oleh

Cuitan Andi Arief : Curigai Apel Kepala Desa Mobilisasi Kemenangan Jokowi

Jakarta, TribunAsia.com – Politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief berkicau soal kegiatan apel para kades itu melalui akunnya di Twitter. Andi menyebut ada upaya mirip pemerintahan Orde Baru dengan memobilisasi para kades untuk memenangkan Soeharto dan Golkar.

“Kepala desa dimobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. Ini dulu modus Orba untuk memenangkan Pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi tapi Mendagri Tjahjo Kumolo pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PDIP. Tarik maaang,” cuitnya

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Terpisah, kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menepis tudingan yang menyebut institusi pimpinan Tjahjo Kumolo itu ikut menggerakkan para kepala desa se-Indonesia menghadiri apel bersama sekaligus pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, pihaknya tak pernah ikut campur kegiatan bertitel Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa itu.

Hadi mengatakan, penyelenggara kegiatan itu adalah Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Menurutnya, Bakornas P3KD pula yang menggagas acara itu.

“Pendanaan acara tersebut menjadi bagian dari panitia. Kemendagri tidak pernah ikut campur, meskipun dalam surat edaran Badan Koordinasi Nasional para kepala desa bisa menggunakan dana desa untuk transportasi dan akomodasi sebesar Rp 3 juta rupiah,” kata Hadi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Karena itu Hadi menepis anggapan yang menyebut pemerintah terutama Kemendagri dan Kementerian Koordinator Polhukam memfasilitasi acara tersebut. “Jadi, dalam hal ini Kemendagri, Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya,” tegas Hadi.

Hanya saja, Hadi tidak memastikan apakah kegiatan seperti itu bisa menggunakan dana desa atau tidak. Sebab, penggunaan dana desa sebetulnya sudah diatur dalam rancangan keuangan pemerintah desa (RKPDes).

“Kami enggak mengerti, semua RKPDes-nya kan ada. Kalau itu dikeluarkan sebagai perjalanan dinas kan ada yang sah, ada yang tidak. Itu kan masing masing. Kalau tidak, terus diada-adakan itu tidak pas. Jadi harus dilihat satu persatu,” jelasnya. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *