oleh

Kejari Depok Tegas: Sangkaan Korupsi Mantan Walkot Depok NMI Belum Penuhi Unsur Pidana

Depok, TribunAsia.com – Lima bulan sudah sejak Agustus 2018 kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI)  berproses di kepolisian dan kejaksaan belum dapat dinaikkan ke tingkat P-21 yaitu Hasil Penyidikan sudah Lengkap. Hal ini dipaparkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok (Kajari) Sufari.

Sudah ada empat kali berkas sangkaan korupsi proyek pelabaran Jalan Nangka, Sukamaju Baru, Tapos yang melibatkan NMI bersama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto (HP) stagnasi bolah-balik berkas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat supaya dilengkapi pelbagai petunjuk jaksa kepada penyidik Sat Reskrim Polresta Depok.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Disebutkan Kepala Kejari Kota Depok Sufari, sejak penyidik pengajuan perkara ini, kerjari beri telaahan bahwa berkas kasus ini masih berstatus P-18 alias hasil penyelidikan belum lengkap sehingga, dilakukan pengembalian berkas perkara (P-19) kepada Polresta Depok.

Dilaporkan Hendrik Raseukiy, Senin (18/3/2019). Sufari menjelaskan bahwa petunjuk awal sebagai unsur terdapat kerugian negara sebasar Rp10,7 miliar dalam pembelian untuk pelebaran Jalan Nangka sepanjang sekitar  300 meter dengan biaya pembebasan lahan sebesar Rp17 miliar belum ditemukan atau belum dipenuhi oleh penyidik  Satreskrim Polresta Depok.

“Jadi, harus ada petunjuk meteriil. Apa itu? Harus ada perbuatan melanggar hukum apa yang dilanggar sehingga unsur pidananyan terpenuhi oleh orang yang disangkakan. Jika disangkakan ada kerugian negara maka, harus ditunjukkan. Bikin pasal sanggkaan pidana untuk yang itu,” ujarnya.

Sufari memastikan,  jika tentang adanya unsur kerugian negara ini bisa ditunjukkan oleh penyidik kepolisian  maka, Kejari akan segera melimpahkan kepada pengadilan. Dia memastikan sejak awal, dirinya sudah meminta Polresta Depok untuk melengkapi unsur itu.  Padahal, sebelumnya  Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) juga sudah melakukan audit anggaran pemnbelian lahan tersebut.

“Kami beri petunjuk tidak berulang-ulang. Cukup sekali. Selanjutnya kami pelajari ternyata belum ada perubahan. Tetap saja sama. Itu, untuk dilakukan audit oleh lembagan apresial juga atas petunjuk kami,” lanjutnya.

Sufari medetailkan perkara ini  yakni, baru dapat disangka korupsi apabila ada unsur kerugian negara. dalam hal ini. Sedangkan dalam hal ini,  barang yaitu lahannya ada yang sudah menjadi milik pemerintah dan sudah dipakai untuk material pembangunan jalan.

Lanjutnya, lain ceritanya bila ada temuan penganggaran ganda dalam pembelihan lahan jalan yaitu adanya dana dari pengembang kawasan Apartemen Green Like View Depok PT Depok Cipta Lestariy juga juga ikut menggelunturkan  dana untuk pembebasan lahan tersebut. Namun, bila ada dugaan seperti ini  maka, kepolisian harus dapat menemukanya kemudian menjadikan bukti materiil permulaan yang kuat.

“Kalau ada double anggaran, habis sudah,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, apakah kasus ini berpotensi P-14 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sufari menjawab bahwa itu bukan kewengannya untuk menjawab. (Hendrik Raseukiy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *