat (19/4) hingga beberapa hari kemudian.

Pantauan Minggu (21/4), PPK Sukmajaya melakukan pembatasan yang masuk dengan cara menyeleksi berdasarkan surat mandat sebagai saksi yang dimiliki empat orang saksi berdasarkan  jumlah emapt “bilik” pelno yang disediakan. Sedangkan saksi bermandat lainnya tidak diperkenankan masuk. Sehingga harus masuk secara bergiliran.

Pelarangan ini juga berlaku kepada awak pers yang melakukan pantauan dan peliputan. Ini dialami juga oleh wartawan.

Disebutkan oleh Mansuria, Pengurus Badan Pusat Pekajian Perkaderan Partai Bulan Bintang (BP2PPBB). PPK Sukmajaya dan KPU Kota Depok tidak memahami azas transparansi dan azas LUBER penyelenggaran Pemilu Serempak.

Ketua PPK Sukmajaya, Maskur, menerapkan aturan kepada stafnya dan petugas kepolisian yang betugas bahwa setiap orang yang dalam balai rakyat yang masuk harus membawa dan memperlihatkan surat mandat sebagai saksi partai.

“Tidak boleh masuk,” ujar seoang putugas jaga kepada wartawan. Dan, ketika Maskur ingin dikonfirmasi wartawa, dia tidak berkenan dengan alasan sedang sibuk.  Hal ini dijelaskan oleh petugas jaga berdasarkan arahan Ketua PPK Sukmajaya Maskur. Pantau, tempat pleno ini berikan pengamanan dari aparat Polri dan personil Brimob bersenjata.

Mansuria, juga menyoalkan pada jumlah saksi yang hanya dibatasi empat orang dari belasan saksi yang disediakan partai politik masing-masing.

“Ini tidak boleh tidak baik untuk keterbukaan. Harusnya dapat disaksikan oleh masyarakat. Ini mengapa dibatasi. Jangankan masyarakat umum, orang partai tidak boleh. Saya sempat masuk ke balai rakyat tapi disuruh keluar oleh petugas. Padahal saya ingin memantau walau sudah ada saksi PBB. Harusnya boleh,” sebut Mansuria.

Politisi PBB ini membandingkan dengan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPK Sukmajya pada  Pemilu 1999 – 2004 yang lalu. Waktu itu sebutnya, kotak suara di simpan di balai rakyat sedangkan pembukaan kotak suara dan pengitungan suara di lakukan di Pendapa Gedung Kecamata Sukamajaya yang berjarak sekira 150 meter saja.

“ini sudah tiga hari pleno rekapitualasi, saya himbau kepada KPU untuk segera merubahnya perhitungan suara dari tertutup kepada cara terbuka sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat ada apa?” sebutnya.

Sebelumnya, Kemari, Sabut (20/sempat terjadi kegaduhan ketika Umar Hamdun Mon, seorang saksi dari Partai Golkar dan Caleg Golkar, Umar Hamdun Mony tidak diperkenankan masuk oleh petugas.  Umar protes tidak diperkenankan masuk sebab saksi dari Golkar sudah empat orang.

Akibat aturan PPK Sukmajaya ini, pihaknya dari saksi caleg kehilangan hak demokrasinya untuk memantau rekapitualasi suara tersebut.

“Harusnya ada penyeimbangan saksi dari partai dan dari calag. Khawatirnya, perlindungan pada suara celeg belum tentu diperhatikan oleh saksi partai dan caleg lainnya. Harusnya pleno rekapitulasi ini dilakukan ditempat terbukan kepada umum tapi, dibuatkan tali atua batas area plenonya. Jangan tertutup dan dibatasi seperti ini,” ujar Umar Hamdun Mony.

“Sebenarnya boleh untuk pengambilan gambar saja oleh wartawan,” Sebut Ketua KPU Kota Depok Nana Sobarna. Untuk format tata-cara rakapitulasi ini, Bawaslu Kota Depok dan Panwaslu Sukmajaya belum memberikan konfirmasi.

Dilain pihak, bekaitan dengan pelarangan peliputan pers ini tidak sesuai dengan dengan pernyataan pers Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Sireger bahwan tidak ada aturan yang melarang wartawan untuk meliput pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilu seperti dilansir Sindonews, Jumat (29/6/2018). (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *