oleh

Kasipidsus Kejari Jaktim Turun Tangan dalam Perkara Faktur Fiktif Pajak

Jakarta, TribunAsia.com – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus turun tangan bergabung menjadi tim penuntut umum (JPU) di PN Jaktim dalam perkara faktur fiktif pajak. Milono Raharjo, SH MH mempertanyakan kepada saksi yang diketahui menjabat Direktur perihal omset Perusahaan.

“Total omsetnya berapa miliar,” tanya Milono terhadap saksi berbatik.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Kendati demikian, JPU yang hadir ketika itu berjumlah tiga orang personil dari Kejari Jaktim dan mendengarkan keterangan dari Petrus Bobby Budiman Dirut PT Seruni Jaya, Hadi Sutikno Direktur PT Bintang Cipta Sarana dan Ponang Purwanto seputar pajak PPN maupun tender proyek Perusahaan yang dijelaskan tidak memiliki kegiatan operasional.

Nampak dalam persidangan Milono, Zulkifli dan Tri Wahyu duduk di kursi penuntut umum dengan Terdakwa Bambang Sukamto. Ditambahkan, menurut saksi dirinya pernah dipanggil oleh kantor pajak Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur terkait faktur fiktif dan melibatkan Perusahaan lainnya perihal tender.

Terlebih, pria berkemeja kotak-kotak kelir abu-abu itu kembali menjelaskan uang senilai Rp 9 miliar merupakan PPN dari hasil pajak dan Perusahaan tersebut yang mana dikatakan dimanfaatkan oleh orang tak dikenal.

“Saya sebagai pembanding tender karena (PT) Sapta ini izinnya di ME. Saya tahu pemanggilan dikantor pajak Duren Sawit. Yang saya tahu Rp 9 miliar setahu saya dari PPN, karena perusahaan dipakai orang,” ungkap saksi, Sabtu (13/4/2019).

Saat itu sidang yang dipimpin Gede Ariawan SH MH bersama anggota Hermawansyah SH MH dan Arumningsih SH mempertanyakan saksi terkait tugas pokok posisi Direktur Utama (Dirut) di PT Seruli Jaya.

“Selama anda menjadi Dirut apa yang ditugasi. Sebetulnya saudara bisa di minta pertanggung jawaban. Berarti sudah ada niat dari awal saya obyektif dalam kasus ini,” terang Gede kepada saksi.

Gede juga mengharapkan dipersidangan saksi-saksi dapat memberikan keterangan penyimpangan berkaitan dengan pajak fiktif. Kata dia, bila jika menjadi penyidik akan meriksa saksi atas pertanggungjawaban sebagai Dirut.

“Kalau saya penyidik saudara pasti saya sidik, masa saudara tidak paham. Maka dijelaskan penyimpangan atas pajak masak sebagai Direktur tidak tahu,” ucap Majelis.

Selain itu, JPU mengatakan dasar pertimbangan saksi terhadap Terdakwa Bambang Sukamto untuk mengurusi proses pembayaran pajak. Disamping itu penutup umum kembali mempertanyakan saksi atas kelengkapan dokumen-dokumen berupa tanda tangan yang dinilai hasil scan (jiplak).

“Dasar pertimbangan diposisi seperti itu. Ada tidak satu, dua dokumen setelah saudara lihat apakah sama persis dengan tanda tangan saudara atau discan,” ujar Zulkifli.

Selain itu, tim Kuasa Hukum Sentral & Partner saat mendampingi kliennya mengatakan, Perusahaan yang bermasalah tersebut tidak melaporkan pajak dan dinilai janggal meskipun memiliki NPWP.

“Perusahaan inikan punya NPWP kan wajar lapor kenapa Perusahaan ini tidak melaporkan pajak,” tegas Daniel Setiawan, SH bersama Andi Faisal, SH MH.

Akan tetapi, dikatakan kembali jumlah uang senilai Rp 9 miliar yang dikeluarkan Perusahaan dipertanyakan muara sejumlah uang tersebut. Kuasa Hukum Sukamto pun juga bertanya kepada saksi tentang kompetensi salah seorang konsultan pajak internal Perusahaan itu.

“Rp 9 miliar itu dikeluarkan atas akun fiktif kemana larinya Rp 9 M itu. Yang menerima faktur pajak itu karyawan Bapak atau Pak Wahyu apakah pernah melaporkan sebagai konsultan pajak,” pungkasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *