oleh

WALHI: Ancaman LBP Keluar dari Kesepakatan Paris Lampaui Presiden dan DPR

Jakarta, TribunAsia.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan membuat pernyataan di media bahwa pemerintah Indonesia mengancam akan keluar dari Kesepakatan Paris, pernyataan tersebut sebagai reaksi atas keluarnya delegated act Komisi Eropa terkait penggunaan sawit untuk biofuel. WALHI mengecam pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman tersebut, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang serampangan, tanpa berpikir panjang dan keliru. Presiden Joko Widodo harusnya menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atas pernyataannya tersebut, Jum’at (29/3/2019).

Keterlibatan Indonesia dalam Kesepakatan Paris merupakan komitmen Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan pada COP 21 UNFCCC di Paris, Indonesia akan terlibat dalam upaya menanggulangi perubahan iklim yang merupakan masalah  global. Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Paris merupakan salah  satu  wujud  pelaksanaan  Nawa  Cita  yang  menjadi  prioritas Presiden Joko Widodo yaitu bentuk peningkatan peran global yang mengamanatkan untuk meningkatkan  kerja  sama  internasional dalam  mengatasi  masalah-masalah  global  yang  mengancam umat manusia termasuk perubahan iklim sehingga tidak bisa serta-merta seorang Menteri menyatakan keluar dari Kesepakatan Paris karena hal itu bertentangan dengan komitmen Presiden.

Selain itu, Kesepakatan Paris tersebut juga telah diratifikasi melalui UU No.16 Tahun 2016 oleh DPR-RI. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional. Ratifikasi perjanjian Internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Paris Agreement sebagai dasar hukum upaya antisipasi perubahan iklim baik  dalam  lingkup  global  maupun  nasional disahkan  dalam bentuk Undang-Undang.

Melalui Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam naskah akademik yang mendasari ratifikasi Kesepakatan Paris disebutkan bahwa pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi Negara, namun menjadi suatu kebutuhan.

Dengan demikian komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim juga tidak sekedar komitmen Internasional namun merupakan agenda nasional. Artinya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selain bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo, juga melangkahi kewenangan DPR-RI karena pernyataan tersebut tidak atas  persetujuan parlemen.

Selain itu, Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Secara umum kenaikan suhu rata-rata di wilayah Indonesia diperkirakan sebesar 0,5 – 3,92 °C pada tahun 2100 dari kondisi periode 1981-2010. Kenaikan suhu tersebut mengakibatkan penurunan ketersediaan air,  perubahan  produktivitas  tanaman, hilangnya keanekaragaman hayati yang merupakan  aset tidak ternilai yang dimiliki Indonesia   sehingga akan memberikan dampak pada kesehatan, kematian, ketahanan pangan,  pola migrasi, ekosistem alami dan kesejahteraan ekonomi, baik ditingkat lokal  maupun nasional.

Wilayah  Indonesia dengan jumlah pulau  lebih dari 17.000, dan hampir 65 % penduduk tinggal di wilayah pesisir, menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh  kenaikan permukaan air laut serta  penggenangan akibat banjir diwilayah pesisir atau rob. Frekuensi  kejadian cuaca ekstrim  yang normalnya  5-7  tahun  dengan  adanya  perubahan  iklim  menjadi lebih  sering  3-5  tahun. La  Nina menimbulkan  dampak  berupa banjir   akibat   curah   hujan   yang   tinggi  sementara El  Ninomenimbulkan    dampak berupa kekeringan ekstrim akibat rendahnya curah hujan.

Seharusnya ancaman terhadap keselamatan rakyat akibat dampak perubahan iklim ini menjadi prioritas pemerintah terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memastikan 65% rakyat yang hidup di pesisir selamat dari dampak  perubahan iklim, bukan mengancam keluar dari dari Kesepakatan Paris hanya demi membela kepentingan korporasi sawit. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *