oleh

Aturan KPU Soal Pemilih Pindah TPS Rawan Sengketa

Jakarta, TribunAsia.com = Setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal batas waktu pemilih yang pindah TPS diperpanjang hingga H-7 pemungutan suara, KPU telah mengambil langkah  konkret dengan mengeluarkan Surat Edaran KPU Soal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Dalam surat edaran tersebut menyebut, KPU/KIP kabupaten/kota membuat pengumuman dan sosialisasi terkait pengurusan pindah memilih dengan keadaan tertentu, yaitu keadaan tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, dan menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Namun, makna pemilih yang menjalankan tugas dalam surat edaran tersebut tidak detail diuraikan seperti apa saja. Oleh karena itu, kita menilai dalam praktik di lapangan masih menemukan kebingungan menerjemahkan makna melaksanakan tugas itu.

“Semestinya KPU bisa membuat keputusan yang lebih teknis lebih detail mengategorikan apa pekerjaan yang dimaksud dengan melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara. Itu bisa membuka ruang pada multiinterpretasi atau multi-persepsi dalam pelaksanaan di lapangan,”.

Makna yang harus dijelaskan secara detail dalam tafsir tugas misalnya seperti pemilih yang berprofesi sebagai pilot, jurnalis, dokter, dan lainnya karena profesi tersebut sewaktu-waktu penugasannya akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, KPU tidak merinci hal itu.

“Tafsir yang berbeda itu harus mendapatkan kepastian hukum yang harus dibuat KPU RI. Jangan sekadar menduplikasi bahasa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.”

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan bahwa saat ini penting untuk pemilih DPTb agar segera mengurus dokumen formulir A5 untuk bisa mencoblos pada hari H pemilu. Namun, ia juga menyarankan agar tidak perlu pindah memilih jika hal itu tidak terpaksa.

“Imbauan saya jangan pindah memilih kalau bukan karena terpaksa untuk pindah memilih. Karena apa? Untuk melindungi hak konstitusional. Judicial review MK mengabulkan pemilih yang pindah, tapi ada pengecualiannya dengan syarat karena mendesak atau mendapat tugas. Sekali lagi, yang diterjemahkan dilapangan multi tafsir dan rawan sengketa”. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *