oleh

Penyimpangan Pajak Miliaran Rupiah Antar Perusahaan Mencuat Melalui Faktur Fiktif

Jakarta, TribunAsia.com – Penyimpangan pajak bernilai miliaran rupiah mencuat melalui faktur fiktif dengan memanfaatkan identitas perusahaan yang tidak lagi memiliki kegiatan rutin. Dalam persidangan saksi Petrus Bobby Budiman yang tak lain Dirut PT Seruli Jaya mengatakan selama menjalani tugas diperusahaan tersebut, dia memiliki tugas sebagai pembanding tender.

Namun, kata sang Dirut dalam kesaksiannya Terdakwa Bambang Sukamto yang melakukan pembayaran pajak dan mengurus laporan pajak. Adapun seputar NPWP dan SPT turut diperdebatkan selama persidangan digelar.

banner 336x280

Diketahui, saksi-saksi yang dihadirkan kala itu yakni Petrus Bobby Budiman Dirut PT Suruli, Hadi Sutikno Direktur PT Bintang Cipta Sarana dan Ponang Purwanto.

“Dari awal pembentukan pajak itu semua itu dia yang mengurus semua. Saya tidak lihat laporan pajak. Belakangan saya tidak tahu kalau dia punya jabatan,” ujar Petrus Bobby Budiman di PN Jaktim, Jum’at (12/4/2019).

Ditambahkan, menurut saksi dirinya pernah dipanggil oleh kantor pajak Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur terkait faktur fiktif dan melibatkan Perusahaan lainnya perihal tender. Terlebih, pria berkemeja kotak-kotak kelir abu-abu itu kembali menjelaskan uang senilai Rp 9 miliar merupakan PPN dari hasil pajak dan Perusahaan tersebut dimanfaatkan orang lain.

“Saya sebagai pembanding tender karena (PT) Sapta  ini izinnya di ME. Saya tahu pemanggilan dikantor pajak Duren Sawit. Yang saya tahu 9 miliar setahu saya dari PPN, karena perusahaan dipakai orang,” papar saksi.

Saat itu sidang yang dipimpin Gede Ariawan SH MH bersama anggota Hermawansyah SH MH dan Arumningsih SH mempertanyakan saksi terkait tugas pokok posisi Direktur Utama (Dirut) di PT Seruli Jaya.

“Selama anda menjadi Dirut apa yang ditugasi. Sebetulnya saudara bisa di minta pertanggung jawaban. Berarti sudah ada niat dari awal saya obyektif dalam kasus ini,” tandas Gede kepada saksi.

Gede juga mengharapkan dipersidangan saksi-saksi dapat memberikan keterangan penyimpangan berkaitan dengan pajak fiktif. Kata dia, bila jika menjadi penyidik akan meriksa saksi atas pertanggungjawaban sebagai Dirut.

“Kalau saya penyidik saudara pasti saya sidik, masa saudara tidak paham. Maka dijelaskan penyimpangan atas pajak masak sebagai Direktur tidak tahu,” beber Majelis.

Selain itu, JPU mengatakan dasar pertimbangan saksi terhadap Terdakwa Bambang Sukamto untuk mengurusi proses pembayaran pajak. Disamping itu penutup umum kembali mempertanyakan saksi atas kelengkapan dokumen-dokumen berupa tanda tangan yang dinilai hasil scan (jiplak).

“Dasar pertimbangan diposisi seperti itu. Ada tidak satu, dua dokumen setelah saudara lihat apakah sama persis dengan tanda tangan saudara atau discan,” kata Zulkifli JPU dari Kejari Jaktim. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *