oleh

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Harus Dihentikan

Depok, TribunAsia.com – Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Kiki Syahnakri mengatakan, hasil dari kajian PPAD merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengentikan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Sebab, proyek ini berpotensi bakal kena jebakan hutang pada negara Cina.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu fokus pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Proyek itu resmi melibatkan Cina, setelah Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Dari hasil investigasi dan kajian pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini, apa sih ininya tidak ada urgesinya.  Untuk apa pemerintah memilih proyek infrastruktur itu yang jelas itu sangat besar puluhan triliun anggarannya. Lalu kemudian ongkos nantinya jadi masalah yaitu berapa pemerintah menerapkan ongkos kereta cepat Jakarta Bandung itu,” sebut Kiki Syahnakri kepada awak pers di sela-sela acara Focus Group Discussion Gerakan Sadar Demokrasi dan Kewarganegaraan Indonesia Universitas Indonesia (UI) yang diselenggarakan oleh Klaster Demokrasi dan Kewarganegaraan UI di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (10/4/2019).

Sebut Kiki Syahnarki, pembangunan proyek ini tidak dapat menguntungkan secara mudah, butuh puluhan tahun untuk kembali modal dan menguntungkan lantaran selain Jakarta – Bandung berjarak relatif dekat. Selain itu juga memunyai moda transportasi yang banyak pilihannya.  “Apalagi jika nanti setelah jalan tol layang ke Cikampek – Karawang sudah jadi. Maka orang-orang akan memakai moda transportasi lewat travel dari pada naik kerta cepat yang mahal ongkosnya. ini proyek kereta cepat ini tidak strategis padahal memakai biaya yang sangat besar triliunan rupiah,” tegasnya lulusan Akabri tahung 1971 ini.

Katanya, polah cara kerjasama ekonomi antar negara China perlu diwaspadai sebab disertai jabakan hutang. Sudah banyak negara yang harus menyerahkan pengelolaan aset stategisnya ratudan tahun kepada China karena tidak mampu mengembalikan modal dan hutang pinjaman. Nasib ini terjadi di sejumlah negara menjadi korban seperti Timor Leste, Nigeria, Sri Lanka dan Australia. Sri Lanka dan Australia terpaksa melepas pelabuhan lautnya Hambnantota dan Darwin karena hutang,” jelas mantan Wakasad November 2000 – Mei 2002 ini.

Kiki juga menyeritakan kisah tak lazim kontraktor asal Cina dalam perjalanan proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang,  Jawa Barat yang sudah  beroperas bulan Apri il 2017 ini. Kontraktor Cina ini sempat mangkir dari nilai kontrak kerja. Saolannya, kontraktor ini sempat mengancam mengentikan pekerjaan dengan dalih harga material dan operasional naik.

Kemudian minta ganti hariga mesin rusak. Padahal sudah teken kontrak. Kontraktor ini langsung mengentikan pekerjaannya. Sehingga pemerintah Indoenesia terpaksa mengalah lalu, mengabulkan tuntutan mareka. Padahal, Kontraktor Cina ini sudah mendapat untuk dari penyerapan bahan bangunan, mesin, dan sejumlah tenaga kerja langsung dari Cina. (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *