oleh

Pemilu : Mengelak Keniscayaan Politik Uang

Jakarta, TribunAsia.com – Panasnya suhu politik menjadi kewajaran dan keniscayaan. Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 telah masuk tahap kampanye terbuka. Demikian pula hadirnya kerawanan, seperti gesekan hingga konflik dan politik uang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegaskan fatwa haram atas hukum politik uang (money politic). Politik uang dinilai haram karena termasuk suap (rasywah). Politik uang menjadi bibit korupsi yang menjadi penyakit kronis Indonesia.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji sangat rentan menimbulkan malapraktik politik, seperti korupsi dan gratifikasi. Apa pun yang terjadi, politik uang mesti dilawan demi meminimalkan korupsi 5 tahun mendatang. Dekonstruksi politik uang dalam kontestasi demokrasi menjadi harga mati.

 

MODUS & KONSEPSI

Korupsi politik bertengger di jajaran atas kasus korupsi di negeri ini. KPK menyebut 60% lebih pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani merupakan politikus. Data penanganan perkara KPK (2018) mengungkapkan sekitar 61,17% orang pelaku diproses dalam kasus korupsi yang berdimensi politik, yaitu 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Modus operandi yang umum terjadi pada praktik politik uang dalam pemilu. PERTAMA, modus politik uang dapat dilakukan antara peserta pemilu atau tim sukses dan pemilih. Modus itu paling lazim terjadi dengan sebaran yang diindikasikan semakin luas. Publik kadang tidak berdaya menerima, tidak sadar sebagai politik uang, menerima demi kepentingan publik, dan sebagian kecil proaktif meminta karena desakan ekonomi.

KEDUA, antara kandidat atau tim sukses dan penyelenggara, mulai KPPS hingga KPU. Modus di antara kandidat dan penyelenggara berjalan dua arah. Hal itu karena upah penyelenggara yang dianggap rendah dan iming-iming peserta yang menggiurkan. Imbalan politik uang biasanya ialah  manipulasi suara dalam rekapitulasi.

Dekonstruksi dapat dimengerti sebagai deskripsi yang ditujukan pada dua pergerakan ganda, yaitu melakukan destruksi atau pembongkaran sekaligus remanage atau menata kembali. Dekonstruksi sebagai gerakan destruksi merujuk pada usaha pengurangan, penurunan, atau pelepasan atas suatu bentuk, susunan, atau struktur sosial yang keberadaannya sudah terbangun.

Sementara itu, penataan kembali (remanage) memuat makna bahwa dekonstruksi tidak semata melakukan pengurangan atau penurunan, tetapi juga diikuti dengan usaha mengatur, menata, dan menyusun ulang. Dekonstruksi politik ialah upaya pembongkaran sekaligus perbaikan terhadap segala dimensi politik.

Pembongkaran dan perbaikan tersebut dijalankan melalui pelepasan, pembongkaran, dan penataan kembali pada segala apa yang berorientasi pragmatis, menuju sebuah sistem sosial politik yang menjunjung tinggi nilai idealis. Baik pembongkaran dan perbaikan tersebut menyangkut sistem, struktur, bentuk, maupun konstruksi konsep politik itu sendiri. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *