oleh

Pemilu : Pesta Rakyat atau Pesta Elit ?

Jakarta, TribunAsia.com – Sejak tahun 1955, pesta demokrasi kali ini ialah pemilu ke-12. Hari pencoblosannya nanti jatuh pada 17 April 2019. Pemilu yang konon paling rumit di dunia sebab menggabungkan pemilihan legistaltif dan pemilihan presiden.

Pemilu serentak dengan lima surat suara merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi menjelang Pemilu 2014. Masa Soekarno hanya sekali melaksanakan pemilu (1955), Orde Baru enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), Dan masa Reformasi empat kali (1999, 2004, 2009, 2014) Serta akan lima kali pada 17 April nanti.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Di era digital ini pemilu lima kotak juga disebut sebagai pemilu yang paling membelah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemilihan presiden Pemilu 2019 disebut juga sebagai ‘pemilu lima kotak’ Karena kelima surat suara akan dimasukkan ke lima kotak pula Surat suara warna hijau untuk DPRD kabupaten/kota, biru untuk DPRD provinsi, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD, dan abu-abu untuk presiden/wakil presiden.

Menurut KPU, ada 192.828.520 orang yang masuk daftar pemilih tetap (96.271.476 orang laki-laki) dan (96.557.044 orang pemilih perempuan). Terdapat 805.075 tempat pemungutan suara(TPS) yang tersebar di 74.958 desa dan 8.430 kelurahan seluruh Indonesia.

Hanya surat suara caleg DPD dan capres/cawapres yang mencantumkan gambar para calon, surat suara caleg tak bergambar. Pilpres kali ini ialah partai ulangan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 2014.

Kala itu Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla dan Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Pleno KPU memutuskan Jokowi-Kalla yang waktu itu bernomor urut 02 memperoleh 53,18% (70.675.237 suara) dan Prabowo-Hatta yang bernomor urut 01 memperoleh 46,82% (62.230.557 suara).

Merasa tak puas atas hasil pleno KPU, Prabowo-Hatta mengajukan gugagatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi MK menguatkan keputusan KPU Waktu itu Jokowi-Kalla diusung empat partai (PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura) serta satu partai pendukung, yakni PKPI.

Adapun Prabowo-Hatta diusung enam partai, yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB serta satu partai pendukung, yakni Demokrat. Partai pengusung dan pendukung Jokowi-Kalla mengusai 36% suara di parlemen (208 dari 560) dan Prabowo-Hatta mengusai  (291 dari 560). Partai pengusung Prabowo-Hatta menamakan dirinya Koalisi Merah Putih dan Jokowi-Kalla menamakan dirinya Koalisi Indonesia Hebat.

Kini Jokowi-Ma’ruf Amin yang bernomor 01 diusung PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan Hanura serta didukung Perindo, PSI, dan PKPI. Pemilihan  Ma’ruf Amin semula menimbulkan kontroversi karena nama yang muncul kuat hingga dua jam menjelang pengumuman ialah Mahfud MD.

Prabowo-Sandiaga Uno diusung Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Pilihan nama Sandiaga Uno yang berasal dari satu partai (Gerindra) mengabaikan Ijtima Ulama yang merekomendasikan wakil presiden Prabowo Subianto, yakni Salim Segaf Al-Zufri (PKS) atau Ustaz Abdul Somad.

Demokrat kecewa karena mengabaikan Agus Harimurti Yudhoyono yang semula diberi harapan oleh kubu Prabowo. Pemilu Serentak ini memang bisa menghemat anggaran, tetapi seperti menenggelamkan pamor pemilu legislatif. Padahal, pemilu legislatif yang diikuti 16 partai nasional dan empat partai lokal sangat menentukan nasib partai.

Mereka harus lolos ambang batas minimal perolehan suara partai politik untuk mendapat kursi di parlemen (parliamentary treshold), yakni 4%. Sementara yang medulang suara besar karena efek ekor jas (coat-tail effect) pastilah PDIP dan Gerindra, masing-masing sebagai partai pengusung utama Jokowi dan Prabowo, walaupun hasil survei menunjukkan fakta tidak berkaitan antara elektabilitas Prabowo dan gerindra.

Malah PKB yang medulang suara besar karena efek ekor jas (coat-tail effect) Karena efek cawapres. Sebanyak 245.106 caleg di seluruh Indonesia akan memperebutkan 575 kursi DPR RI, kursi 136 DPD, kursi 2.207 DPRD provinsi, dan kursi 17.602 DPRD kabupaten/kota.

Tentu tanpa lima kota dan satu kabupaten, yakni Kepulauan Seribu yang berada di DKI Jakarta yang masing-masing masuk kota administrasi dan kabupaten adminstrasi, yang tak punya DPRD. Wali kota serta bupatinya juga tak dipilih oleh rakyat, melainkan berdasarkan SK gubernur.Pemilu 2019 juga tak lagi menggunakan sistem Kuota Hare dalam penghitungan suara di parlemen yang memakai metode BPP (bilangan pembagi pemilih), tetapi menggunakan sistem Sainte Lague yang dinilai lebih proporsional meskipun menguntungkan partai-partai besar.

KPU menargetkan partisipasi pemilih dari 75,11% pada 2014 menjadi 77,5% di Pemilu 2019. Namun, sebuah survei yang menengarai sekitar 13 juta masyarakat bakal berlibur (dan tak datang ke TPS) tentu akan mengurangi target KPU.

Harus ada cara menarik mereka ke TPS. Namun, di luar kemungkinan banyak warga absen ke TPS, dari .banyak simulasi pemilihan, ternyata masih besar persentasinya warga yang salah dalam mencoblos surat suara. Alangkah sayang, jika surat suara yang dimasukkan ke lima kotak itu menjadi suara tidak sah.

Tentang potensi kecurangan saya tak terlalu khawatir. Sebab, penjagaannya berlapis-lapis. Tentang terjadinya bentrok fisik, saya juga tak cemas. Bangsa ini sejak Pemilu 1999 telah punya mekanisme sosial dan kultural untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Pesta demokrasi mestinyalah bergembira dengan pilihannya masing-masing, termasuk menghormati pilihan orang lain yang berbeda.

Tanpa memeram kebencian dan menyebar kabar dusta. Siapa pun anggota dewan yang terpilih itulah wakil rakyat kita. Siapa pun presiden-wakil presiden terpilih itulah presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *