oleh

KPAI Awasi Proses Hukum dan Restitusi Anak Korban TPPO Bali

Jakarta, TribunAsia.com – Peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana perdagangan orang yang menyasar 5 anak di bawah umur di Bali pada awal Januari 2019 memasuki babak baru. Hampir 2 bulan mereka berada di RPSW Kemensos Pasar rebo Jakarta untuk rehabilitasi, kini sudah dipulangkan ke masing-masing rumah dan berada dalam penanganan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota dan kabupaten Bekasi untuk terus menjalankan pemulihan dan rehabilitasi.

Selanjutnya, yang akan mereka hadapi adalah proses hukum persidangan di Bali. KPAI melakukan pengawasan pada proses penegakan hukum jelang persidangan untuk memastikan implementasi UU TPPO dan UU PA dalam kasus ini. KPAI menggelar rapat koordinasi dengan SKPD terkait pada hari Kamis, 20 Maret 2019 bersama K/L terkait kasus tersebut sekaligus merespon tingginya angka trafficking dan eksploitasi pada anak dengan tujuan Bali di tahun 2018 dan awal 2019 ini. Pertemuan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Bali beserta Gugus Tugas TPPO, terdiri dari Kemensos, Kemenaker, Kemenkes, Kejaksaan Tinggi, Polda Bali, dan KPAD Bali.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

 

Hasil pertemuan tersebut diantaranya:

Pertama KPAI dan KPAD Provinsi Bali memperkuat sinergi antar Kementrian/Lembaga untuk memantau proses hukum anak korban TPPO di Bali agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi korban. KPAI berharap dengan kasus ini, proses hukum akan memberikan efek jera pada para pelaku agar anak-anak tidak lagi dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Saat ini Polda Bali sudah menyempurnakan berkas dan kembali dimasukkan ke Kejaksaan Tinggi menunggu persidangan.

Kedua pada aspek pemulihan dan rehabilitasi Kemensos provinsi Bali dan KPPPA prov Bali menyatakan pentingnya layanan rehabsos untuk anak korban TPPO agar memiliki basis pelayanan yang khusus dan spesifik dengan tujuan memulihkan dan mengembalikan anak korban untuk memiliki mental dan tekad tidak kembali lagi pada dunia prostitusi. Hal itu sulit dicapai dan menjadi salah satu kegagalan dalam rehabsos anak korban selama ini, sehingga tetap rentan kembali pada sindikat prostitusi.

Ketiga, KPAI menyerukan momentum implementasi UU TPPO yang salah satunya pemenuhan hak restitusi patut direalisasikan dalam kasus ini. Kejaksaan beserta kepolisian diharapkan menjamin hal itu dalam kerangka keadilan bagi korban. Penderitaan yang dialami korban tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, sehingga membutuhkan komitmen dan persamaan persepsi dengan aparat penegak hukum untuk materi persidangan nanti. Sejalan dengan itu KPAI senantiasa bersinergi dengan LPSK dalam merealisasikan mandat pemenuhan restitusi anak tersebut.

Keempat, peristiwa TPPO dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada anak melalui prostitusi bukan kali pertama untuk tujuan ke Bali, sebelumnya KPAI juga menggagalkan anak-anak yang akan dipekerjakan menjadi terapis pijat plus ke Bali yang sebelumnya harus melayani pria hidung belang di Bandung. Untuk itu daerah asal pengiriman yakni dari Jawa Barat menjadi perhatian untuk dilakukan langkah-langkah advokatif kepada pemerintah daerah Jawa barat.

Dalam pantauan KPAI ada 4 kasus besar kasus TPPO dan eksploitasi anak yang korbannya merupakan anak dari jawa barat. Kasus tersebut diantaranya 5 anak korban prostitusi online apartemen Surabaya di akhir 2017, kemudian 6 anak korban prostitusi online di apartemen Jakarta selatan tahun 2018. Selanjutnya 3 anak yang akan dilacurkan ke Bali melalui terapis plus yang berhasil digagalkan tahun 2018, serta 5 anak korban prostitusi dengan medium etalase seks di Bali yang saat ini akan disidangkan, seluruhnya didatangkan dari Jawa barat.

Untuk itu langkah advokasi yang dimaksud KPAI dan KPAD Provinsi Bali akan menemui Gubernur Jawa Barat dalam menyampaikan temuan-temuan di lapangan untuk segera mengambil langkah-langkah ekstra ordinary dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyasar anak. Sebab, komitmen utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mendesak dalam merespon masalah tersebut.

“Kalaupun situasinya tidak sesuai sepadan. Tapi dalam problem sepelik ini terhadap anak dijadikan objek seksual mereka diberi pekerjaan marilah kita sama-sama menyatukan persepsi dengan memutus mata rantai anak-anak masuk ke jurang prostitusi,” jelas Ai Maryati Solihah M Si .

KPAI pun menambahkan, pihaknya tidak luput terhadap perhatian anak dan mengharapkan dari segi mental agar korban tidak kembali terperosok ke mencari pekerjaan dilingkaran prostitusi. Disisi sosial korban TPPO yang didominasi penduduk Jawa Barat dengan usia dibawah umur akan mendapat stigma negatif dari masyarakat.

“Sesungguhnya dia kan bekerja tetapi dipekerjakan di ruangan yang eksploitasi. Mana ada mereka merasa lebih kaya mempunyai uang itu tidak. Secara imaterial cara tidak langsung organ reproduksinya rusak belum lagi di masyarakat menjadi stigma negatif. Problem yang luar biasa mungkin usianya belum 18 tahun masih panjang masa depan anak-anak ini,” tandas Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi kepada TribunAsia.com.

Saat ini proses hukum berjalan, KPAI telah memberikan poin-poin kepada pihak penegak hukum terkait perdagangan orang dan menjadi perhatian pemerintah setempat di Bali.

“Dipenegakan hukum kita panggil Polda dan Kejaksaan Tinggi sudah kita berikan poin-poin penting apa ini bagian dari komitmen bersama. Tinggal dilevel terakhir benar-benar menjawab karena sejauh ini. Kemudian dalam pemberkasan tersebut, pihaknya terus memantau dan menekankan undang-undang terkait anak.

“Waktu berkas masih bolak-balik ini yang menjadi pantauan kami sehingga kita tidak mau kasus-kasus yang keluar dari rool. Undang-undang anak kita harus tetap dibunyikan gitu sehingga ini menjadi komitmen bersama, ini yang sedang kita pastikan untuk menjadi masukan dan perhatian propinsi Bali sehingga ini menjadi komitmen mereka dalam menegakkan proses hukum anak ini. Follow-up nya saya akan ke Gubernur Jabar,” tegasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *