oleh

Lahan Seluas 4500 Meter Persegi Warga Cawang Dikuasai Apartemen Signature Park Grande

Jakarta, TribunAsia.com – Lahan seluas 4500 meter persegi diklaim milik generasi pertama keluarga Muhammad Yusuf yang saat ini di gugat di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dan dikuasai oleh apartemen. Diketahui lahan warisan tersebut berdiri diatas bangunan Apartemen Signature Park Grande yang terletak di RT 001 RW 01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Generasi pertama itu orang tua kita, berjalannya waktu kita mulai kagak paham-lah. Sampai ke pengadilan hingga saat ini kurang lebih 4500 meter persegi yang kita tahu itu atas nama nenek kita cuma kalau fisiknya dikuasai sama apartemen. Ya itu saja yang tidak tahu,” jelas Yusuf selaku perwakilan ahli waris kepada TribunAsia.com, Kamis (28/3/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kemudian, dia menjelaskan dalam pembebasan lahan pada tahun 1992 warga setempat mengalami hal serupa. Akan tetapi, diantara mereka yang memiliki sejumlah bidang tanah telah terselesaikan melalui pembayaran. Selain itu Yusuf menambahkan, pembebasan lahan pada kesempatan tahun 1992 lalu di Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati mencapai ratusan kepala keluarga.

Perwakilan ahli waris, Muhammad Yusuf.

“Semua itu ada 49 ahli waris, tahun 92 bukan lahan kita saja tapi lahan yang lainnya juga ada pembebasan itu lokasi di RT 1 RW RW 1 Kelurahan Cawang kecamatan Kramat Jati kecamatan Kramat Jati. Itu banyak dulu mungkin ratusan kali (KK) 4500 meter nominalnya 250 miliar,” kata ahli waris yang menggugat ke PN Jaktim.

Menurut Yusuf, pihak keluarga dia dalam pembebasan lahan belum sama sekali menerima sejumlah uang pembayaran lahan tersebut hingga perkara perdata masuk kepengadilan. Justru, kata Yusuf melalui persidangan dia berharap permasalahan tanah Abdul Somad Bin Hassan dapat segera terselesaikan dikarenakan dia bersama keluarga ahli waris lainnya menjadi korban perasaan.

“Belum ada diskusi, kalau belum dibayar kita belum sama sekali hingga saat ini kalau yang lain sudah. Kalau berdialog sudah mengalami kebuntuan hingga ke pengadilan ini sama sekali belum (dibebaskan). Dari persidangan ini kita berharap segera terselesaikan karena kita sudah banyak korban perasaan, tenaga dan korban segala-galanya. Kalau bisa cepat kelar belum ada supaya negosiasi,” ujar M Yusuf.

Kuasa Hukum, Patuan Nainggolan SH dan Associates.

Patuan Nainggolan SH dan Associates mengungkapkan sidang tertunda dinilai sesuatu hal yang wajar, tetapi kata dia Majelis Hakim harus lebih objektif dalam menyikapi perkara perdata tersebut. Terlebih, Majelis dibutuhkan kejujuran tinggi karena perkara perdata menyangkut antara masyarakat ekonomi lemah melawan penguasa besar.

“Saya pikir wajar ya itu karena hal ini menyangkut tentang kebenaran-kan begitu karena mungkin majelis tidak siap. Karena memang ini diperlukan hakim-hakim yang jujur yang objektif tidak boleh yang salah. Karena ini tertindas rakyat biasa saya bela tanpa uang melawan orang-orang besar, pengusaha dan punya uang banyak. Dan jadi saya prihatin sehingga membantu mereka orang-orang miskin yang terlampau tertindas,” tegas Patuan.

Dia menyampaikan, ada unsur rekayasa didalam perjanjian dengan alasan seseorang yang telah meninggal tidak akan bisa menandatangani hal tersebut. Masih dalam penjelasan Patuan, kata dia Ahli Waris tidak pernah melakukan perdamaian dan tentang rekayasa pihaknya telah melaporkan masalah itu ke polisi.

“Tidak ada alasan majelis hakim membatalkan perjanjian akte notaris yang direkayasa karena tidak mungkin orang meninggal menandatangani. Karena apa itu tidak pernah mereka lakukan ahli waris melakukan perdamaian. Tidak pernah ahli waris melakukan perdamaian itu masalahnya dan saya sudah melaporkan waktu ini terkait pemalsuan atau rekayasa,” tandasya.

Perlu diketahui, pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap yang melanggar undang-undang diperkirakan mencapai kurungan maksimal 7 tahun penjara. Kemudian, dia berharap polisi segera menangkap oknum Notaris yang terlibat dalam perkara lahan kliennya yang belum terbebaskan.

“266 dan 264 itu nggak miss lagi itu pasti 266 itu maksimal 7 tahun jadi harus ditangkap jadi nanti polisi harus menangkap dan obyektif sesuai dengan undang-undangnya. Ini jelas orang meninggal dimasukkan ke dalam waktu itu jadi makanya di sini yang kena 266,” terangnya.

“264 itu masukkan surat yang bukan hak saya katakan tadi di atas 5 tahun dan harus ditahan. Yaitu yang diatas 5 tahun notaris itu wajib ditahan dan si Meri,” sebut dia lagi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *